Oleh: hafidzohalmawaliy | Maret 25, 2009

Perempuan dan Tradisi Khitanan : Paham di Balik Sunat Perempuan

Pengakuan itu datang dari seorang perempuan yang tinggal di Sawangan – Depok, Jawa Barat, kepada media Tempo beberapa waktu silam. Sebut saja namanya Sarah, 36 tahun. Kenangan traumatis itu masih membekas dalam dirinya. Ketika itu usianya baru menginjak 9 tahun saat sang ayah mengajaknya ke rumah sakit menemui seorang bidan. Di ruang periksa ia diminta duduk dan melihat langit-langit. Si bidan lalu menyuntikkan obat bius, sebelum menorehkan peralatan ke sebuah celah di pangkal pahanya. Obat bius itu tak bekerja optimal. Sarah pun menjerit dan meronta.[1]

Pengakuan lain mengisahkan, ”Ibu, anak Anda sudah dikhitan dan ditindik”, kata suster pada seorang ibu muda. Lalu ibu muda itu bertanya, “Kok sudah dikhitan, dikhitan seperti apa?” “Enggak kok Bu, itu cuma dibaluri betadine saja”, terang suster. Kemudian ibu muda itupun berkesah, ”Yang aku sesalkan dari semua itu adalah aku tidak diajak bicara, padahal semestinya aku sebagai orang tua dimintai persetujuan dulu, tidak langsung main khitan begitu saja”.

Demikian kurang lebih dialog Nong Darol Mahmada ketika bercerita tentang anak perempuannya yang dikhitan petugas medis di sebuah rumah sakit bersalin di Jakarta. Pengakuan itu disampaikan aktivis perempuan sekaligus ibu muda yang satu ini dalam film dokumenter bertajuk Pertaruhan. Film ini merupakan produksi teranyar Nia Dinata bersama Kalyana Shira Foundation, yang baru-baru ini diputar oleh YKP (Yayasan Kesehatan Perempuan) di Auditorium S. Widjojo Center, Jakarta.

Meski sejak tahun 2004 lalu, Departemen Kesehatan Republik Indonesia telah menerbitkan larangan praktik sunat perempuan bagi bidan-bidan atau tenaga medis lainnya, tapi realiatasnya sunat perempuan masih saja terjadi di negeri ini. Mengapa demikian? Apa sesungguhnya motivasi paham di balik sunat perempuan?

***

Memang, realitas khitan atau sunat perempuan masih jadi masalah besar yang harus diperbincangkan lebih dalam. Sebab khitan memberikan berbagai dampak bagi seksualitas dan kesehatan reproduksi perempuan.

Dalam berbagai jenisnya, sunat perempuan ini telah banyak dipraktikkan di lebih dari duapuluh negara, khususnya di masyarakat muslim bermadzhab Syafi’i. Di Afrika misalnya, sunat perempuan terjadi di negara Kamerun, Sierra Leone, Ghana, Mauritania, Chad, Mesir Utara, Kenya, Tanzania, Botswana, Mali, Sudan, Somalia, Ethiopia, dan Nigeria. Sedang di Asia, praktik sunat perempuan umumnya dilakukan di negara Filipina, Malaysia, Pakistan, dan Indonesia.

Di Amerika Latin, praktik sunat perempuan dilakukan di negara seperti Brasil, Meksiko bagian timur, dan Peru. Sementara, beberapa negara Barat yang terpengaruh dengan praktik ini adalah Inggris, Perancis, Belanda, Swedia, Amerika, Australia, dan Kanada. Di negara-negara ini, sunat perempuan masih ada di kalangan imigran dari negara yang biasa melakukannya meski undang-undang telah melarangnya.

Seperti halnya di negara-negara tersebut, khitan perempuan juga dipraktikkan di Uni Emirat Arab, Yaman Selatan, Bahrain dan Oman, tapi sunat ini tidak umum dilakukan di Saudi Arabia, Iran, Irak, Yordania, Syiria, Libanon, Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Adapun di Turki yang bermazhab Hanafi, tidak mengenal praktik khitan perempuan, begitu juga Afghanistan dan negara Maghribi lainnya.

Di Mesir sendiri, meski hukum Mesir tahun 1959 telah melarang khitan perempuan, praktik ini tetap berlangsung di pedesaan. Bahkan praktik infibulasi (memotong seluruh bagian klitoris, labia minora, dan sebagian labia mayora) kabarnya juga masih terjadi. Fenomena ini juga ada di Sudan dan negara Timur Tengah tertentu.[2]

***

Selama ini anggapan yang berkembang, sunat perempuan hanyalah dilakukan perempuan muslim. Namun kenyataannya tidak demikian, bagi perempuan non-muslim di wilayah Sub-Sahara Afrika, seperti Mesir, Sudan, Somalia, Ethiopia, Kenya, dan Chad, mereka juga mengalami praktik sunat perempuan.[3]

Dalam literatur-literatur sejarah menyebutkan, khitan anak perempuan sesungguhnya bukan tradisi masyarakat muslim. Ia telah ada dalam sejarah agama-agama sebelum Islam, seperti Yahudi dan Kristen. Hanya kemudian, seiring berjalannya peradaban, manusia meneruskan ritual itu hingga sekarang. Dari sebuah penelitian antropologi misalnya ditemukan, sunat perempuan sudah ada pada mummi (mayat yang diawetkan) putri-putri masyarakat Mesir kuno dari golongan kaya dan berkuasa. Tapi hal ini jarang terdapat pada mummi dari kalangan rakyat jelata pada abad ke-16 SM.[4] Pada masa ini, disinyalir khitan perempuan dimaksudkan untuk mencegah masuknya ruh jahat dari organ vital perempuan.

Literatur lain menyebutkan, sunat atau khitan ini telah diperkenalkan kitab suci Taurat untuk ditaati orang-orang Yahudi, keturunan Israel. Kitab ini notabenenya merupakan agama Samawi yang dibawa Nabi Musa as. Namun demikian, sebelum ini pun sunat telah dilakukan Nabi Ibrahim as. sebagai ilham dari Tuhan. Sunat pada zaman Taurat itu dijadikan sebagai tanda yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa lainnya. Tanda ini terkait dengan janji tentang kedatangan Mesias (Nabi Isa as.) yang akan turun dari garis keturunan bangsa Israel, khusunya orang-orang Yahudi. Selain itu, khitan pada zaman tersebut hanya dikhususkan untuk laki-laki, sedang perempuan tidak diperintahkan menjalankannya. Sementara pada sebagian penganut Kristen Katolik dan umat Islam sunat ini berlaku bagi perempuan.[5]

Definisi, Jenis dan Prosedur

Kata khitan sebetulnya berasal dari bahasa Arab yang secara umum berarti memotong. Sementara dalam fiqh, khitan adalah memotong sebagian kulit yang menutup hasyafah atau kepala penis.[6] Sedang khitan perempuan disebut-sebut dengan istilah khifadh. Maksud khifadh sendiri yang pernah terjadi di Mesir yaitu memotong kelentit (klitoris) perempuan dengan sebuah gunting kecil.[7]      
 
Di Indonesia prosedur praktik sunat perempuan berbeda dengan yang terjadi di Afrika. Di Afrika sunat perempuan dilakukan secara ekstrim, seperti menyayat atau bahkan memotong seluruh bagian klitoris. Sedang masyarakat Indonesia, sunat perempuan biasanya dilakukan dengan cara-cara yang sederhana. Misalnya, melukai sebagian kecil organ vital bagian dalam, atau sekedar simbolis saja. Simbolisasi ini biasanya dilakukan dengan meruncingkan kunyit lalu ditorehkan pada klitoris anak perempuan.[8] Namun, sunat perempuan di beberapa daerah tertentu, ada pula yang menggunakan alat-alat tajam, atau bahkan dengan batu permata yang digosokkan ke bagian klitoris. 

Berdasarkan data WHO (World Health Organization) tahun 2004 ada beberapa jenis atau tipe sunat perempuan. Jenis itu antara lain, pertama, menghilangkan bagian permukaan, dengan atau tanpa diikuti pengangkatan sebagian atau seluruh bagian klitoris. Kedua, pengangkatan klitoris diikuti dengan pengangkatan sebagian atau seluruh bagian labia minora. Ketiga, pengangkatan sebagian atau seluruh bagian organ genital luar diikuti dengan menjahit atau menyempitkan lubang vagina (infibulasi).

Keempat, menusuk, melubangi klitoris dan labia, atau merenggangkan klitoris dan labia, tindakan memelarkan dengan jalan membakar klitoris atau jaringan di sekitarnya. Kelima, merusakkan jaringan di sekitar lubang vagina (angurya cuts) atau memotong vagina (gishiri cuts). Keenam, memasukkan bahan-bahan yang bersifat merusak atau tumbuhan-tumbuhan ke dalam vagina dengan tujuan menimbulkan pendarahan, menyempitkan vagina, dan tindakan-tindakan lain yang dapat digolongkan dalam defini ini.[9]

Secara umum dari tipe-tipe tersebut kurang lebih ada empat tipe yang dikenal dan dipraktikkan secara umum di berbagai negara dunia. Pertama, sirkumsisi. Sirkumsisi ini merupakan pengangkatan bagian permukaan dan ujung dari klitoris. Meski demikian, bentuk ini termasuk cara yang lebih halus dan tidak merusak.

Kedua, excission atau clitorydectomy, ini merupakan pengangkatan klitoris yang sering diikuti dengan pengangkatan labia minora. Ketiga, infibulasi atau pharaonic circumcision, yaitu pengangkatan klitoris yang diikuti dengan pengangkatan labia mayora serta menempelkan kedua sisi vagina dengan menjahit atau menyatukan secara alami jaringan yang terluka dengan menggunakan media seperti duri, sutera, atau benang dari usus kucing. Praktik infibulasi ini hanya menyisakan lubang kecil sebesar kepala korek api untuk keluarnya cairan menstruasi. Tipe ini merupakan salah satu bentuk sunat perempuan yang ekstrim dan sangat merusak oragan vital perempuan.[10]

***

Dalam praktik sunat perempuan sebetulnya tidak ada prosedur standar pasti untuk melakukannya. Sebab prosedur yang digunakan setiap masyarakat berbeda-beda tergantung pada daerah, kebiasaan, serta adat-istiadat masyarakat setempat.

Biasanya, seorang anak atau perempuan yang hendak dibuatkan ritual sunatan, mereka disuruh duduk di air dingin untuk mematikan rasa di daerah yang akan dipotong serta mengurangi kemungkinan pendarahan. Kebanyakan dari anak-anak dan perempuan itu tidak diberikan penghilang rasa sakit. Mereka hanya dipegangi beberapa perempuan yang lebih tua, tangan dan kakinya, sehingga bagian organ vitalnya lebih terekspos.

Untuk beberapa praktik sunat perempuan yang ekstrim, selanjutnya sunat ini akan dilakukan dengan menggunakan pemotong seperti pecahan kaca, besi tipis, gunting, silet, jarum atau benda-benda tajam lainnya. Jika praktik sunat yang digunakan adalah infibulasi, maka jahitan yang digunakan untuk merapatkan kedua sisi labia minora dan labia mayora yang telah terpotong, terlebih dulu diselipi bambu atau kayu untuk menciptakan lubang pada daerah yang dirapatkan. Lalu si anak atau perempuan yang disunat itu akan diikat kakinya dan dibiarkan tergantung selama kurang lebih 40 hari.

Anak dan perempuan yang diinfibulasi, tidak akan memiliki besar lubang organ vital yang normal. Lubang organ vital yang sangat kecil ini tidak mungkin dipakai untuk aktivitas seksual. Hal ini dilakukan karena tujuan utama infibulasi adalah menjaga ‘ke-gadis-an’ perempuan yang belum menikah. Jika perempuan yang telah mengalami infibulasi hendak melakukan hubungan seksual, maka ia harus dibuka kembali atau defibulasi, dan nantinya juga dibuka lebih lebar lagi untuk kepentingan persalinan.

Dalam catatan WHO, semua tipe dan jenis sunat perempuan tersebut dikategorikan sebagai Female Genital Mutilation atau biasa disingkat FGM.

Prosedur sunat perempuan ini, rata-rata dilakukan oleh perempuan yang lebih tua, dukun, tukang cukur, atau bidan dan dokter yang profesional. Selain itu, prosedur sunat perempuan ini rata-rata mengakibatkan sakit yang luar bisa, baik pada saat maupun setelah proses sunat. Tapi anehnya, kebanyakan sunat perempuan ini dilakukan kaum perempuan sendiri, dan jarang dilaksanakan oleh laki-laki.

Sementara itu, usia dilaksanakannya sunat perempuan juga sangat bervariasi, tergantung adat dan kebudayaan masyarakat. Namun demikian, sunat perempuan ini rata-rata dilakukan pada saat perempuan masih usia bayi, anak-anak usia 7 sampai 10 tahun, remaja dan juga perempuan dewasa. Misalnya, pada masyarakat Somalia sunat perempuan seringkali dilakukan pada perempuan usia 18 sampai 68 tahun. Sedang di Ethiopia, sunat perempuan dilakukan pada kisaran usia 30 sampai dengan 52 tahun. Dari kriteria usia itu, yang paling marak dilakukan adalah kisaran usia 4 sampai dengan 8 tahun.[11] Adapun di Indonesia sendiri, rata-rata usia sunat dilakukan saat perempuan masih bayi atau minimal usia 7 hari setelah kelahiran, dan rata-rata dilakukan tenaga-tenaga medis, bidan, dokter, dan juga dukun bayi.

Alasan-alasan

Di kalangan masyarakat dunia yang mempraktikkan sunat perempuan, ada bermacam-macam alasan berbeda yang memotivasi mereka. Mulai dari alasan tradisi, adat-istiadat, kebiasaan, hingga alasan mengikuti ajaran agama.

Memang, untuk mendapatkan alasan-alasan yang pasti dari sunat perempuan, orang harus mencari tahu dari mana asal-usul sunat perempuan ini berlaku. Tapi, hal itu hampir tidak mungkin diketemukan, sebab sunat perempuan telah berlangsung berabad-abad dan dipraktikkan di tengah masyarakat yang berbeda adat-istiadat, agama, wilayah, tempat tinggal, iklim, kebudayaan, ras, dan sebagainya.

Menurut beberapa ahli, sunat perempuan dilakukan pertama kalinya di kawasan Mesir, sebagai bagian upacara bagi perempuan yang telah beranjak dewasa. Tradisi sunat perempuan di Mesir ini merupakan akulturasi budaya antara penduduk Mesir dan Romawi yang saat itu banyak tinggal di Mesir. Dari akulturasi budaya inilah, tradisi sunat perempuan mulai dijalankan masyarakat Mesir. Kata infibulasi itu pun berasal dari bahasa Romawi ”fibula” yang artinya menyatukan atau menempelkan.

Saat itu, masyarakat Romawi menerapkan praktik infibulasi pada budak perempuannya untuk meningkatkan daya jual mereka di pasar. Sementara masyarakat Mesir mengadopsi praktik infibulasi untuk tujuan membuat perempuan Mesir lebih diminati dan sekaligus menjaga kegadisannya. Lambat laun, praktik sunat perempuan ini dilaksanakan pula oleh kelompok-kelompok agama tertentu dan jadi tradisi yang populer. Namun alasan agama ini bukan menjadi alasan utama masyarakat dalam melakukan hal itu.

Alasan-alasan diberlakukannya praktik sunat perempuan itu antara lain, pertama, karena persoalan identitas budaya. Budaya dan tradisi merupakan alasan utama dilakukan praktik sunat perempuan. Ini karena ada anggapan, menjalankan ritual tradisi atau budaya merupakan tahap inisiasi bagi seorang perempuan untuk memasuki tahap kedewasaan dan menjadi bagian resmi dari sebuah kelompok masyarakat.

Kedua, persoalan identitas Gender. Alasan ini menganggap penting praktik sunat perempuan, sebab jika seorang perempuan ingin jadi pribadi perempuan seutuhnya, praktik ini akan memberikan suatu perbedaan jenis kelamin dan peran mereka di masa depan dalam kehidupan perkawinan. Sebab pengangkatan klitoris dianggap sebagai proses penghilangan organ laki-laki pada tubuh perempuan, sehingga feminitas perempuan akan sempurna. Bahkan praktik sunat ini dimaksudkan untuk membentuk kepatuhan dan kelemahan perempuan dengan trauma yang didapatkan, sehingga ia memperoleh pengajaran tentang perannya dalam masyarakat.

Ketiga, persoalan kontrol seksualitas serta fungsi reproduksi perempuan. Dengan alasan ketiga ini, dipercaya perempuan yang mengalami sunat dapat terkurangi hasrat seksualnya, sehingga ia bisa menghindari praktik seks di luar nikah. Bahkan lebih jauh, perempuan yang tidak mendapatkan sunat akan sangat diragukan kesetiannya terhadap pasangannya atau sumianya.

Keempat, alasan kebersihan, kesehatan dan keindahan. Alasan kebersihan, keindahan dan kesehatan ini paling banyak digunakan masyarakat di seluruh dunia sebagai pembenar praktik sunat perempuan. Sunat perempuan yang mereka lakukan dikaitkan dengan tindakan penyucian diri bagi si perempuan. Selain itu, dengan alasan ini masyarakat akan percaya perempuan jadi lebih subur dan mudah melahirkan.

Persoalan ideologis

Persoalan ideologi dalam sunat perempuan adalah hal yang paling rumit untuk dibuktikan. Sebab ideologi bisanya menjadi alasan kuat yang tidak muncul kepermukaan. Beberapa tokoh berpendapat terkait hal ini, seperi Nawal El Saadawi, ia sangat kritis membongkar persoalan ideologi di balik praktik sunat perempuan. Tokoh perempuan yang seorang dokter sekaligus juga korban dari praktik excission ini pernah menyampaikan, sunat perempuan sesungguhnya dilakukan untuk menjaga keperawanan dan meminimalisir (mengurangi) hasrat seksual perempuan. Dengan disunat, seorang perempuan akan dapat menjaga martabat diri dan keluarganya.

Lebih jauh, Nawal juga pernah mengemukakan, praktik sunat perempuan merupakan tindakan yang dimaksudkan untuk mendominasi perempuan dalam masyarakat yang patriarkal. Di mana dalam masyarakat itu, seorang laki-laki akan dapat memiliki lebih dari seorang istri, dengan memperalat kelemahan seksual perempuan sebagai tameng untuk legitimasi tindakan poligaminya.

Apa yang disampaikan Nawal tersebut senada dengan pendapat Farha Ciciek. Menurutnya praktik sunat perempuan yang terjadi di seluruh dunia ini tidak lain adalah bentuk pertunjukan kekuasaan laki-laki atas perempuan. Budaya laki-laki telah teramat bernafsu untuk mengontrol seksualitas dan tubuh perempuan. Lebih jauh menurut Farha, tidak peduli apakah sunat perempuan ini dilakukan secara nyata, atau hanya dilakukan secara simbolis. Justru secara simbolis seperti menggunakan kunyit inilah, yang menurutnya jauh lebih berbahaya. Sebab ini adalah bentuk penjajahan abadi kaum patriarkal atas eksistensi perempuan yang dilanggengkan dan dilangsungkan terus-menerus dengan melakukan sunat untuk mengontrol seksualitas perempuan.

Memang, menurut Farha Ciciek alasan-alasan tentang menjalankan ajaran agama juga muncul dalam praktik sunat perempuan. Tapi alasan itu tidak cukup kuat untuk pelaksanaan sunat perempuan. Perlu diingat, sebagian besar perempuan yang mengalami praktik sunat ini, tidak mengerti mengapa mereka harus menjalankan ritual tersebut. Jika ditanya, mereka hanya akan menjawab bahwa mereka hanya menjalankan tradisi yang sudah ada, tanpa tahu manfaat baik atau efek negatifnya.

***

Yang menarik, di Indonesia juga demikian halnya, praktik sunat perempuan dilaksanakan karena kecenderungan alasan menjalankan ritual ajaran keagamaan. Saat ini banyak keluarga muda yang orang tuanya sendiri tidak mempraktikkan sunat perempuan pada mereka, tapi mereka justru mempraktikkan sunat pada anak perempuannya dengan alasan memenuhi anjuran agama.[12]

Mengapa praktik sunat perempuan di Indonesia tidak dianggap masalah, dan bahkan cenderung disangkal, meski hampir tiap keluarga mempraktikkannya? Jawaban secara harfiah, sunat perempuan disangkal karena sunat dalam arti harfiah, seperti memotong klitoris, tidak pernah ada laporannya.

Memang, di Indonesia hampir tidak pernah ada laporan tentang praktik sunat dengan tingkat kebrutalan tertentu, serta meninggalkan dampak negatif yang secara medis membahayakan kesehatan perempuan seperti yang terjadi di Afrika, atau pada suku-suku tertentu di dunia. Akan tetapi, jika dianalisis dengan pendekatan ideologis, betapapun simbolisnya, alasan di balik praktik itu ternyata sama persis dengan alasan pemotongan kelamin yang terjadi di Afrika. Di antaranya, alasan itu tidak lebih dari sekadar proses inisiasi menuju kedewasaan perempuan, atau penyucian diri, ataupun alasan kontrol terhadap dorongan seksual perempuan.

Tentu saja, alasan-alasan kebersihan dan kesehatan pun masih sangat perlu untuk dipertanyakan. Sebab anggapan kolektif yang menyatakan kotoran yang menempel pada klitoris dapat membuat libido seks perempuan tak terkendali, belum ada bukti medis yang akurat. Kecurigaan kolektif tentang kecenderungan seks perempuan yang tak terkendali telah membuat mereka sejak bayi pun harus dikendalikan, ini sungguh tidak masuk akal.

***

Tampaknya, alasan yang lebih mendekati kuat dari praktik sunat perempuan memang alasan tradisi yang disertai paham patriarkal. Di kalangan suku Madura yang ada di Yogyakarta pernah diadakan sebuah penelitian tentang praktik sunat perempuan yang mereka lakukan. Salah satu hasil penelitian ini menunjukkan, paling tidak ada 2 macam tradisi utama yang menyertai pelaksanaan sunat perempuan itu, yaitu penyediaan sesaji dan penyelenggaraan selamatan.

Dari penggunaan sesaji dan selamatan oleh masyarakat suku Madura pada pelaksanaan sunat perempuan, kaum pengusaha-lah yang paling banyak mempraktikkan penyediaan sesaji. Sementara masyarakat terpelajar, rata-rata mereka hanya mengadakan selamatan untuk prosesi sunat anak perempuannya.[13]

Dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan praktik sunat, sesaji, juga selamatan, ini memunculkan pula alasan faktor ekonomi sebagai salah satu penyebab masih terjadinya khitan perempuan. Menurut hasil penelitian tersebut, profesi sebagai pelaksana prosedur sunat perempuan merupakan pekerjaan turun-temurun dari seorang ibu kepada anaknya, yang menjadi penopang ekonomi keluarga. Bila praktik sunat perempuan dihilangkan, maka otomatis pendapatan keluarga juga akan hilang.

Sementara itu, di kalangan tenaga medis praktik sunat perempuan juga tak kalah memberikan masukan ekonomi yang baik untuk mereka. Bagi bidan-bidan atau tenaga medis lainnya, baik di rumah sakit atau pada praktik-praktik pribadi, tak jarang sunat perempuan jadi layanan satu paket dengan tindik dan melahirkan. Mereka tidak mau menghilangkan item tambahan biaya untuk tindik dan sunat tersebut, hingga tidak sedikit keluhan orang tua yang tiba-tiba tanpa dimintai pendapat dan persetujuan langsung diberitahu bahwa anak perempuannya telah dikhitan. Seperti halnya kasus yang terjadi pada anak perempuan Nong Darol Mahmada.

Masalah yang ditimbulkan

Khitan atau sunat bagi perempuan dilihat dari fungsi dan manfaatnya, memang berbeda dengan sunat bagi laki-laki. Khitan bagi laki-laki membawa manfaat untuk tubuhnya, sebab kulit pada ujung alat vitalnya yang biasa dijadikan sarang penyakit akan dihilangkan. Sehingga khitan pada laki-laki menjadikan alat vital itu lebih sehat dan suci. Selain itu khitan ini juga menimbulkan kenikmatan seksual apabila mereka berhubungan dengan istri.

Berbeda dengan laki-laki, sunat pada perempuan menurut A.H. Taba mantan Direktur Regional WHO untuk Timur Tengah, akan dapat menimbulkan masalah kesehatan pada anak dan perempuan. Menurutnya, segala jenis operasi pada organ genital (sangat sensitif) akan menyebabkan gangguan fisik dan psikis yang serius pada perempuan. Gangguan fisik atau mental ini bisa terjadi dalam waktu jangka pendek, atau dapat juga muncul dalam jangka waktu panjang. Ini tergantung tingkat ketahanan diri anak atau perempuan tersebut, keadaan lingkungan psikososialnya, dan faktor-faktor lainnya.

Memang, secara psikologis sunat perempuan dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan sensitivitas jaringan di daerah genital, terutama klitoris, untuk mengurangi gairah seks perempuan. Tapi justru inilah yang kemudian berdampak buruk bagi perempuan. Dalam jangka panjang perempuan akan cenderung tidak bisa menikmati hubungan seksual dalam pernikahannya. Bahkan dari sisi psikologi seksual, sunat perempuan dapat meninggalkan dampak seumur hidup berupa depresi, ketegangan, rasa rendah diri dan tidak sempurna.

Secara fisik, dampak langsung sunat perempuan juga akan menimbulkan rasa sakit, pendarahan, syok, tertahannya urin, serta luka pada jaringan sekitar. Pendarahan dan infeksi ini pada kasus tertentu akan berakibat fatal pula berupa kematian. Sementara, dampak jangka panjang selain rasa sakit dan disfungsi seksual, adalah termasuk timbulnya kista dan abses, keloid dan cacat, serta kesulitan saat melahirkan.

Islam dan Sunat sebagai Pelanggaran Hak Asasi Perempuan

Islam adalah agama yang menjaga integritas manusia, baik secara lahir maupun batin. Pemotongan organ tubuh ini melanggar integritas tersebut dan merendahkan ciptaan Allah swt. yang dipandang sempurna dan tidak perlu disempurnakan lagi. Tidak ada perintah yang tegas dalam Alquran atau Hadis agar klitoris dipotong atau dimodifikasi. Itu adalah ciptaan Allah dan karenanya tidak boleh dipotong atau dikurangi ukuran maupun fungsinya.

Kenikmatan seksual merupakan hak kedua belah pihak, istri dan suami. Ayat 187 dari surat Al-Baqarah menyatakan, “istri dan suami seperti pakaian satu sama lain, saling melengkapi dan saling mengisi”. Demikian pula dalam surat Ar-Rum ayat 21, “Allah telah menjadikan cinta dan kasih sayang di antara keduanya”. Sunat perempuan merupakan pelanggaran hak perempuan karena menghapus kenikmatan yang merupakan karunia Allah swt.

Dalam bentuk apa pun, sunat telah ada jauh sebelum Islam. Hal ini telah dipraktikkan pada zaman jahiliyah jauh sebelum kehadiran Nabi saw. oleh suku-suku tertentu. Sebagai mana pendapat Hamim Ilyas, Panel Ahli Kesehatan Reproduksi PKBI, sebagai tradisi yang sudah ada jauh sebelumnya, sunat perempuan tidaklah diperkenalkan oleh Islam. Alquran tidak menyebut tentang sunat, baik untuk lelaki maupun perempuan. Yang ada dalam Alquran adalah ajaran tentang hubungan seks dalam pernikahan yang merupakan kenikmatan bersama sebagai karunia Allah. Banyak pula hadis yang menekankan pentingnya memberi dan memperoleh kesenangan dari keintiman istri dan suami.

Memotong genital perempuan dengan nama Islam adalah pelanggaran terhadap ajaran Islam sendiri. Sebab itu, tradisi budaya ini mesti dihentikan karena dampaknya merugikan perempuan.

Menurut Hamim, walaupun dasar hukumnya dinilai lemah, memang banyak ahli fiqh menganggap khitan perempuan penting. Tapi di kalangan madzahibul arba’ah sendiri, diakui Hamim, ada perbedaan pandangan di kalangan mereka tentang khitan perempuan. Mazhab Hanafi dan Maliki berpandangan, khitan perempuan hukumnya hanya mustahabb, di bawah sunah, atau direkomendasikan (dianjurkan). Sedang mazhab Syafi’i berpandangan, khitan perempuan itu wajib. Adapun dalam mazhab Hanbali, ada yang menyatakan wajib dan ada yang menyatakan tidak wajib.

Alquran sebagai sumber hukum agama Islam sama sekali tidak mencantumkan perintah khitan perempuan. Alquran hanya menyebut sebuah ayat yang memerintahkan manusia untuk mengikuti ajaran (millah) Nabi Ibrahim as. Menurut KH. Husein Muhammad, para ahli tafsirlah yang kemudian memberikan pengertian bahwa khitan adalah salah satu tradisi Ibrahim yang harus diikuti.[14]

Lebih jauh menurut Kyai Husein, karena perintah khitan perempuan tidak ditemukan dalam Alquran, maka legitimasi khitan perempuan selanjutnya didasarkan pada Hadis. Satu hadis yang sering dijadikan rujukan adalah hadis dari Ummi Athiyah yang menceritakan ada seorang perempuan bertanya perihal khitan perempuan, lalu dijawab Nabi saw., “Potonglah ujungnya dan jangan berlebihan karena itu akan mencerahkan wajah dan menyenangkan suami”. (HR. Abu Daud)

Menurut Kyai Husein, secara kualitatif hadis-hadis tentang khitan perempuan telah dinilai lemah (dhaif) oleh kalangan ahli hadis. Tidak terkecuali hadis tersebut.

Lebih lanjut Kyai Husein menegaskan, pernyataan Nabi saw. dalam hadis tersebut seharusnya dapat diinterpretasikan sebagai respon Nabi saw. atas tradisi khitan perempuan yang telah berakar kuat dalam masyarakat Arab yang patriarki waktu itu. Tentu tujuannya adalah Nabi saw. berusaha melakukan reduksi terhadap tradisi sunat perempuan itu secara persuasif dan bertahap.

***

Pada dasarnya agama tidak pernah memerintahkan perempuan untuk dikhitan. Hanya laki-laki saja yang diperintahkan khitan, itupun hanya berlaku bagi umat agama Islam dan Yahudi saja. Selebihnya, alasan tradisilah yang mendorong pelaksanaan khitan perempuan.

Pendapat yang melegalkan khitan perempuan sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari konteks penafsiran teks-teks keagamaan yang dilingkupi latar belakang budaya patriarkal dan bias gender.

Oleh sebab itu para muslim dunia telah berupaya untuk menghapuskan praktik-praktik yang menindas dan menghancurkan kemanusiaan perempuan ini. Di negara Mesir untuk praktik-praktik sunat perempuan telah diterapkan undang-undang yang melarang keras pelaksanaannya. Dalam pasal 12 CEDAW-pun hal ini dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Demikian pula Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, ia telah menerapkan peraturan melalui Dirjen Kesehatan yang berisi pelarangan praktik medikalisasi sunat perempuan sejak tahun 2004. Sebab, sejauh ini praktik sunat perempuan memang belum ada bukti medis akan manfaatnya bagi kaum perempuan sendiri. Kini untuk menegakkan Islam sebagai rahmat bagi alam, hendaknya segeralah berbuat sesuatu untuk menyelamatkan perempuan dari praktik khitan yang merugikan. Wallahu’alam. [ ] Hafidzoh Almawaliy


[1] Rini Kustiani dan Indra Manenda Rossi, Sunat Perempuan dan Tradisi Kanibalisme, dalam http://www.tempointeraktif.com/hg/ragam/2006/10/11/brk,20061011-85780,id.html

[2] Ervan Nurtawab, Lebih jauh dengan Khitan Perempuan, dalam http://www.icrp-online.org/wmprint.php?ArtID=345

[3] Lily Zakiyah Munir, Sunat dan Pelanggaran Hak, dalam http://situs.kesrepro.info/gendervaw/okt/2006/gendervaw01.htm

[4] Sururin, Khitan (Sunat) Perempuan: Budaya, Agama, dan Kesehatan, dalam http://www.fatayat.or.id/page.php?

[5] Ahmad Lutfi Fathullah, Fiqh Khitan Perempuan, Al-Mughni Press dan Mitra Inti Foundation, Jakarta, 2006

[6] KH. Husein Muhammad, Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, LkiS Yogyakarta bekerjasama dengan The Ford Foundation dan Rahima, 2001.

[7] H. Ramlan Mardjoned, Khitan dan Khifadh, Media Dakwah, Jakarta, 1998

[8] Lies Marcoes Natsir, Mempertanyakan Praktik Sunat Perempuan di Indonesia, dalam http://situs.mitrainti.org/gendervaw/feb/2003/gendervaw07.htm

[9] Debu Batara Lubis, Female Genital Mutilation: Penghilangan Hak Perempuan atas Tubuhnya, dalam Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, diterbitkan Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan The Convention Watch Universitas Indonesia dan New Zealand Agency for International Development (nzaid), Jakarta, 2006

[10] Debu Batara Lubis, Female Genital Mutilation: Penghilangan Hak Perempuan atas Tubuhnya, dalam Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, diterbitkan Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan The Convention Watch Universitas Indonesia dan New Zealand Agency for International Development (nzaid), Jakarta, 2006

[12] Lies Marcoes Natsir, Mempertanyakan Praktik Sunat Perempuan di Indonesia, dalam http://situs.mitrainti.org/gendervaw/feb/2003/gendervaw07.htm

[13] Sumarni DW; Siti Aisyah; Madarina Julia, Sunat Perempuan di bawah Bayang-bayang Tradisi, PSKK Universitas Gajah Mada dan Ford Foundation, Yogyakarta, 2005

[14] KH. Husein Muhammad, Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, LkiS Yogyakarta bekerjasama dengan The Ford Foundation dan Rahima, 2001.

Dr. Hamim Ilyas, lelaki kelahiran Klaten, 1 April 1961 ini adalah seorang pengajar sekaligus aktivis untuk keadilan perempuan. Ia memulai kiprahnya sebagai dosen di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, sejak tahun 1987 hingga sekarang. Dosen yang kini menjabat Asisten Direktur Program Pascasarjana UIN ini, juga pernah mengajar Magister Studi Kebijakan di Universitas Gajah Mada (UGM) tahun 2004. Ia aktif pula di Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pengurus Pusat Muhammadiyah. Selain itu, Hamim juga tercatat sebagai Ahli Kesehatan Reproduksi PKBI Pusat. Pemikiran-pemikirannya tentang Gender dan Islam telah banyak diterbitkan, seperti bukunya yang berjudul ”Keterlibatan Pria Muslim dalam Kesehatan Reroduksi” tahun 2006. Dalam wawancaranya bersama Swara Rahima tentang sunat (khitan) perempuan, ia mengungkapkan, bahwa sunat perempuan banyak mengganggu aspek kesehatan reproduksi baik fisik maupun psikologi perempuan. Hamim juga menegaskan, dorongan seksual perempuan tidaklah ditentukan dari disunat atau tidaknya mereka. Lalu mengapa perempuan masih saja disunat? Bagaimana pula komentar tokoh kita ini tentang sunat perempuan dalam pandangan Islam? Simak hasil wawancara berikut ini.

Hamim Ilyas

”Islam tidak perkenalkan sunat perempuan”

Bagaimana sesungguhnya asal-usul khitan atau sunat perempuan?

Asal-usul sunat perempuan tidak diketahui secara pasti dalam sejarah. Dalam tradisi Islam yang populer hanya diketahui asal-usul khitan laki-laki yang berasal dari Nabi Ibrahim as. yang melakukan khitan pada usia delapan puluh tahun.

Apakah sunat perempuan ini juga berasal dari Nabi Ibrahim as.?

Tidak ada informasi bahwa sunat perempuan juga berasal dari Nabi Ibrahim as. Tapi dari sejarah telah diketahui, selama ribuan tahun sunat perempuan lazim dilakukan di lembah Sungai Nil, yakni Mesir, Sudan dan Ethiopia, serta secara terbatas pada masyarakat Arab, Rusia dan Amerika Latin.

Apa alasan yang mendasari praktik sunat perempuan di masa-masa awal?

Menurut saya, alasan sunat perempuan pada masa-masa awal adalah moral. Di kalangan masyarakat yang mempraktikkannya ada kepercayaan, jika organ vital bagian luar (external genital) perempuan dikhitan, maka hal itu dapat menenangkan nafsu seksual dan dapat membantu perempuan untuk mudah mengendalikannya, sehingga mereka tetap dapat menjaga kehormatan dirinya sampai menikah.

Sebelum Islam datang, adakah praktik sunat perempuan dalam agama Yahudi dan Nasrani?

Sunat perempuan dilihat dari praktiknya yang luas sebelum Islam merupakan fenomena lintas budaya. Sebelum kedatangan Islam, sunat perempuan telah ada di kalangan umat Yahudi dan Kristen, terutama Kristen keturunan Yahudi. Mereka mempraktikkannya karena meyakini sebagai ajaran agama yang berasal dari Nabi Ibrahim as. yang dikenal sebagai Bapa Kaum Beriman.

Seperti apakah bentuk praktik sunat perempuan di masa Yahudi, Jahiliyah, hingga masa Nabi Muhammad saw. sendiri?

Sunat perempuan di masa lalu dilaksanakan mulai dari bentuknya yang paling ringan sampai yang ekstrim. Sunat perempuan yang paling ringan dilaksanakan dengan mengambil bagian yang sangat kecil dari pinggir labia minora (bibir kemaluan kecil). Sedangkan bentuk sunat yang ekstrim dilaksanakan dengan menghilangkan labia minora dan kelentit (klitoris), lalu menjahit pinggiran kulitnya dengan menyisakan lubang kecil saja untuk jalan air kencing dan jalan keluar-masuknya penis ketika bersenggama. Bentuk yang ekstrim ini terutama terjadi di lembah Sungai Nil, Sudan.

Bagaimana sebenarnya Islam di masa Rasulullah saw. memandang praktik ini?

Islam di masa Rasulullah tidak memperkenalkan praktik sunat perempuan. Ketika Nabi saw. mengetahui praktik itu ada di satu kabilah, maka Nabi berpesan pada dukun sunat perempuan bernama Ummi Rafi’ah yang selalu diminta para orang tua mengkhitan anak perempuannya, supaya melakukannya sesedikit mungkin dan tidak berlebihan.

Apakah sunat perempuan itu ajaran agama atau sebatas tradisi?

Sunat perempuan pada mulanya hanya merupakan tradisi masyarakat, bukan ajaran agama. Tapi ketika agama berjumpa dengan tradisi itu, maka kemudian ia memberi respon.

Respon agama yang mengakomodir tradisi itu kemudian menjadi agama. Ketika agama itu tersebar ke wilayah lain di luar masyarakat yang mempraktikkan sunat perempuan tersebut, maka ajaran yang semula hanya respon itu juga ikut terbawa.

Bagaimana dengan dasar Alquran dan Hadis tentang sunat perempuan?

Dalam Alquran tidak ada ayat yang langsung menunjuk pada khitan, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ayat yang biasanya dijadikan landasan adalah surat An-Nahl ayat 123 yang memerintahkan Nabi Muhammad saw. mengikuti millah Ibrahim as. sebagai orang yang condong kepada kebenaran (hanif).

Adapun hadis yang dihubungkan dengan sunat perempuan adalah hadis-hadis yang menjelaskan bahwa fitrah itu ada lima, di antaranya adalah khitan, kewajiban mandi junub (besar) jika dua khitan (alat kelamin) bertemu, dan saran Nabi kepada Ummi Rafi’ah tersebut.

Bagaimana dengan perdebatan pendapat Madzahibul Arba’ah terkait hal ini?

Ada perbedaan pandangan di kalangan mazhab empat tentang sunat perempuan. Mazhab Hanafi dan Maliki berpandangan, sunat perempuan itu status hukumnya hanya mustahabb, di bawah sunah, atau direkomendasikan (dianjurkan). Sedang mazhab Syafi’i berpandangan, sunat perempuan itu wajib. Adapun dalam mazhab Hanbali, ada yang menyatakan wajib dan ada yang menyatakan tidak wajib (Ibnu Qudamah).

Apa alasan yang melandasi masing-masing golongan dari mazhab tersebut?

Alasan yang digunakan mazhab-mazhab itu adalah alasan-alasan yang berhubungan dengan hadis. Mazhab yang berpandangan tiga hadis di atas tidak menunjukkan kewajiban, maka menyatakan sunat perempuan tidak wajib. Sebaliknya mazhab atau ulama yang berpandangan hadis-hadis itu menunjukkan kewajiban, maka menyatakan sunat perempuan wajib hukumnya.

Di Indonesia sendiri, bagaimana asal-usul sunat perempuan di kalangan muslim?

Mazhab yang dominan di Indonesia adalah Syafi’i. Sebab itu asal-usul sunat perempuan di kalangan muslim Indonesia adalah ajaran mazhab Syafi’i yang mewajibkan sunat perempuan.

Adakah dalam praktik sunat perempuan ini, alasan-alasan dari aspek ekonomi atau persoalan dominasi ’tafsir laki-laki’ atas perempuan?

Dilihat dari mazhab yang dominan, tidak ada pertimbangan ekonomi dalam praktik sunat perempuan di Indonesia. Praktik itu murni agama, tapi tidak tertutup kemungkinan adanya pertimbangan ekonomi dari yang mempraktikkan, khususnya pemberi jasa sunat perempuan yang bisa jadi memperoleh keuntungan ekonomi dari jasa sunat yang dilakukannya.

Menurut saya, fiqh dikembangkan dari dalil-dalil terperinci dalam Alquran dan hadis. Siapapun, laki-laki atau perempuan, kalau berpandangan hadis-hadis di atas merupakan dalil wajibnya sunat perempuan, pasti mereka berpendapat sunat perempuan itu wajib. Jadi persoalan dalam fiqh ini adalah epistemologi, bukan gender.

Mengapa di Indonesia ada nuansa Islamlah yang mengajarkan sunat perempuan ini?

Di Indonesia, Islam merupakan agama yang dianut mayoritas penduduknya. Berhubung yang dominan adalah mazhab Syafi’i yang mewajibkan sunat sehingga umumnya mereka mempraktikkannya, maka wajar jika ada kesan sunat perempuan itu identik dengan Islam. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Dilihat dari praktik sunat perempuan di Indonesia, ia tidak diajarkan Islam saja, tapi juga oleh budaya-budaya etnis atau suku-suku di Indonesia.

Di kawasan tertentu di Indonesia, ada praktik sunat perempuan dengan menaruh jagung atau gabah di kemaluan anak gadis, kemudian seekor ayam jantan diarahkan untuk mematuknya (Jawa: nothol). Ini jelas budaya etnis, bukan ajaran Islam.

Lebih jauh, agama beserta Ulama terkesan melegitimasi praktik sunat perempuan ini. Apa pendapat Anda?

Sunat perempuan telah menjadi adat, sehingga ulama membiarkannya. Dalam pengamalan agama ada adagium al-‘adatu muhakkamatun (adat itu dijadikan hukum) dan custom is king (adat itu raja). Ulama pada umumnya berbuat dan berpikir sejalan dengan kehidupan masyarakatnya.

Kaitannya dengan sunat perempuan, mereka ikut melestarikan karena memandangnya sebagai agama yang diperkuat dengan stereotipe perempuan sebagai penggoda atau fitnah. Mereka memandang sunat perempuan berguna mengendalikan potensi penggoda dari perempuan.

Sesungguhnya untuk apa ”what is the point” atau apa manfaat sunat perempuan ini?

Manfaat sunat perempuan tak lebih dari sekedar ritual adat yang bermanfaat untuk integrasi sosial. Lalu bagi yang meyakininya sebagai ajaran agama, sunat perempuan dapat memberi manfaat spiritual untuk menenteramkan hati karena telah melaksanakan perintah Tuhan.

Atau dari sisi kemaslahatan, seperti apakah kemasalahatan sunat perempuan?

Tak ada kemaslahatan dari sunat perempuan, selain integrasi sosial dan kepuasan spiritual itu.

Bagaimana dari sisi madharatnya?

Madharatnya membayakan kesehatan perempuan secara umum dan secara reproduktif, dan melestarikan pencitraan negatif terhadap perempuan yang sangat merugikan baginya.

Bagaimana sunat perempuan ini dari aspek gender, seksualitas, kesehatan reproduksi?

Dalam praktiknya selama ini sunat perempuan telah mengakibatkan ketidakadilan gender terhadap perempuan berupa stereotipe dan kekerasan yang pada gilirannya pasti menimbulkan marginalisasi. Selain itu sunat perempuan melestarikan mitos untuk mengendalikan seksualitas perempuan. Karena mitos, ya tidak terbukti.

Dorongan seksual perempuan tidak ditentukan dari disunat atau tidaknya mereka, tapi karena faktor-faktor psikologis dan hormonal. Selain itu sunat perempuan juga dapat menghambat akses kesehatan reproduksi perempuan mulai dari yang bersifat sosial berupa ketiadaan akses informasi sampai pada yang berhubungan dengan fisik dan psikologis.

Apakah menurut Anda, sunat perempuan melanggar hak-hak dasar perempuan?

Kesehatan reproduksi termasuk kesehatan yang menjadi bagian dari hak-hak dasar manusia. Sunat perempuan yang dilakukan secara ekstrim dan tidak hyginis, tentu melanggar hak-hak itu. Adapun yang dilakukan secara simbolik dengan mengusapkan kunyit pada klitoris misalnya, tidak melanggar hak itu sepanjang tidak disertasi asumsi stereotiping perempuan.

Bagaimana sebaiknya umat menyikapi ”tradisi” sunat perempuan ini?

Umat harus cerdas menyikapi tradisi yang telah lama berkembang. Ilmu yang berkembang saat ini dapat membantu untuk memiliki sikap itu. Dalam beragama, umat tidak bisa meninggalkan ilmu. Sunat perempuan oleh umat jangan hanya dilihat secara teologis, tapi juga secara ilmiah dengan memperhatikan kenyataan bagaimana obyektifnya sunat perempuan sekarang ini. Apabila jelas menimbulkan madharat dan ketidakadilan, ya harus ditinggalkan.

Lalu menurut Anda, bagaimana sebaiknya pemerintah sebagai umara bersikap?

Pemerintah harus melindungi hak-hak warga negaranya. Sunat perempuan yang menjadi praktik kekerasan terhadapnya harus dihentikan. Di Indonesia untuk menghentikan praktik itu tidak cukup hanya dengan pendekatan politik dan hukum, tapi juga pendekatan budaya. Pemerintah perlu didorong untuk melakukan itu semua dengan terlebih dulu ditimbulkan kesadaran bahwa itu penting dan jangan hanya dipandang sebagai sesuatu yang remeh.

Apa harapan Anda pribadi terkait permasalahan ini?

Sesuai dengan Islam humanitarian yang saya anut, paham dan praktik keagamaan yang tidak menghargai kemanusiaan harus dihindari oleh penganut agama apapun. Sunat perempuan yang merendahkan martabatnya harus dibuang jauh-jauh. [ ] Hafidzoh Almawaliy

Oleh: hafidzohalmawaliy | Maret 25, 2009

Perempuan dan Pluralisme : Perempuan Meretas Kemajemukan

Keragaman warna kulit, suku, bahasa, agama, ras, dan golongan, atau jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, tidak serta merta membuat seseorang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Bukan berarti pula perbedaan membuat orang lain layak mendapatkan perlakuan berbeda, diskriminatif atau bahkan termarjinalkan. Sebab kemajemukan itu adalah bagian dari fitrah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan.

Konsep kemajemukan ini sesungguhnya bukanlah istilah baru. Di Indonesia sejak masa kolonial istilah ini telah dikenal. Dalam perkembangannya, keragaman itu dipertemukan oleh kesamaan nasib, sejarah, wilayah, juga asas ketuhanan yang mendorong bangsa ini membulatkan tekad dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan Pancasila sebagai asas tunggal Negara.[1]

Menurut Nia Sjarifuddin, koordinator Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI), kemajemukan yang berarti pula keberagaman merupakan anugerah Tuhan yang ada dalam realitas hidup setiap manusia. Perbedaan warna kulit, suku, ras, bahasa, agama, golongan, ataupun perbedaan pandangan politik dan ideologi, adalah keragaman yang harus dijaga agar memberikan manfaat bagi keharmonisan hidup dalam lingkungan semesta. Menurutnya, Indonesia telah dianugerahi kemajemukan yang luar biasa. Mulai dari Sabang sampai Merauke, terdapat berbagai macam jenis warna kulit; juga berpuluh-puluh suku anak bangsa; bahasa yang berbeda, dari logat sampai strata bahasanya. Namun demikian kita semua tetap menyebut diri Indonesia.

Sementara, bicara tentang perempuan dan kemajemukan, menurut Nia, perempuan itu sendiri adalah bagian dari kemajemukan. Jenis kelamin perempuan yang berbeda dengan laki-laki adalah hal yang ragam pula. Apalagi ketika perempuan juga memiliki bahasa yang berbeda, warna kulit, suku, ras, agama, juga pandangan politik yang berbeda-beda, itu semakin mengukuhkan keberagamannya.[2]

Kemajemukan dalam Sejarah Gerakan Perempuan

Bila kita menilik sejarah gerakan perempuan Indonesia pun diwarnai alasan dan latar belakang yang beragam. Jauh sebelum dilaksanakannya Konggres Perempuan 1928, berbagai tokoh yang patut dicatat dalam sejarah gerakan perempuan bergerak di ranah yang berbeda-beda. Sebutlah Ratu Shima dari kerajaan Kalingga, Tribhuwana Tungga Dewi dari Kerajaan Majapahit, keduanya telah membuktikan kepiawaian dalam ranah politik. Atau nama-nama seperti Laksamana Malahayati dan Tjoet Nyak Dien dari Aceh, maupun Martha Christina Tiahahu dari Maluku, mereka banyak berkiprah dalam memimpin perang fisik dalam rangka merebut kemerdekaan. Sementara RA. Kartini dari Rembang Jawa Tengah dan Dewi Sartika dari Bandung, keduanya bergerak di dunia pendidikan. Di Sumatera Barat, Rohana Koedoes berjuang melalui harian Soenting Melajoe di jalur tulis menulis (jurnalistik).[3] Para tokoh perempuan itu memiliki wilayah perjuangannya masing-masing. Itu semua menunjukkan bahwa perempuan sangatlah beragam. Sebagai perempuan, tak hanya berbeda suku, agama, atau warna kulit, tapi mereka juga punya idealisme dan kiprah yang berbeda-beda di tengah masyarakat pada masanya.

Beragamnya kiprah tokoh-tokoh perempuan tersebut mendapat tanggapan yang beragam dari aktivis-aktivis perempuan masa kini. Ini membuat apa yang dilakukan para tokoh perempuan tersebut juga semakin ragam. Misalnya, pendapat sebagian tokoh perempuan masa kini tentang apa yang dilakukan RA. Kartini untuk perempuan. Menurut mereka upaya Kartini belum bisa dianggap jadi perjuangan nyata. Sebab dalam sejarahnya Kartini adalah perempuan yang bersedia dinikahi seorang laki-laki yang telah beristri. Bagi perempuan yang kontra terhadap praktik poligami, itu dianggap sebagai hal yang kurang konsisten pada nilai solidaritas sesama perempuan. Atau barangkali itu menunjukkan ketidakberdayaan Kartini melawan budaya.[4]

Berbeda dengan pandangan terhadap Kartini, tokoh-tokoh perempuan masa kini berpendapat apa yang dilakukan Dewi Sartika lebih riil sebagai contoh upaya perempuan memajukan kaumnya di bidang pendidikan. Pejuang perempuan yang satu ini telah terbukti mendirikan sekolah dengan nama Sekolah Istri yang kemudian berganti nama dengan Sekolah Keutamaan Istri di tahun 1904. Dalam kurun waktu delapan tahun, hingga 1912, ia telah berhasil mendirikan sembilan sekolah, atau 50 persen dari jumlah sekolah yang ada di Pasundan.[5]

Selama dasawarsa pertama abad XX ini, telah banyak lahir organisasi perempuan. Sekalipun mereka datang dari berbagai kelompok dan golongan yang berbeda, mereka dapat bersatu, bersama-sama mengidentifikasi kepentingan-kepentingan untuk perempuan.

***

Soekanti Suryochondro menuturkan, dalam sejarah gerakan perempuan, kemunculan berbagai organisasi perempuan juga diwarnai latar belakang dan gagasan yang beragam. Untuk menyampaikan gagasan mereka yang beragam, setiap organisasi ini menerbitkan majalah sendiri-sendiri.[6] Dalam konggres perempuan pertama, berbagai keragaman ini mulai nyata terlihat.

Konggres Perempuan Indonesia I yang berlangsung pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta ini melahirkan organisasi federasi perempuan PPPI (Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia Indonesia). PPPI yang kemudian berubah nama jadi PPII, Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia, 1929, inilah yang mampu menghimpun organisasi-organisasi perempuan yang beragam tersebut. Sekalipun mereka datang dari background yang berwarna-warni, mereka berhasil menyatukan pandangan kelompok-kelompok perempuan terhadap isu perempuan. Seperti tema tentang kesamaan hak politik perempuan; kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan (Islam); pendidikan dan perlindungan anak-anak; pendidikan kaum perempuan; pencegahan perkawinan usia dini; nasib yatim-piatu dan para janda; pentingnya peningkatan martabat perempuan dan kejahatan kawin paksa. Namun demikian, tak dipungkiri dalam periode ini, kemajemukan perempuan banyak mendapatkan tantangan, di antaranya yang berbuntut pada pembubaran PPII pada Konggres Perempuan Indonesia III.[7]

***

Memasuki babak baru, di masa kepemimpinan Soekarno, kemajemukan yang melingkupi realitas kehidupan perempuan terangkum dalam konsep “bhineka tunggal ika”, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Di sini perempuan masih berjuang bersama memperoleh hak politiknya, pendidikan, juga kesempatan kerja. Tapi persoalan perlakuan diskriminatif antara laki-laki dan perempuan itu masih ada. Itu yang membuat mereka bersatu dalam perbedaan yang majemuk.

Secara umum semua organisasi perempuan saat itu menyuarakan kepentingan gender perempuan (female gender interest). Namun perkembangannya banyak kalangan perempuan yang terhegemoni isu-isu penegakan revolusi dan sebagainya. Hal ini kemudian membuat perpecahan di antara organisasi perempuan. Perbedaan pada pilihan isu dan tema perjuangan yang diusung organisasi-organisasi perempuan ini, disebut-sebut telah dimanfaatkan sebagian kelompok untuk memecah persatuan perempuan yang pada dasarnya memang memiliki latar perbedaan yang beragam.

Di masa orde lama ini, gerakan perempuan memiliki agenda perbaikan aturan perkawinan yang tidak merugikan semua pihak (utamanya kaum perempuan). Ini jadi kepentingan terpokok yang diperjuangkan perempuan saat itu. Namun Soekarno seolah mengingkari perjuangan perempuan dengan praktik poligaminya. Semula Fatmawati yang menyangsikan perlunya Undang-undang Perkawinan yang diperjuangkan organisasi-organisasi perempuan itu pun baru menyadari pentingnya UU tersebut. Pun demikian, poligami Soekarno ini sempat membuat perpecahan di antara kelompok perempuan. Gerwani yang awalnya selalu tampil di depan tidak pernah lagi memprotes dengan kritis perkawinan Soekarno dengan Hartini. Namun Gerwani sendiri yang telah pecah jadi dua kubu, feminis dan komunis, mengklarifikasi secara perseorangan anggota-anggotanya telah mengambil sikap menentang pula perkawinan poligami Soekarno itu.[8]

***

Berakhirnya Orde Lama lewat peristiwa 1965-1966, tampaknya membuat kemajemukan perempuan yang telah terbangun dalam persatuan perjuangan samar-samar memudar. Sekalipun di akhir-akhir masa kepemimpinannya, Soekarno masih sempat berseru dalam pidatonya pada Hari Ibu 22 Desember 1965:

“… Perjuangan kita saat ini ialah menciptakan syarat-syarat agar kaum perempuan dapat memenuhi cita-citanya. Satu-satunya jalan untuk mencapai hal itu adalah melalui persatuan, tanpa memandang perbedaan-perbedaan agama, golongan, atau apapun juga; karena itu perempuan harus menghentikan perselisihan”.

Tampaknya setelah pidato Soekarno itu gelombang sejarah kembali berputar. Kekuasaan negara berpindah kepada Orde Baru, dan perempuan memang tampak berhenti berselisih. Namun, perempuan juga berhenti (baca: dihentikan) berjuang untuk menyuarakan hak-haknya. Perempuan coba “diseragamkan” melalui konsep Panca Dharmawanita yang membatasi ruang geraknya. Mereka direduksi perannya sebatas istri dan ibu yang mengabaikan potensi pribadi yang dimilikinya.

Semasa Orde Baru masih berkuasa, banyak perempuan etnis Tionghoa yang mendapatkan perlakuan kekerasan. Mereka memperoleh perlakuan diskriminatif, tak hanya karena mereka perempuan, tapi juga karena bersuku Tionghoa yang berbeda dengan Jawa, Madura, Batak, Sunda, Bali dan lainnya. Baik perempuan maupun laki-laki Tionghoa mendapatkan perlakuan beda dari negara, karena kebijakan asimilasi yang diberlakukan. Kebijakan ini tidak hanya ditandai dengan penghapusan pilar-pilar kebudayaan Tionghoa, tapi juga penutupan sekolah, pembubaran organisasi, pembredelan media massa, dan simbul-simbul adat-istiadat etnik.[9]

Mely G. Tan, doktor bidang sosiologi murni, yang kebetulan adalah seorang Perempuan, suku Tionghoa, dan non-muslim, banyak menulis tentang diskriminasi berdasar etnis tersebut.[10] Menurut Mely, kekerasan terhadap perempuan dan seluruh etnis Tionghoa memang berakar dari budaya bias gender yang menganggap perempuan berkedudukan lebih rendah ketimbang laki-laki. Tapi diskriminasi itu diperkuat lagi dengan budaya yang bias etnis, bias kelas sosial, juga ras, warna kulit, dan sebagainya. Mely mencontohkan hal ini dengan kondisi perempuan Tionghoa di Kalimantan Barat yang miskin. Menurutnya, di Kalimantan mereka banyak yang menjadi korban ‘perdagangan perempuan’ ke Taiwan untuk dijadikan istri atau pembantu yang dieksploitasi. Namun, banyak masyarakat yang tak peduli, selain karena bias gender juga karena prasangka etnis ini, atau bahkan karena kurangnya toleransi terhadap perbedaan, dan kemajemukan.

Jelang reformasi 1998, puncak ketidakpedulian terhadap kemajemukan ini terjadi. Perempuan etnis Tionghoa banyak yang menjadi korban kebencian sekelompok orang atas perbedaan. Mereka tidak hanya mengalami intimidasi psikis tapi juga kekerasan fisik. Perempuan-perempuan tak bersalah itu mengalami pelecehan seksual, bahkan pembunuhan. Entah apa salahnya, hingga mereka jadi korban amuk massa dalam tragedi Mei Riots atau Kerusuhan Mei 1998. Apakah karena mereka berbeda dengan orang Jawa, Sunda, Batak ataupun lainnya?

Jelang Kerusuhan Mei itu sebenarnya berbagai kelompok perempuan telah berupaya menyatukan diri dalam perbedaan yang ragam, dengan membentuk kesatuan aksi Suara Ibu Peduli. Suara Ibu Peduli ini dimotori para aktivis perempuan seperti Gadis Arivia, Karlina Supelli, dan Wilasih. Mereka bergerak satu suara, tanpa lagi mempersoalkan perbedaan, untuk menuntut penurunan harga susu dan kebutuhan bahan pokok bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka telah bersatu lintas suku, agama, ras, golongan, dan bahkan kepentingan-kepentingan. Tapi memasuki fase pemerintahan berikutnya, tantangan yang dihadapi kaum perempuan dalam kemajemukan terus saja ada.

***

Di masa reformasi, kemajemukan diakui orang sebagai hal yang baik. Terutama untuk menyatukan seluruh bangsa yang telah tercerai-berai akibat luka sejarah. Baik itu berupa tindak kekerasan atau diskriminasi oleh negara maupun kelompok. Ini sebagaimana yang diungkapkan Syafiq Hasyim, mantan Direktur Internal Rahima tahun 2000-2002. Menurutnya untuk menampung perbedaan jenis kelamin, perbedaan aspirasi, perbedaan kota dan desa, etnis, kelompok, atau perbedaan pandangan dan afiliasi politik, tidak ada yang lain selain konsep pluralisme (kemajemukan) dan multikulturalisme. Hanya dua konsep inilah yang mampu menyatukan perbedaan. Bahkan lebih lanjut Syafiq menilai, konsep ini tidak hanya akan menyatukan perbedaan, tapi juga menumbuhkan kepedulian dan pembelaan secara aktif terhadap perbedaan itu.[11]

Kini di tengah upaya mencari titik temu di antara perbedaan, tampaknya isu moral telah digunakan untuk memecah belah kemajemukan perempuan. Sebut saja yang terakhir, Rancangan Undang-undang Pornografi (RUU Pornografi) yang telah lama diperbincangkan, kini sudah menjadi undang-undang negara yang harus ditaati semua warganya. Sayang, meski telah diundangkan peraturan ini masih menyisakan perdebatan. Pasalnya, dalam UU tersebut tidak ada cara pandang yang plural terhadap perempuan. Perempuan belum diposisikan sebagaimana laki-laki, mereka masih dijadikan obyek dari UU tersebut. Sebab perempuan masih dinilai sebagai penyebab utama terjadinya pornografi sehingga harus dikenakan aturan-aturan dan sanksi-sanksi tertentu. Implikasinya mereka sangat rentan untuk dikriminalkan, apalagi pandangan-pandangan tersebut cenderung disandarkan pada alasan moral dan agama yang kebanyakan dilihat dari standar laki-laki.

Ini memang memprihatinkan. Alih-alih untuk menyatukan visi menghargai keragaman, malah yang ada, justru perpecahan pendapat muncul dari kalangan perempuan sendiri. Di sini seolah perempuan terbagi dalam dikotomi-dikotomi. Mereka yang pro terhadap undang-undang ini dikategorikan sebagai perempuan Islami, sedang yang kontra dianggap sebagai perempuan sekuler yang telah terbaratkan. Jika saja mereka bersatu tentu hal ini akan menjadi kekuatan yang besar untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita kesetaraan, keadilan, dan kemajemukan, dan menghapus diskrimanasi antara laki-laki dan perempuan.

Kemajemukan dalam Islam

Dalam agama Islam keberagaman atau al-ta’addudiyyah merupakan satu keharusan (al-dharuriyyah) dalam kehidupan. Bahkan keberagaman adalah bagian dari tujuan agama itu sendiri. Ia adalah sunnatullah. Dalam Alquran Allah swt. telah berfirman:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.” (QS. Al-Hujurat: 13)

Ayat ini telah menyebutkan, keragaman itu meliputi jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, suku, bangsa, ruang dan tempat tinggal manusia. Dalam keragaman itu, tidak lain Tuhan menginginkan agar manusia saling mengenal, menghargai perbedaan satu sama lain. Atau bahkan saling belajar, bertukar ilmu dan pengetahuan atas apa yang dimiliki dan tidak dimiliki satu sama lain. Sungguh tak ada kelebihan pada masing-masing perbedaan itu, kecuali atas dasar ketakwaan pada Sang Pencipta.

Allah tidak hanya menciptakan keberagaman itu pada diri manusia. Akan tetapi Allah swt. telah membuat keberagaman itu pada seluruh ciptaannya. Ini tidak lain adalah untuk menciptakan keharmonisan bagi kehidupan seluruh alam. Dalam ayat yang lain Allah swt. berfirman:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia telah berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan mensedekahkah pada fakir-miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (QS. Al-An’am: 141)

Inilah bukti, Tuhan telah menciptakan semesta ini dalam kesengajaan yang beragam. Jika keberagaman itu rusak, maka umat manusialah yang hendak menanggung kerugiannya.[12] Tampak Islam sesungguhnya sangat menghormati semua bentuk keberagaman.

Dalam kesempatan haji wada’ Nabi saw. bersabda:

”Wahai umat manusia! Sesungguhnya Tuhanmu Maha Esa. Kalian masing-masing berasal dari Adam, sedang Adam diciptakan dari tanah. Orang-orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas non-Arab, dan sebaliknya tidak ada keutamaan non-Arab atas orang Arab. Juga tidak ada keutamaan orang berkulit merah atas orang berkulit putih. Demikian juga sebaliknya. Kecuali karena ketakwaannya. Ingatlah, bukankah aku telah menyampaikan ini semua?! Ya Allah, saksikanlah ini. Dan hendaklah yang hadir di sini menyampaikannya pada yang tidak hadir”. (HR. Ibn Hisyam)

Semakin jelas sudah, keberagaman warna kulit, ras, ataupun golongan, tidak membawa pertentangan, ataupun kelebihan apa-apa di masing-masing pihak. Keragaman itu ada namun bukan untuk dibeda-bedakan. Dengan ayat-ayat agama tersebut, kemajemukan dan semua keanekaragaman itu telah diakui Islam. Tapi, selama ini yang memiliki peluang untuk menerjemahkan semua pengetahuan atau menafsirkan kitab suci adalah ulama laki-laki yang memiliki bias dalam sudut pandang mereka. Jika terjadi bias dalam penafsiran, maka biaslah pengetahuan yang diberikan kepada umat. Hal ini merusak pemahaman umat tentang segala bentuk kemajemukan.

Dalam hal ini Syafiq Hasyim berpendapat, perbedaan antara lelaki dan perempuan itu ada; perbedaan di antara kaum perempuan sendiri pun ada; mulai dari warna kulit, suku, ras, agama, hingga pemikiran. Namun jangan sampai terjadi pembedaan di antara mereka. Diskriminasi itu harus dihilangkan. Sebagaimana anjuran hadis Rasulullah saw. yang lain:

“Sesungguhhya darah dan harta kalian itu suci (haram dinodai), di hari yang suci ini dan di tempat yang suci ini. Tidak ada keunggulan orang Arab dan non-Arab (dan sebaliknya) dan juga orang yang berkulit putih atas orang yang berkulit hitam, kecuali karena takwanya”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Begitulah Islam menempatkan posisi setiap perbedaan. Islam juga memberikan perempuan sebuah tempat yang terhormat dan banyak hak. Namun selama bertahun-tahun sistem patriarkal dan kekuasaan politik memang telah memarjinalkan mereka dan membuat hak-hak itu jadi tidak terlihat.

Betapa Tuhan telah menunjukkan hal-hal yang paling mendasar tentang kemajemukan. Manusia itu ada laki-laki dan perempuan. Manusia diharuskan saling mengenal satu sama lain, dan hanya akan dinilai Tuhan dari ketakwaannya, sehingga tak ada alasan untuk merendahkan sesama. Keberagaman sangat dibutuhkan dalam kehidupan semesta. Menghapus perbedaan sama halnya melawan hukum alam, sunnatullah.[]

Catatan Akhir:


[1] Prof Dr Abdul Hadi WM, Pancasila, Nasionalisme, Islam, dan Kolonialisme, dalam http://ahmadsamantho.wordpress.com/2007/11/12/195/

[2] Nia Sjarifuddin: 2008, Kemajemukan Perempuan itu Kodrat Kehidupan, Opini Swara Rahima Edisi 26

[3] AD. Kusumaningtyas: 2008, Refleksi Gerakan Perempuan (Muslim) di Indonesia, Rahima Jakarta

[4] Gadis Arivia: 1997, dalam Mengurai Gerakan Perempuan Indonesia, pada http://mukhotibmd.easyjournal.com/

[5] Marianne Katoppo: 2000, pada http://mukhotibmd.easyjournal.com/

[6] Sukanti Suryochondro: 1995, pada http://mukhotibmd.easyjournal.com/

[7] Saskia Eleonora Wierenga: 1999, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, Garba Budaya dan Kalyanamitra, Jakarta

[8] Nani Suwondo anggota Perwari, dalam Saskia Eleonora Wierenga: 1999, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, Garba Budaya dan Kalyanamitra, Jakarta

[9] Leo Suryadinata, Antropologi Indonesia: Etnik Tionghoa, Pribumi Indonesia dan Kemajemukan; Peran Negara, Sejarah, dan Budaya, dalam http://www.fisip.ui.ac.id/antropologi/httpdocs/jurnal/2003/71/02ktpls71.pdf

[10] Mely G. Tan, dalam Seminar dan Bedah Buku: Multikulturalisme, Peran Perempuan dan Integrasi Nasional. Persembahan 78 tahun Mely G. Tan, Unika Indonesia Atma Jaya, pada http://www.atmajaya.ac.id/content.asp?f=0&id=4403

[11] Syafiq Hasyim: 2008, Semua Keanekaragaman itu Diakui Islam, Opini Swara Rahima Edisi 26

[12] Syafiq Hasyim: 2008, Islam; Keberagaman dan Dunia Pesantren, dalam Modul Islam dan Multikulturalisme, ICIP Jakarta

Nia Sjarifuddin, di dunia aktivis ia telah banyak mengenyam asam dan garam. Semenjak bertemu aktivis Taty Krisnawati jelang Deklarasi Beijing 1995, Ibu dari Omar Rolihlala Hakim (9) dan Putri Malahayati Hangkalea Zakia Burgiba (4) ini, mengaku mulai punya perhatian pada isu perempuan. Saat itu ia bergabung dengan Solidaritas Perempuan, lalu Gerakan Pemberdayaan Suara Perempuan (GPSP), dan Gerakan Perempuan Peduli Indonesia (GPPI). Istri dari Bambang Widopramono, mantan aktivis pemuda dan mahasiswa di Surabaya ini, kini menjadi Koordinator Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI). ANBTI adalah lembaga jaringan yang lahir karena keprihatinan atas rasa nasionalisme dan kemajemukan yang mulai terkikis, dan mengancam keberagaman masyarakat Indonesia. Oleh karena itu berlangsunglah pertemuan konsolidasi nasional Bhineka Tunggal Ika tahun 2006 di Surabaya Jawa Timur. Saat itu RAHIMA dan ratusan lembaga swadaya masyarakat lainnya juga bergabung dalam pertemuan ini. Beberapa waktu lalu jelang disahkannya UU Pornografi (30 Oktober 2008), Swara Rahima mewawancarai Nia Sjarifuddin terkait tema Kemajemukan dan Realitas Perempuan. Bagaimana opininya? Berikut petikannya.

Nia Sjarifuddin

”Kemajemukan Perempuan itu Kodrat Kehidupan”

Bagaimana Anda memaknai kemajemukan?

Kemajemukan itu realitas kehidupan, di Indonesia dan seluruh dunia. Kemajemukan ini bisa kita sebut sebagai keberagaman, mulai dari warna kulit yang berbeda, bahasa, suku, bangsa, ras, bahkan politik, dan sebagainya.

Kemajemukan itu kodrat kehidupan. Sebagai sebuah negara yang dibangun dengan susah payah melepaskan diri dari penjajahan, tanpa sadar kita telah dianugerahi kemajemukan yang luar biasa. Mulai dari Sabang sampai Merauke, ada berapa jenis warna kulit yang berbeda? Berapa ribu suku anak bangsa? Berapa bahasa yang berbeda, dari mulai logat sampai strata bahasanya? Tapi kita tetap mengatakan Indonesia. Itulah kemajemukan yang jadi realitas hidup bangsa ini.

Bagaimana kemajemukan dalam realitas hidup perempuan?

Perempuan itu sendiri adalah bagian dari kemajemukan. Sebab perbedaan jenis kelamin itu hal yang ragam pula. Perempuan juga memiliki bahasa yang berbeda-beda, warna kulit yang beda, dan sebagainya. Majemuk itu kan lebih dari satu. Itu artinya soal jenis kelamin perempuan yang berbeda dengan laki-laki juga jadi bagian dari kemajemukan.

Apa persoalan yang dihadapi perempuan dalam kemajemukan ini?

Persoalannya adalah problem politik yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Sejak lahir perempuan sudah mengalami diskriminasi. Mereka dilarang bicara soal ras, dilarang keluar malam, dilarang bergaul dengan bebas, dan lainnya. Hal itu membuat peluang perempuan berada di publik lebih kecil dibanding lelaki. Artinya peluang berorganisasi dan memiliki pengalaman politik yang luas lebih sedikit dimiliki perempuan.

Namun demikian, kalau melihat pengalaman tentang konflik permasalahan bangsa yang bermunculan, tampak perempuan-lah yang paling banyak berinisiatif segera menyelesaikan persoalan dengan damai. Misalnya saja konflik di Ambon dan Poso. Ketika situasi konflik terjadi, perempuan-lah yang lebih punya inisiatif berdamai. Sebab, pertama, perempuan bukan pihak pencetus konflik; Kedua, perempuan yang paling merasakan jadi korban konflik itu. Sehingga contoh bahwa perempuan di sana lebih berinisiatif mendamaikan konflik ini bisa jadi cermin, sebenarnya perempuan punya keberanian berpendapat dan bersuara.

Bisakah konsep kemajemukan jadi titik temu mencapai keadilan bagi perempuan?

Tergantung perempuan dan orang lain memandang diri perempuan dan lingkungannya yang sangat beragam. Saya pribadi memandang diri berbeda dengan orang lain. Tapi kembali pada saya dan orang di sekitar saya, bagaimana melihat perbedaan itu? Seperti perbedaan warna kulit, bentuk tubuh, bahasa, ras, dan lainnya. Apakah saya dan orang-orang itu akan melawan kodrat Tuhan yang menjadikan diri saya berbeda? Kalau saya tidak akan melawan kodrat yang diberikan pada saya dan seluruh lingkungan saya. Sebab begitu melawan, itu artinya kita berkonflik dengan diri sendiri, orang lain, dan alam sekitar.

Bagaimana seharusnya perempuan bersikap dalam kemajemukan ini?

Kalau saya sebagai manusia berusaha sadar dan memahami kemajemukan adalah realitas dalam kehidupan saya, keluarga, rumah tangga, dan juga bangsa. Di sana ada kemajemukan, people to people, bangsa dengan bangsa, dan seharusnya-lah kita berusaha menempatkan diri sebaik mungkin. Tentunya sebagai bagian dari kemajemukan supaya terhindar konflik dan pergesekan yang tidak perlu. Kalau kita peduli perdamaian, tentu kita tidak akan melawan kemajemukan.

Terkait Rancangan Undang-undang Pornografi (RUU Pornografi), bagaimana kemajemukan perempuan dimaknai?

Dari isi RUU ini tampak jelas tubuh perempuan dipersalahkan. Seolah perempuan adalah sumber adanya kejahatan pornografi dan pornoaksi. Sebetulnya RUU Pornografi ini awalnya disebut RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Di masa Presiden Habibi tahun 1999, RUU APP sempat ditolak. Masa Presiden Gus Dur rancangan itu juga ditolak. Tapi masa Presiden Megawati, RUU itu dibahas kembali. Dari awal kelompok perempuan selalu kritis menyikapinya.

Ternyata tahun 2006, RUU APP muncul lagi tanpa proses prolegnas (program legislasi nasional) yang sewajarnya. Kita melihat, mengapa rancangan undang-undang ini tidak dibahas sesuai jalur-jalur yang harus dilalui? Ini seolah menunjukkan adanya satu kepentingan tertentu yang dibawa ke legislatif lalu dibiarkan Panitia Khusus (Pansus) membahasnya, walau undang-undang itu bukan prioritas prolegnas. Oleh sebab itu kelompok perempuan tetap merasa penting menolakan RUU tersebut. Sebab, pertama RUU itu tidak asing bagi mereka karena telah dibahas berkali-kali sejak tahun ’99; kedua, rancangan yang baru ini tetap mendiskriminasi perempuan; ketiga, rancangan ini berbahaya bagi kebudayaan yang majemuk di Indonesia.

Secara spesifik, apa kaitannya dengan realitas kemajemukan perempuan?

Hal itu bertentangan dengan realitas kemajemukan perempuan. Sebab di dalam RUU ini jelas sekali ada sebuah paham yang tampak dipaksakan, dan tidak mencerminkan penghargaan atas kemajemukan. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan pernyataan – saya masih ingat betul tanggal 13 Maret 2006 di Kompas Cyber – bahwa RUU ini penting terutama untuk persoalan adat budaya. Ketika itu MUI menyinggung pakaian adat yang tidak menutup aurat menurut paham ulama muslim. Menurut MUI pakaian-pakaian adat Indonesia itu dimuseumkan saja. Komentar ini menandakan RUU tersebut sangat terkontaminasi paham kelompok muslim. Tapi persoalannya muslim yang mana?

Sebetulnya, adanya perda-perda bernuansa agama juga sama mengkhawatirkannya bagi kemajemukan perempuan Indonesia. Misalnya perda bernuansa syari’ah Islam yang mewajibkan perempuan berbaju muslim; berjilbab; wajib bisa baca tulis Alquran; tidak boleh keluar malam; atau wajib ini dan itu yang alasanya berdasarkan moral dan pendidikan. Tapi ternyata hal itu berpotensi membuat diskriminasi bagi perempuan yang beragama lain. Lalu untuk mengimbanginya, muncul sebagai respon Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Kota Injil di Kabupaten Manokwari. Di sana misalnya, orang Islam tidak boleh adzan sembarangan; tidak bisa berpakaian muslim, dan sebagainya. Kalau kondisinya seperti ini, besar kemungkinan nilai toleransi dan penghargaan atas perbedaan yang termaktub dalam ideologi Pancasila akan tergeser dengan sendirinya.

Bagaimana mengakhiri kondisi yang tidak menguntungkan ini, khususnya bagi perempuan?

Sebetulnya perda-perda itu muncul untuk mengekang perempuan. Sebab kewajiban menjalankan isi perda-perda itu lebih banyak dibebankan pada perempuan. Perempuan harus menggunakan identitas baju muslim dan sebagainya. Kemudian pertanyaannya adalah: Begitu pentingkah identitas agama melalui berpakaian? Kalau saya pribadi tidak setuju kalau jilbab dilarang, tapi saya juga tidak setuju kalau jilbab dipaksakan.

Bagaimana dengan realitas kelompok perempuan yang sepakat dan yang menolak peraturan itu diterapkan?

Menurut saya persoalannya bukan pada pro dan kontra. Dalam kehidupan bernegara kita memiliki konstitusi. Kalau kita mau membuat undang-undang seharusnya konstitusi itu-lah yang harus diikuti. Tampaknya dalam konstitusi, kita tidak pernah sadar negara kita adalah negara yang memisahkan agama dari persoalan publik. Urusan agama telah dikembalikan pada individu dan institusi agama, bukan pada hukum positif. Kalau sampai jadi hukum positif, itu bisa jadi pemaksaan, karena undang-undang berlaku bagi semua orang tanpa memperhatikan kebutuhan dan hak asasinya. Seharusnya kita konsisten pada kesepakatan awal konstitusi yang menjamin hak-hak asasi individu, termasuk hak kebebasan beragama dan menjalankannya.

Inilah menurut saya, sebetulnya konteks budaya patriarki sangat bahaya, karena budaya ini telah mempengaruhi dan jadi dogma-dogma di masyarakat. Kemudian perempuan yang lebih banyak diatur dan dibebani kewajiban-kewajiban. Tampaknya pemahaman keadilan gender itu belum jadi sebuah itikad baik dari semua pelaksana negara, sekalipun konvensi CEDAW dan proyeksi pembangunan pengarus-utamaan gender sudah ada. Itu baru sebatas di atas kertas. Belum jadi implementasi yang dilaksanakan bersama dan jadi pemahaman yang benar.

Tampaknya realitas perempuan yang terbagi dalam kelompok pro dan kontra, ini juga memiliki implikasi. Apa pendapat Anda?

Kita menyadari hal itu, termasuk tentang pro-kontra RUU Pornografi. Memang ada kelompok perempuan yang kadang didorong seolah-olah jadi ada kubu antara kelompok yang satu dengan lainnya. Sebab masih banyak orang yang bingung menentukan identitas dirinya sebagai perempuan di tengah dogma agama yang terkontaminasi budaya patriarki.

Ada baiknya jika kita membaca lagi bagaimana Rasulullah saw. tidak tabu, ketika istri pertamanya adalah perempuan luar biasa. Siti Khadijah adalah perempuan yang tidak dibatasi oleh hal-hal yang mengekang. Sebab ia adalah pengusaha; perempuan yang berkiprah di masyarakat; mapan dan sebagainya. Namun itu dianggap biasa oleh Nabi. Itu artinya tiap-tiap agama tidak ada diskriminasi terhadap perempuan, hanya penafsirannya yang berbeda-beda.

Bicara kemajemukan, apa latar belakang berdirinya ANBTI, adakah kaitannya dengan realitas kemajemukan perempuan?

ANBTI lahir dari kesepakatan hasil pertemuan konsolidasi nasional Bhineka Tunggal Ika, 22-25 Juni 2006 di Surabaya, Jawa Timur. Pertemuan ini dihadiri 300 orang lebih perwakilan dari 225 lembaga dan individu dari seluruh Indonesia. Ini sebagai respon keprihatinan masyarakat sipil atas kebijakan-kebijakan inkonstitusional yang menyalahi kontrak politik konstitusi kita dan mengancam realitas keberagaman masyarakat Indonesia. Kaitannya dengan perempuan, kebijakan-kebijakan itu mengancam kemajemukan perempuan. Selain itu, kebijakan semacam RUU Pornografi berpotensi konflik yang mengakibatkan perempuan dan anak menjadi kelompok utama yang rentan sebagai korban. Belum lagi dalam kebijakan-kebijakan tersebut posisi perempuan selalu dijadikan obyek untuk dimarjinalkan.

Bagaimana sebetulnya potensi menyimpang RUU Pornografi yang dikhawatirkan mendiskriminasi perempuan?

Dengan rancangan perundangan tersebut kemajemukan perempuan tidak diakui. Mereka lagi-lagi dijadikan korban, diatur dan dibebani berbagai kewajiban yang mengabaikan hak-haknya sebagai perempuannya. Tampaknya kita harus cerdas belajar dari peristiwa Ambon, Poso, dan di manapun ketika ada konflik agama yang muncul. Sudah cukup korban jiwa dan trauma yang belum sembuh. Kini saatnya memikirkan bagaimana kehidupan yang beragam ini bisa berjalan harmonis.

Bukankah setiap agama punya nilai-nilai yang baik dan universal? Ini harus kita kembangkan supaya kita bisa hidup dengan menghargai orang lain. Menghargai pendapat orang lain, bukan dengan memaksakan menjadi eksklusif. Seseorang dengan agama tertentu tidak boleh jadi merasa eksklusif, merasa lebih baik dari orang lain, lalu merasa berhak merubah orang lain berdasarkan keyakinannya.

Lalu bagaimana sebaiknya RUU Pornografi ini?

Seharusnya tidak perlu ada RUU Pornografi yang mendiskriminasi perempuan atau kelompok-kelompok minoritas. Tidak boleh ada pemaksaan ideologi tertentu selain ideologi negara, baik secara implementasi maupun de jure atau defacto. Sebab kalau kita dipaksa memiliki ideologi agama tertentu maka tidak akan ada lagi Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, mengakui lima agama dan keyakinan.

Untuk perempuan, apa yang diupayakan ANBTI sendiri agar bisa keluar dari masalah ini?

Kita, khususnya yang mendeklarasikan ANBTI bersama kawan-kawan perempuan bertekad melawan situasi ini, tentunya tidak dengan cara-cara kekerasan. Kita berusaha berargumentasi dengan kondisi realitas kehidupan bangsa ini yang majemuk dan heterogen. Kita akan mengingatkan kembali bahwa kita punya konstitusi yang harus dihormati. Bagi kawan-kawan perempuan sendiri yang penting kita meyakini tidak ada lagi ideologi yang menyatukan bangsa kecuali Pancasila. Tidak saja sebagai ideologi, Pancasila dan konstitusi ’45 adalah warisan yang harus dihormati, dan itu jadi harga mati untuk bangsa ini.

Terkait masalah ini, bagaimana sebaiknya penyelenggara negara bersikap?

Negara tidak boleh mencampur persoalan kebijakan-kebijakan publik dengan agama. Persoalan relijiusitas harus dihormati sebagai privasi seseorang yang tidak bisa diganggu orang lain. Negara wajib melindungi, tapi tidak boleh mencampurnya dengan kebijakan publik yang berlaku bagi seluruh bangsa yang majemuk ini.

Apa pesan Anda pada penyelenggara negara untuk kemajemukan perempuan?

Pada pelaksana negara secara sadar saya ingin menyampaikan fakta kemajemukan bangsa ini tidak usah dilawan. Bagaimana pun UUD ’45 meski selalu ada penyempurnaan melalui amandemen, janganlah dijadikan tameng untuk mengusik kemajemukan baik agama, budaya maupun lainnya. Pancasila dan UUD adalah titipan yang luar biasa dari Tuhan. Jangan sampai anak-cucu kita hanya akan mendengar kisah tentang negara Indonesia.

Hal terpenting kini bagaimana kita bisa mempertahankan Bhineka Tunggal Ika. Sebab kesepakatan politik yang paling baik dan bisa diikuti bangsa dari Sabang sampai Merauke hanyalah UUD ’45. Kalaupun ada penyempurnaan itu bagian dari upaya melindungi dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan untuk melarang atau membatasi privasi mereka.

Usia 63 tahun merdeka, telah matang untuk berefleksi. Mari kita berpikir saja bagaimana pengangguran bisa diatasi? bagaimana Sumber Daya Alam (SDA) yang banyak dieksploitasi bisa dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat sebagaimana pasal 33 UUD ’45? Sebagai masyarakat kita harus punya kesadaran, demikian juga pelaksana negara, mereka harus berkesadaran tinggi memikirkan rakyatnya. UUD ’45 harus dijalankan dengan amanah. Dan perempuan harus ikut mendorong situasi ini jadi lebih baik.

Terkait dengan kemajemukan?

Sudah saatnya bangsa ini berefleksi. Masyarakat harus berpikir kembali bagaimana menghargai diri sendiri melalui penghargaan atas orang lain, alam dan kemajemukan. Sebab kekuatan terbesar bangsa ini memang kemajemukannya, bukan dari persamaannya. Perbedaan itu yang membuat indah sekaligus tantangan yang harus dipelihara dengan baik. Sebetulnya tidak ada problem dalam suatu perbedaan. Anak-anak saja di rumah kecil kita, mereka berbeda, mengapa harus pusing dengan perbedaan.

Bagaimana cara berefleksi yang manjur itu?

Saya pribadi, ada peta Indonesia di rumah, dengan begitu saya bisa berefleksi. Setiap hari yang terpikir ketika melihat peta adalah jangan sampai peta itu terpecah-belah. Tidak boleh ada negara Sunda atau negara Sumatera, itu saja. [ ] Hafidzoh Almawaliy

Bagi tokoh dengan julukan Mr. Ambassador di kalangan NGO (Non Goverment Organization) ini, menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah menjadi dua pertiga bagian hidupnya. Semenjak mahasiswa, mantan aktivis senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia era ‘80-an ini, sudah aktif memperhatikan masalah-masalah sosial dan politik. Bahkan sebagai mahasiswa yang berkiprah di jaman Orde Baru, ia pernah mengalami pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara terhadap diri dan sejumlah rekannya. Pasalnya, pada saat itu mereka menyelenggarakan sebuah diskusi panel terbuka sebagai upaya memperjuangkan kebebasan akademik di lingkungan kampus, dengan mengundang pembicara Pramoedya Ananta Toer dan seorang wartawan senior Kompas kala itu. Tak pelak, ia dan beberapa temannya ditangkap dan diinterogasi tanpa diadili, dan dicabut haknya untuk mendapatkan pendidikan, karena dianggap membahayakan dan mengandung unsur-unsur subversif. Peristiwa inilah yang tampaknya sampai sekarang menjadi pembakar semangat bagi lulusan S2 Politik Pembangun Pertanian Institute of Social Studies, Den Haag – Belanda, untuk terus menegakkan HAM. Kini Suami dari dr. Lili Djoyo Atmojo, yang lahir di Padang Sumatera Barat, 7 November 1957 ini, menjabat sebagai koordinator HRWG (Human Rights Working Groups) Indonesia’s NGO Coalition for International Human Rights Advocacy, sebuah koalisi NGO untuk advokasi HAM internasional. Sehari setelah peringatan seabad Kebangkitan Nasional, redaksi Swara Rahima melakukan wawancara seputar tema yang digelutinya. Berikut adalah hasil perbincangannya.

Rafendi Djamin

“Komitmen Negara,
Tantangan Penegakan HAM dan HAP di Indonesia”

Apakah konsep HAM itu berasal dari Barat?
Secara sederhana, HAM adalah satu induk deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) sejak tahun 1948. Setelah 20 tahun kemudian, negara-negara di dunia baik Barat, Timur, maupun Selatan, merumuskan konvensi hak sipil politik (SIPOL) dan konvensi hak sosial ekonomi dan budaya (EKOSOB). Oleh karena itu sangat tidak benar jika dikatakan bahwa HAM adalah produk dari Barat. HAM adalah produk negara-negara anggota PBB pada tahun 1948 dan 1966, di mana dua konvensi tersebut lahir. Tentunya dengan melalui proses negosiasi yang panjang, untuk melahirkan sebuah konvensi yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB termasuk rakyat dari semua negara tersebut.

Bagaimana sejarah Deklarasi Universal HAM (DUHAM) ini?
Awalnya, hal itu merupakan pengalaman kekejaman selama Perang Dunia (PD) II yang begitu terasa, meskipun sebelumnya juga terjadi kekejaman PD I di dalam peradaban manusia. Di sana ada banyak kekejaman yang mengorbankan jutaan masyarakat sipil atas pertarungan kekuatan-kekuatan politik tertentu. Namun yang paling dekat adalah pengalaman PD II, karena telah terjadi pembasmian orang-orang yang berketurunan Yahudi, kaum Gay, Lesbian, dan penyandang cacat dari sebuah komunitas. Di sana juga terjadi pembunuhan yang sistematis pada masa Hitler di Jerman, lalu adanya fasisme Asia yang dilakukan oleh Jepang. Dari peristiwa tersebut lahirlah sebuah upaya untuk merumuskan norma-norma hak dasar manusia, yang bisa disepakati bersama oleh anggota bangsa-bangsa di dunia.

Apa saja hak-hak dasar manusia yang diatur dalam DUHAM?
Hak-hak dasar itu adalah hak SIPOL dan EKOSOB. Pada hak EKOSOB yang paling mendasar ada 4 hal, yaitu hak atas rumah yang layak, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini dapat berkembang lagi menjadi adanya hak atas air bersih, dan hak atas lingkungan yang bersih. Sementara pada hak SIPOL yang paling mendasar adalah hak kebebasan untuk berpikir dan berkeyakinan, tanpa adanya intervensi dari siapapun, sekalipun itu otoritas negara. Maka inilah yang disebut sebagai freedom of religion and believe (hak kebebasan atas agama dan kepercayaan). Terkait pula dengan hak-hak SIPOL adalah hak untuk diperlakukan sama di depan hukum, dan hak untuk tidak dibunuh atau disiksa. Ini disebut pula sebagai hak dasar, atau non-derogable rights yang artinya hak-hak dasar manusia yang tidak bisa ditunda dan tidak bisa dicabut dalam situasi apapun. Baik itu dalam keadaan perang, maupun dalam situasi darurat, negara harus tetap melindunginya.

Dalam DUHAM sejauh mana Hak Asasi Perempuan (HAP) terakomodir?
Dalam DUHAM sebetulnya HAP sudah terakomodir. Di sana disebut ada prinsip non-diskriminasi. Dalam prinsip ini tercantum “tidak dibenarkan praktik diskriminasi maupun peraturan yang diskriminatif berdasarkan keturunan, suku, bangsa, ras, jenis kelamin, aliran politik, aliran keagamaan, bahkan berdasarkan kasta”. Untuk Masalah kasta ini, sekarang sedang dikembangkan dalam wacana abad ini, bahwa telah terjadi perdebatan di Dewan HAM, di mana India akan menyangkal mengenai diskriminasi berdasarkan “kasta” tersebut. Menurutnya persoalan kasta ini tidak diatur dalam undang-undang internasional, padahal hal itu termasuk di dalam norma-norma HAM internasional.

Jika DUHAM telah mengakomodir HAP, mengapa masih ada konvensi yang mengatur khusus HAP seperti CEDAW?
Justru karena rumusan-rumusan yang ada dalam deklarasi tidak diuraikan secara detil mengenai diskriminasi terhadap perempuan. Maka disepakatilah oleh negara-negara PBB, tentunya melalui sebuah kelompok kerja yang mengusulkan adanya perangkat peraturan, norma-norma internasional yang berkaitan dengan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Lalu dibuatlah apa yang disebut dengan konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women).

Secara spesifik apa latar belakang terbentuknya konvensi CEDAW?
Latar belakang dalam bentuk peristiwa, hal itu berkaitan dengan perjuangan yang dilakukan oleh berbagai macam kelompok emansipasi yang ingin agar haknya diakui secara setara dengan laki-laki dalam berbagai persoalan, yang diawali dengan hak untuk memilih. Hak memilih adalah sebuah perjuangan awal dari kelompok perempuan tersebut. Kemudian hal itu berkembang menjadi adanya hak reproduksi yang lebih spesifik, yang juga adalah hak-hak dasar manusia. Di sini bukan berarti HAM tidak menghargai kodrat, justru karena laki-laki dan perempuan berbeda, maka muncul sebagai akibat perbedaan itu yakni adanya hak-hak yang spesifik bagi perempuan. Oleh karena itu perlu dibuat seperangkat peraturan atau norma yang melindungi kebutuhan-kebutuhan spesifik perempuan tersebut.

Dari sekian banyak perjanjian internasional, perjanjian apa saja yang telah diratifikasi Indonesia?
Indonesia sampai hari ini hampir meratifikasi semua konvensi pokok HAM internasional. Konvensi pokok HAM ini ada 7, yakni: (1) Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial (Convention on the Elimination of Rasial Discrimination). Konvensi ini merupakan yang tertua yakni tahun 1965, sebelum lahir konvensi hak SIPOL (ICCPR) dan EKOSOB (ECOSOC) tahun 1966. (2) Konvensi Hak Sipil Politik (International Convention on Civil and Political Rights/ICCPR), (3) Hak Ekonomi Sosial Budaya (Economic Social and Cultural Rights/ ECOSOC). (4) Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Againts Torture/ CAT). (5) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/ CEDAW) tahun 1980. (6) Konvensi Hak-Hak Dasar Anak (Children Rights Convention/ CRC) tahun 1989. (7) Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya, yakni konvensi yang lahir terbaru pada tahun 2000-an.

Inilah 7 konvensi HAM yang pokok, meskipun sebetulnya masih ada peraturan-peraturan yang lain di tingkat internasional yang berkaitan dengan HAM. Misalnya saja Geneva Convention, yakni sebuah konvensi yang mengatur perlindungan masyarakat sipil dalam perang, bagaimana tingkah laku negara yang sedang berperang, dan bagaimana sebuah pasukan harus bertindak dalam kondisi di mana ada masyarakat sipil di sana. Ini diatur dalam Fourth Urgent Geneva Convention. Di dalamnya ada konvensi lain yang berkaitan dengan perlindungan untuk pengungsi atau refugees. Indonesia sendiri belum meratifikasi konvensi ini.

Kemudian ada lagi konvensi yang berkaitan langsung dengan HAM, yang spesifik mengenai Hak Buruh, yakni Konvensi ILO (Internatioal Labor Organization). Di dalamnya berbicara pula tentang HAP. Misalnya hak perempuan untuk memperoleh gaji yang sama dengan laki-laki, dan haknya untuk bebas dari sexual harrashment atau pelecehan seksual.

Selain itu, satu lagi prestasi peradaban umat manusia untuk HAM, adalah Statuta Roma. Statuta ini menjadi dasar dibentuknya Peradilan Pidana Internasional (International Criminal Court/ ICC), untuk melaksanakan apa yang tercantum dalam Statuta Roma tersebut. Di sini ada 4 kejahatan penting yang tercatat, yaitu kejahatan universal Genosida (pembasmian keturunan tertentu), War Crime (kejahatan perang), Crime Against Humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan), di mana tercantum elemen yang sangat banyak tentang pemerkosaan, maupun tindakan yang tegas terhadap para pemerkosa. Terakhir adalah Crime of agretion (kejahatan penyerangan).

Dari tujuh konvensi pokok HAM tersebut, mana yang terkait secara spesifik dengan HAP?
Konvensi tersebut tentunya adalah CEDAW dan Buruh Migran. Untuk yang lain jelas, karena itu menyangkut anti penyiksaan yang sangat spesifik. Bahkan sekarang di dalam perkembangan Komite Anti Penyiksaan maupun mandat Pelapor Khusus Anti Penyikasaan PBB, yang baru-baru ini datang ke Indonesia, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pun masuk dan menjadi mandat Komite Anti Penyiksaan. Jadi memang ada konvensi yang spesifik untuk perempuan, tetapi bukan berarti konvensi-konvensi yang lain tidak melindungi perempuan.

Menurut Anda sejauh mana komitmen negara dalam melaksanakan apa yang telah diratifikasi ini?
Inilah yang sampai detik ini, semenjak gelombang ratifikasi dilakukan, masih sangat minim pelaksanaannya. Problem dasarnya adalah soal pemahaman yang ada dalam sistem hukum nasional. Di sana berlaku pemahaman bahwa undang-undang ratifikasi tidak berarti bisa dilaksanakan. Padahal menurut pemahaman saya, undang-undang ratifikasi adalah undang-undang yang bisa disebut sebagai keputusan politik dari pihak legislator yakni DPR, untuk menjadikan norma-norma yang ada dalam konvensi tersebut sebagai hukum nasional. Jadi konvensi ini sudah menjadi hukum nasional, namun dipertanyakan lagi undang-undang pelaksanaannya. Saya kira inilah kesalahpahaman yang paling serius dalam melaksanakan undang-undang ratifikasi. Pihak birokrat dan penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, maupun lainnya, selalu berkilah bahwa itu belum ada undang-undang pelaksanaannya. Saya kira itu adalah argumen yang tidak bisa dipakai.

Salah satu hutang yang belum dilakukan dari proses ratifikasi, adalah proses membuat penyesuaian terhadap undang-undang atau peraturan yang ada, apakah bertentangan dengan konvensi yang hendak diratifikasi atau tidak. Sayangnya proses itu tidak terjadi, yang terjadi adalah ratifikasi dulu, urusan bertentangan atau tidak, dibahas belakangan. Harusnya proses ini berjalan dulu, baru bisa melakukan ratifikasi atau bahkan aksesi. Kalau aksesi berarti langsung jadi bagian dari hukum nasional. Inilah probem palaksanaan dari undang-undang hasil ratifikasi.

Problem tersebut terkait pula dengan kesadaran dari lembaga-lembaga yang berwenang tentang konvensi-konvensi yang menjadi tanggungjawabnya sebagai duty bearer, atau pihak yang wajib menjalankan atau menunaikan hak-hak masyarakat sebagai claim holder. Tampaknya pihak duty bearer ini banyak yang tidak mengetahui tentang norma-norma konvensi internasional tersebut. Apalagi kalau kita pergi ke propinsi-propinsi atau bupati-bupati. Kita tahu ada program Rencana Aksi Nasional HAM (RAN HAM) yang sudah berjalan untuk periode ketiga semenjak 8 tahun lalu. Hasil evaluasinya, apakah sebagai panitia RAN HAM mereka dapat memastikan bahwa aparat dari 400-an kabupaten itu mengetahui apa itu HAM; apa saja konvensi yang telah diratifikasi; apa saja isinya? Itulah yang menjadi tantangan besar untuk pelaksanaan undang-undang HAM dan HAP.

Dalam konvensi dikenal ‘state obligation’ atau tanggungjawab negara. Sejauh mana negara melaksanakan kewajibannya terkait dengan hak-hak rakyat?
State obligation itu adalah kewajiban negara yang dirumuskan di dalam konvensi-konvensi. Salah satu kewajiban yang paling utama tentu melaksanakan konvensi tersebut dan membuat laporan secara periodik kepada komite yang mengawasi pelaksanaan konvensi. Sebab masing-masing konvensi mempunyai komite pemantau, untuk melihat apa yang menjadi bagian dari kewajiban masing-masing negara untuk dilaksanakan. Memang jika kita melihat dari international obligation-nya untuk menjawab dan membuat laporan periodik selama 2 tahun terakhir; ada prestasi yang cukup membaik dari pemerintah. Mereka mencoba untuk memenuhi hutang-hutang laporan periodik yang belum selesai.

Misalnya tentang konvensi Hak Anak, yang sebentar lagi akan dibahas; Hak Perempuan telah dibahas tahun lalu; Diskriminasi Rasial juga telah dibahas tahun lalu, dan laporan Komisi Anti Penyiksaan juga usai dibahas. Kini yang tersisa adalah tantangan yang terkait dengan persoalan pengetahuan aparat pemerintah yang belum ada, dan ketidaktegasan melakukan harmonisasi terhadap perundang-undangan yang ada, sampai pada persoalan penegakan hukumnya.

Berkaitan dengan masyarakat sipil, apa yang bisa dilakukan masyarakat agar negara dapat menjalankan kewajibannya?
Tentunya masyarakat sipil juga harus tahu apa itu konvensi. Jadi sesungguhnya konvensi itu memberikan penguatan baru bagi masyarakat sipil, karena ia adalah sebuah instrumen baru yang disediakan oleh ‘rezim’ HAM internasional. Di mana Indonesia adalah bagian dari ‘rezim’ HAM internasional tersebut. Dengan pernyataan bahwa Indonesia menjadi bagian dari state party, menjadi negara pihak atas konvensi tertentu, maka ia mempunyai kewajiban ekstra yaitu harus melaksanakan konvensi tersebut. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban ekstra pula untuk “membuktikan”, bukan hanya kepada komite yang memantau, tetapi kepada rakyatnya. Kewajiban baru negara itulah yang akan memperkuat masyarakat sipil. Bila masyarakat sipil tahu akan hak-haknya, maka dia bisa menggunakannya sebagai upaya untuk memonitor bagaimana pemerintah menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu melalui berbagai kelompok masyarakat, seperti NGO maupun kelompok-kelompok masyarakat sipil lain, rakyat bisa membantu proses dari memonitoring pelaksanaan pasal-pasal konvensi HAM.

Apa hambatan yang dialami oleh para aktivis HAM, khususnya perempuan?
Karena apa yang diperjuangkan oleh kelompok perempuan tidak lain dilakukan oleh perempuan sendiri di tengah masyarakat Indonesia yang patriarkhal, terkadang justru stigmatisasi itu datang dari komunitasnya sendiri. Atau bahkan dari teman-teman aktivis laki-laki yang lain. Itu persoalan serius yang spesifik dihadapi oleh aktivis perempuan.

Lalu apa pandangan Anda tentang nilai-nilai HAM dalam Islam?
Harus digaris bawahi, bahwa tidak ada HAM Islam, HAM Hindu, HAM Kristen. Norma-norma HAM adalah norma yang sekuler atau universal. Jadi untuk mengatakan bahwa ada hak asasi Islam, hak asasi Kristen, itu adalah keyakinan yang salah kaprah. Karena nilai-nilai HAM sesungguhnya menjadi sangat lintas agama, lintas kepercayaan, lintas kesukuan, lintas budaya. Makanya disebut sebagai nilai-nilai universal.

Apa pandangan Anda terhadap isu HAM dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat Islam?
Kalau kita melihat di dalam konstalasi dunia, ada 192 negara anggota PBB. Lalu pada skup yang lebih kecil Dewan HAM PBB terdiri dari 47 negara. Sekitar 16 negara di antaranya adalah anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) internasional. Yang sangat memprihatinkan saat ini adalah, OKI di dalam kancah Dewan HAM PBB, menurut saya didominasi oleh pemahaman agama Islam tertentu yang kemudian mempengaruhi arah dan langkah politik negara-negara anggota kelompok tersebut. Misalnya dalam isu penistaan agama, sampai dibuat beberapa resolusi yang disponsori oleh negara-negara anggota OKI yang secara de facto lebih dominan di dalam PBB untuk menentukan agenda-agendanya. Untuk konteks Indonesia misalnya, Indonesia pasti mendukung resolusi tersebut dan tidak bersikap abstain. Artinya dia mendukung adanya sebuah resolusi hanya karena menjadi bagian dari politik negara-negara anggota OKI. Bila dibahas lebih dalam mengenai latar belakang resolusi itu – yang banyak didominasi unsur dominan dari pemahaman agama Islam tertentu – bila kita kritis, belum tentu Indonesia akan mengikuti resolusi tersebut. Kita perlu mengambil langkah lain dan jalur yang lebih tegas, yaitu kepada siapapun kita tidak boleh bersikap diskriminatif. Masih banyak sekarang kepercayaan yang dianggap sesat oleh kelompok lain, padahal sesat atau tidak sesat, tidak ditentukan oleh mainstream pemahaman tertentu yang menguasai suatu negara. Hal ini tidak boleh lagi terjadi, karena kita harus menghargai suatu eksistensi dari perbedaan-perbedaan tersebut. Saya kira ini yang belum selesai tentang persoalan HAM dalam Islam (maupun agama yang lain).

Bagaimana menurut Anda menciptakan sinergi antara nilai HAM dan prinsip-prinsip ajaran Islam?
Sebetulnya banyak sekali nilai-nilai Islam yang sangat dekat dengan rumusan HAM Internasional. Mungkin kalau bisa kita buat matriks, akan dapat kita bandingkan. Sementara kalau bicara agama, tidak ada satu agama pun yang tidak merasa paling benar sendiri. Semua agama, pasti (mengaku) paling benar sendiri. Namun pada tingkat pelaksanaan nanti, nilai kemanusian, nilai toleransi, dan nilai solidaritas macam apa yang akan kita terapkan? Saya kira dalam Islam kuat sekali nilai solidaritas, dan di dalam HAM pun itu adalah satu hal yang penting.

Apa harapan Anda untuk penegakan HAM dan HAP di Indonesia?
Harapan saya supaya pihak penanggungjawab negara, pihak departemen-departemen yang berwenang, betul-betul melaksanakan dan memahami apa pasal-pasal yang ada dalam konvensi internasional untuk diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan mereka. Maka hal itu akan melatih mereka untuk memiliki perspektif HAM.

Kalau sebagai Mr. Ambassador bagi NGO, apa harapan Anda?
Saya berharap ada pemahaman dan partisipasi yang lebih luas dari NGO-NGO yang ada di Indonesia. Terutama kelompok masyarakatnya seperti kelompok masyarakat petani, kelompok ibu-ibu, kelompok miskin kota, mereka semua harus memahami betul kehadiran instrumen HAM yang ada. Sehingga proses-proses apa saja yang terjadi di dunia internasional menjadi relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari.[ ] Hafidzoh Almawaliy

 

Oleh: hafidzohalmawaliy | Juli 8, 2008

Perempuan dan HAM : Agama, Perempuan dan Hak Asasi Manusia

“Ini pagi, … ‘jangan lupa gembok’. Lelaki adalah otak, kata ketua majelis setempat, perempuan adalah badan. Lelaki matahari, perempuan bumi, katanya lagi. Yang di dekat langit dekat pula dengan sumber terang dan wahyu, … Surya melahirkan tenaga, bumi melahirkan bahan. Memang dari sini datang bau harum, tapi juga racun. Jangan lupa gembok. Jangan lupa penutup rambut di kepala. Jangan lupa penutup lengan dan tungkai kaki. … Jangan lupa gembok, jangan lupa kunci. O, ya. Jangan lupa …”.[1]

Demikian tulis Goenawan Mohamad dalam Catatan Pinggirnya, sekitar bulan April lalu. Betapa perempuan menjadi obyek stereotip yang kuat di tengah masyarakat, sehingga mereka harus diawasi dan dibelenggu hak-hak asasinya sedemikian rupa.

Ini sungguh memprihatinkan. Ketika dalam situasi kemiskinan, perempuan yang paling sedikit mendapat kesempatan untuk memperoleh makanan, pemeliharaan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan-pelatihan, mereka masih pula direbut haknya untuk memperoleh kesempatan kerja yang leluasa tanpa sakwa-sangka. Karena tak jarang mereka dicurigai sebagai penyebab utama penebar kerusakan di tempat kerja tertentu, sehingga (diwacanakan) harus menggunakan ‘pakaian’ lengkap dengan ‘gembok pengaman’. Tidakkah itu dapat menyakiti badan dan menyinggung hak dan martabatnya sebagai manusia?

Tampaknya, di manapun perempuan seringkali dimarjinalkan dan diperlakukan diskriminatif. Salah satu contoh adalah munculnya perda-perda tentang larangan untuk keluar malam, keharusan berjilbab, dan beberapa waktu lalu adanya pemberlakuan ‘aturan’ mengenakan ‘pakaian bergembok’ bagi perempuan di Batu, Malang Jawa Timur.

Peraturan-peraturan yang cenderung merugikan perempuan itu bergulir di sejumlah wilayah propinsi seperti Banten, Jawa Barat yang berkembang di daerah kabupaten Cianjur, Garut, dan Tasikmalaya.[2] Di daerah Padang, Sumatera Barat terdapat pula peraturan wajib berpakaian muslim bagi para pelajar dari tingkat SD (Sekolah Dasar) hingga SMU (Sekolah Menengah Umum) sejak 2005 lalu. Instruksi itu merupakan terjemahan dari Perda Anti-Maksiat yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota Padang saat itu.[3] Semula, larangan bagi kaum perempuan untuk keluar malam terdapat pula dalam rancangan peraturan daerah tersebut. Namun akhirnya direvisi karena menuai protes akibat begitu kentalnya nuansa ketidakadilan terhadap perempuan.

Protes terhadap peraturan yang diskriminatif tersebut juga terjadi di daerah lain. Di Aceh misalnya, perempuan yang tergabung dalam Dupakat Inong Aceh pernah menggelar forum publik untuk menggugat aturan-aturan yang melemahkan posisi perempuan dalam peraturan daerah.[4] Ini sungguh upaya keras yang memeras otak dan keringat perempuan.

***

Problem Diskriminasi terhadap Perempuan dan Pelanggaran HAM di Sekitar Kita

Pelanggaran HAM dalam bentuk pemaksaan kehendak, berpikir, dan penyiksaan fisik terhadap perempuan ternyata masih banyak terjadi. Sebut saja bride kidnaping atau penculikan terhadap (calon pengantin) perempuan, masih terjadi di Kyrgyztan dan Turkmenistan, dua buah wilayah pecahan bekas negara Soviet. Dalam praktiknya, lelaki beserta keluarganya menculik perempuan yang hendak dinikahi. Perempuan tersebut dibawa secara paksa ke rumah keluarga lelaki, hingga berhari-hari sampai perempuan menyerahkan diri dan bersedia untuk dinikahi lelaki tersebut. Di Indonesia peristiwa ini dikenal dengan istilah “merarik” yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Meski berbeda modus, kekerasan dalam bentuk ‘nikah paksa’ menimpa pula umat Muslim di Inggris. Korbannya tidak hanya perempuan tetapi juga laki-laki. Namun mereka berinisiatif melakukan perlawanan, dengan membentuk organisasi Muslim Arbitration Tribunal (MAT) sejak tahun 2007. Mereka yang tergabung dalam MAT adalah pemuda-pemudi Muslim yang mengahadapi problem pernikahan paksa. Menurut data MAT, lebih dari 70 persen pernikahan di kalangan Muslim Inggris yang pasangannya orang asing, terjadi karena faktor pernikahan paksa dalam keluarga. Dari dua juta warga Muslim yang kebanyakan asal Pakistan, Bengali dan India, menurut data Unit Pernikahan Paksa di sana, sekitar 65 persen kasus tersebut melibatkan Muslim asal Pakistan, dan 25 persennya melibatkan Muslim asal Bangladesh.[5]

Untuk kasus nikah paksa tersebut, di Indonesia yang terjadi beda lagi. Anak-anak perempuan Pulau Buru, di hadapan tradisi mereka harus pasrah dipinang dalam usia belia. Terkadang, kala mereka masih berusia enam tahun, atau bahkan saat masih dalam kandungan. Mereka dipinang oleh lelaki dewasa yang sedang mencari istri. Ketika pinangan sudah dilakukan, sang anak dilarang bersekolah dan kadang juga dilarang untuk bergumul dengan kawan sebaya, seakan tidak boleh mengenal dunia luar. Mereka menyebutnya sebagai “kawin piara”. Anak-anak perempuan itu akan dipelihara sampai dianggap telah siap untuk menjadi ibu dan mengurus rumah tangga. Mereka dipertukarkan oleh ayahnya karena memang di sana perempuan bisa dipertukarkan sebagaimana barang. Bahkan terkadang mereka juga diteruskan pada laki-laki lain dalam satu keluarga jika suaminya meninggal agar persaudaraan di antara kedua keluarga tidak terputus.[6]

Selain pelanggaran hak dasar perempuan untuk memilih pasangan dan menentukan kehidupan, praktik ritual servitude (upacara perbudakan) yang dialami oleh anak-anak perempuan yang beranjak remaja juga terjadi di Ghana.[7] Ghana adalah negara yang menganut paham sekularisme. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Kristen dan Katolik, namun dari total jumlah penduduk 22 juta jiwa, 16 persennya adalah warga Muslim, dan selebihnya memegang teguh kepercayaan tradisional. Muslim Ghana, mereka menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan, seperti wakil presiden dan menteri.[8] Namun demikian, pemerintahan mereka belum mampu menghentikan ritual servitude. Ritual itu tetap berjalan sebagai hukuman bagi sebuah keluarga yang melakukan penyerangan terhadap keluarga lain. Mereka dituntut agar menyerahkan anak perempuannya yang masih gadis untuk dijadikan budak seks bagi keluarga musuh. Kemudian anak-anak perempuan itu diserahkan ke kuil-kuil pemujaan dan dimanfaatkan sebagai pekerja gratis.

Perilaku-perilaku seperti honour killing atau pembunuhan atas alasan merusak kehormatan keluarga maupun bride burning atau membakar istri hidup-hidup, juga masih dipraktikkan di negara-negara seperti Pakistan, Afganistan dan India. Dalam praktiknya, honour killing merupakan hukuman mati bagi perempuan yang diberikan oleh keluarganya sendiri, karena dianggap telah mencemarkan nama baik keluarga. Pencemaran nama baik itu karena perempuan menolak perjodohan, atau meminta cerai (meskipun dari suami yang kasar), atau karena menjadi korban kejahatan seksual, dan melakukan perzinahan. UNICEF (United Nations Emergency Children’s Fund) mencatat, di India 5000 perempuan dibunuh setiap tahun karena alasan ini.

Kasus lain yang terjadi adalah female genital mutilation atau perusakan dan pemotongan organ intim perempuan di mana sebagian atau seluruh bagian eksternal organ intim perempuan dipotong tanpa alasan medis. Di Indonesia, praktik ini dikenal dengan istilah “sunat perempuan”, meskipun sebagian besar hanya dilakukan secara simbolik. Praktik yang dilakukan karena alasan budaya atau interpretasi ajaran agama ini kebanyakan terjadi di benua Afrika. Praktik semacam ini sesungguhnya berdampak pada berkurangnya hak-hak reproduksi perempuan, khususnya dalam hak untuk menikmati hubungan seksual. Secara psikologis juga dapat meninggalkan dampak seumur hidup, perempuan mengalami depresi, ketegangan, rasa rendah diri, dan tidak sempurna.[9]

Kasus lain lagi yang sangat menjerat hak-hak dasar perempuan dan kemanusiaan adalah human trafficking. Perdagangan manusia dan perempuan tersebut terjadi di mana-mana seperti Albania, Moldova, Rumania, Bulgaria, Rusia, Belarusia, dan Ukraina dengan berbagai macam modus. Para perempuan muda dan bahkan anak-anak diiming-imingi akan dipekerjakan di negara yang menawarkan gaji dan pekerjaan yang lebih baik, namun akhirnya dilacurkan. Diperkirakan 2/3 pelacuran yang terbesar di seluruh dunia berasal dari negara-negara tersebut.[10]

Di negara-negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan Kuwait yang saling berdekatan, pelanggaran terhadap hak-hak dasar muncul dalam bentuk larangan bagi perempuan untuk mengambil kiprah di wilayah publik. Di Arab Saudi para perempuan dilarang menyetir mobil sendiri. Mereka yang menentang aturan ditangkap dan dihukum, serta saudara lelaki yang menjadi wali mereka diperingatkan oleh negara.[11] Sedang perempuan di Kuwait, mereka tidak diberi hak mengikuti pemilihan umum. Tetapi karena perjuangan keras, unjuk rasa dan turun ke jalan yang digulirkan terus-menerus, akhirnya hak politik itu diperolehnya. Melalui perjuangan itu mereka juga bisa menghadiri pertemuan parlemen, terutama saat pembahasan kebijakan yang terkait dengan perempuan.[12]

***

Perkembangan Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Asasi Perempuan (HAP)

Untuk menyegarkan ingatan, sesungguhnya motif utama HAM tidak bisa terlepas dari tuntutan dasar tentang hak persamaan (al musawah) dan hak kemerdekaan (al hurriyyah). Dari kedua prinsip dasar inilah berkembang sejumlah prinsip yang lain, seperti prinsip penghormatan dan perlindungan terhadap martabat manusia, partisipasi, dan termasuk pembebasan terhadap hak-hak perempuan.

Secara historis, Nur Said dalam Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia menulis, bahwa HAM terkait erat dengan kekuasaan absolut para raja di masa lalu yang ditunjukkan dengan lahirnya Magna Charta (Piagam Agung) tahun 1215 di Inggris. Tahun 1689 lahir Bill Rights (undang-undang hak) di Inggris yang ditandai dengan munculnya adagium persamaan manusia di hadapan hukum (equality before the law). Di Amerika muncul pula The America Declaration of Independen tahun 1776. Deklarasi ini menyatakan bahwa semua manusia diciptakan sederajat dengan dikaruniai oleh Sang Pencipta hak-hak asasi tertentu seperti kehidupan, kemerdekaan, dan mencari kebahagiaan yang tidak boleh dicabut oleh siapapun. Sementara di Prancis lahir The French Declaration tahun 1789, yang telah memunculkan dasar bagi The Rule of Law. Di dalam the rule of law antara lain menyatakan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena tanpa ada alasan sah atau surat resmi penangkapan. Di sini dipertegas pula dengan beberapa hak lainnya, seperti presumption of innocence, orang-orang yang ditahan atau ditangkap dinyatakan bebas sampai ada kekuatan hukum yang sah menyatakan salah; freedom of expression atau kemerdekaan mengeluarkan pendapat; freedom of religion atau kemerdekaan dalam berkeyakinan; dan the right of property atau hak perlindungan terhadap hak milik.[13]

Perkembangan berikutnya, muncul konsep HAM yang diawali dengan lahirnya Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi ini dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat dunia saat itu yang tengah mengalami pukulan berat akibat kekejaman Perang Dunia (PD) I di tahun 1914-1918, dan PD II tahun 1939-1945. Dalam PD II yang memakan waktu hampir enam tahun, diperkirakan mengorbankan 61 juta orang (tentara dan rakyat sipil). Rusia mengalami jumlah kehilangan jiwa terbesar dibanding negara-negara lain, yakni mencapai 25 juta kematian, diikuti oleh China dengan 11 juta, dan Jerman sebanyak 7 juta kematian. Selebihnya tersebar di seluruh negara-negara yang terlibat dalam kontes pertempuran tersebut seperti Jepang, Australia, Kanada, kerajaan India, Belanda, Korea, dan juga Indonesia.[14]

Dari latarbelakang tersebut, negara-negara dunia berupaya keras untuk merumuskan norma-norma hak dasar manusia, yang bisa disepakati bersama untuk menciptakan perdamaian. Hasil upaya itu menjadi konsensus umum masyarakat di seluruh dunia, yang secara garis besar berisi tentang jaminan hak-hak dasar manusia kepada semua orang. Jaminan HAM tersebut diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dideklarasikan pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris. Oleh Eleanor Roosevelt dari Amerika Serikat, ketua perempuan pertama di Komisi HAM PBB saat itu, dikatakan bahwa deklarasi ini bukanlah sebuah perjanjian, namun mungkin akan menjadi Magna Carta internasional di masa depan.

Di dalam proses perumusan, terjadi dinamika dan perkembangan ketika PBB menghadirkan Comission of the Status of Women (CSW) pada tahun 1946. Pada tahap awal CSW berjuang untuk menegakkan hak-hak dasar perempuan. Ia berhasil memperjuangkan kedudukannya sebagai komisi yang mempunyai hak yang sama dengan Komisi HAM. Menariknya kedua komisi ini, CSW dan CHR (Commission on Human Rights) berkali-kali bertentangan keras selama penyusunan DUHAM. Misalnya, CSW berhasil mengubah rancangan awal dari pasal 1 DUHAM yaitu “all men are brothers” menjadi “all human beings are born free and equal in dignity and rights”. Pada waktu DUHAM diadopsi pada tahun 1948, saat itu mayoritas perempuan di dunia belum dapat memilih atau belum dijamin hak pilihnya.

Setelah deklarasi terlaksana, 20 tahun kemudian, sekitar tahun 1966 negara-negara di dunia baik Barat, Timur, maupun Selatan, kembali duduk bersama melanjutkan upaya kerasnya untuk membangun perdamaian dunia yang berkeadilan. Dari sini lahir konvensi-konvensi lain, yang juga memuat HAM internasional. Di antaranya Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial (Convention on the Elimination of Rasial Discrimination), yang lahir setahun lebih dulu dari hak SIPOL dan EKOSOB, yakni tahun 1965. Kemudian Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/ CEDAW) tahun 1980; Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Againts Torture/ CAT) sekitar tahun 1987; Konvensi Hak-Hak Dasar Anak (Children Rights Convention/ CRC) tahun 1989; dan Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya, sekitar tahun 2000-an lalu.

Pada konvensi hak-hak dasar manusia tersebut, sesungguhnya telah banyak mengakomodir hak-hak dasar perempuan. Sebab di dalam konvensi-konvensi itu disebutkan pula prinsip non-diskriminasi. Namun secara detail CEDAW-lah (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) yang mengatur upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dalam pasal 1 CEDAW menyatakan bahwa:

“Diskriminasi terhadap perempuan, berarti segala pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan antara lelaki dan perempuan”.[15]

Sjamsiah Achmad, anggota Komite CEDAW 2001-2004 mengatakan, konvensi ini merupakan perjanjian internasional tentang perempuan yang paling komprehensif. Di dalamnya menetapkan persamaan antara perempuan dan lelaki dalam menikmati hak-hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Konvensi yang sering digambarkan sebagai International Bill of Rights for Women ini menetapkan kewajiban hukum yang mengikat bagi negara-negara peserta untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan, baik dalam kehidupan publik maupun privat.

Menurut Sjamsiah, konvensi ini mengarahkan negara untuk mengadakan upaya-upaya tambahan guna menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi perempuan di daerah pedesaan. Dalam hal ini negara harus menjamin hak-hak perempuan, atas dasar persamaan antara lelaki dan perempuan, untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pembangunan desa. Konvensi CEDAW ini juga merupakan satu-satunya perjanjian internasional yang menegaskan hak reproduksi perempuan (Sebelum lahir ICPD Kairo, Red). Ia mewajibkan negara untuk memodifikasi pola-pola sosial budaya dari perilaku lelaki dan perempuan agar dapat menghapuskan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan, maupun semua praktik-praktik lain yang berdasarkan pandangan inferioritas atau superioritas pada salah satu jenis kelamin. Selain itu konvensi ini juga mendorong terhapusnya peran-peran stereotip bagi lelaki dan perempuan. Di mana konvensi tersebut telah diratifikasi oleh sejumlah negara baik Barat, Timur, Utara, maupun Selatan. Bahkan isu tentang pemberdayaan perempuan pedesaan yang masuk di dalam konvensi ini, terjadi atas usulan wakil dari Indonesia dan India.[16]

Dalam perjalanan sejarah, satu dekade setelah terbentuknya konvensi CEDAW, lahir Deklarasi Kairo yang dikeluarkan di Kairo pada tahun 1990. Deklarasi ini juga memuat tentang HAM dan HAP. Ia merupakan deklarasi di tingkat regional yang secara khusus ditujukan untuk negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Dengan statusnya yang demikian deklarasi ini bukan merupakan pengganti DUHAM, melainkan dapat melengkapinya. Dalam Deklarasi Kairo ditegaskan bahwa semua orang adalah sama dipandang dari martabat dan kewajiban dasarnya sebagai manusia. Mereka tidak boleh didiskriminasikan atas dasar ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, kepercayaan agama, ideologi politik, ataupun status sosialnya.[17]

Selain Deklarasi Kairo, terdapat pula Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) Kairo pada tahun 1994. Ia memuat tentang konsep hak reproduksi (perempuan) secara mendalam. Kemudian pada tahun 1995, lahir Deklarasi Beijing yang dalam landasan aksinya sangat mengedepankan prinsip kebersamaan dalam kekuasaan dan tanggungjawab di antara perempuan dan lelaki. Baik hal itu dalam rumah tangga, di tempat kerja, maupun di lingkungan masyarakat nasional dan internasional yang lebih luas. Pada deklarasi ini persamaan perempuan dan lelaki juga dinyatakan sebagai masalah hak asasi, syarat dari keadilan sosial dan persamaan pembangunan dan perdamaian.

***

Problem penegakan HAM dan HAP di Indonesia

Dari berbagai konvensi-konvensi HAM pokok internasional, Indonesia hampir meratifikasi semua konvensi tersebut, kecuali konvensi tentang perlindungan buruh migran dan keluarganya. Hal ini sangat ironi karena Indonesia hanya baru menandatanganinya. Sementara salah satu masalah besar bagi Indonesia adalah menyangkut persoalan tenaga kerja yang banyak mendapatkan diskriminasi dan perlakuan tidak manusiawi di dalam maupun di luar negeri, karena tidak ada perlindungan hukum yang pasti. Namun masalahnya di Indonesia tidak semata karena belum adanya ratifikasi atas hukum internasional oleh negara. Problemnya justru ada pada proses penegakan HAM dan HAP itu sendiri, sebagai hukum hasil ratifikasi.

Menurut Achie Sudiarti Luhulima, tindakan ratifikasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh negara dengan memberikan persetujuan tertulis untuk menyatakan terikat pada suatu perjanjian internasional. Apabila ratifikasi sudah dilakukan maka negara bersangkutan resmi menjadi peserta perjanjian internasional tersebut. Negara-negara ini biasanya disebut sebagai “Negara Peserta”, atau “Negara Pihak” (States Party). Mereka berkewajiban melaksanakan isi perjanjian internasioanl ini.

Di Indonesia upaya ratifikasi tersebut telah diatur dalam UU. No. 24 Tahun 2000, tanggal 23 Oktober 2000, tentang Perjanjian Internasional. Tidak hanya ratifikasi (ratification), perbuatan hukum untuk mengikat diri pada perjanjian internasioanl ini, bisa pula melalui aksesi (accession).

Tidak jauh berbeda dengan ratifikasi, menurut Achie, aksesi memiliki efek legal yang sama dengan ratifikasi. Aksesi berarti bahwa suatu negara menerima tawaran atau kesempatan untuk menjadi “Negara Peserta” dari suatu perjanjian internasional setelah perjanjian itu diberlakukan. Ratifikasi dan aksesi ini sama-sama mewajibkan negara untuk menerapkan kebijakan bagi pemenuhan tujuan dari perjanjian internasional itu sesuai dengan syarat-syarat yang digariskan dalam perjanjian tersebut.

Sementara Tandatangan atau Penandatanganan, hanya mewajibkan pemerintah untuk tidak melakukan hal atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditentukan dalam pasal-pasal konvensi, tidak secara khusus mengharuskannya untuk melaksanakan konvensi. Penandatanganan biasanya memberikan kesempatan kepada negara untuk mempelajari sejauh mana suatu perjanjian internasional konsisten atau sama dengan hukum domestik atau hukum nasional yang berlaku. Selain itu juga memberikan kesempatan untuk mengetahui besarnya kerja yang harus dilakukan setelah ratifikasi.[18]

Dalam konteks Indonesia, menurut Rafendi Djamin, semenjak gelombang ratifikasi dilakukan, negara ini masih sangat minim dalam melaksanakan isi-isi perjanjian. Problem dasarnya sangat kompleks, yakni terkait dengan pemahaman yang ada dalam sistem hukum nasional. Ia mengatakan bahwa di kalangan penegak hukum masih berlaku pemahaman bahwa undang-undang ratifikasi tidak berarti bisa dilaksanakan. Padahal undang-undang ratifikasi adalah undang-undang yang bisa disebut sebagai keputusan politik dari negara peserta, untuk menjadikan norma-norma yang ada dalam konvensi sebagai hukum nasional. Tetapi dalam praktiknya konvensi ini dipertanyakan lagi undang-undang pelaksanaannya. Bagi Rafendi ini adalah kesalahpahaman fatal untuk penegakan undang-undang hasil ratifikasi, yang menyangkut HAM dan HAP di Indonesia.

Selain hal itu, problem tersebut juga menyangkut soal belum adanya proses penyesuaian terhadap undang-undang atau peraturan yang ada; apakah bertentangan dengan konvensi yang hendak diratifikasi atau tidak, ternyata hal itu belum dilakukan. Menurut Rafendi yang berlaku ratifikasi dahulu, soal sesuai atau tidak baru dibahas belakangan. Problem tersebut terkait pula dengan kesadaran dari lembaga-lembaga yang berwenang tentang konvensi-konvensi yang menjadi tanggungjawabnya sebagai duty bearer, atau pihak yang wajib menjalankan.

Tampaknya pihak duty bearer banyak yang tidak mengetahui tentang norma-norma konvensi internasional yang telah diratifikasi negara. Pemahaman dan pengetahuan mereka tentang proses-proses hukum dan perundangan masih sangat kurang. Apalagi terkadang terjadi pula politisasi berbagai kepentingan, dalam proses perumusan maupun penegakan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Baik itu peraturan nasional, maupun hasil ratifikasi hukum internasional, semua akan semakin menghambat proses penegakan HAM dan HAP yang seimbang dan berkeadilan.

Tidak berhenti sampai di sini, kurangnya sosialisasi negara atas bentuk-bentuk hak-hak dasar warganya, telah “melemahkan” rakyat utamanya perempuan dalam menikmati hak asasinya. Sehingga proses penegakan HAM dan HAP ini terhambat karena minimnya pemahaman dan pengetahuan rakyat. Semestinya pendidikan yang layak dan memadai diberikan negara kepada mereka. Akan tetapi negara telah mengabaikannya, sehingga mereka tidak tahu apa saja yang menjadi hak-hak dasar untuk kesejahteraan hidupnya. Mereka tidak memperoleh manfaat dari sana. Jika saja mereka memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadahi, tentu akan bisa melakukan monitoring terhadap negara dalam menjalankan undang-undang hasil ratifikasi, dan kebijakan lainnya. Dan hal itu akan memberikan “penguatan” bagi mereka sebagai “pihak yang berhak” memperoleh jaminan hak-hak asasi sebagai perempuan dan manusia.

***

HAM dan HAP dalam Perspektif Islam

Benarkah Islam sebagai ajaran universal berseberangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak dasar perempuan; bagaimana sesungguhnya konsep HAM dan HAP menurut Islam; apakah HAM dan HAP itu produk Barat? Demikian sejumlah pertanyaan yang muncul dalam pembahasan ini.

Ninik Rahayu wakil ketua Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) periode 2007-2009, bercerita tentang perspektif pribadinya. Menurutnya sampai hari ini, Islam telah membuka ruang universalisme tentang hak-hak dasar manusia dan hak-hak dasar perempuan. Dalam pandangannya, Islam yang telah mendobrak gerbang dan membebaskan kaum perempuan dari belenggu jahiliyah, di mana perempuan diperlakukan sebagai barang milik, tanpa secuilpun hak atas dirinya sendiri. Kini jika ada banyak pendapat yang mengatakan bahwa konsep HAM dan HAP adalah produk dari Barat, hal itu dianggapnya tidak tepat.

Sebagai perempuan yang mengenyam pendidikan di Pesantren dan Perguruan Tinggi, Ninik mengaku tidak menemukan teks-teks agama yang membatasi ruang gerak perempuan. Kalaupun ada hal itu sangat kasuistik dan membutuhkan penafsiran ulang yang lebih memperhatikan kondisi kontekstual yang berlaku saat itu.

Ia mencontohkan dirinya yang lahir di tengah keluarga dengan tingkat pemahaman agama yang baik, tetapi sangat memberikan kebebasan bagi semua anggotanya baik lelaki maupun perempuan dalam berkiprah dan menuntut pendidikan. Ayahnya yang tokoh agama, dan Ibunya yang “hanya” lulusan Sekolah Dasar, keduanya bekerja, dan semua saudaranya melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi.

Bagi Ninik, hal tersebut menjadi contoh kecil yang paling mudah dipahami, bahwa sesungguhnya Islam tidak membuat diskriminasi atau pembatasan bagi ruang gerak perempuan dan lelaki. Konsep dasar Islam tentang HAM dan HAP itu tidak lahir dari negeri-negeri Barat, tetapi dari dalam rumahnya, yang katanya udik, akan tetapi sangat menghargai hak-hak dasar dan kebebasan semua orang untuk menentukan pilihan hidup, tanpa membedakan atau mendiskriminasikan jenis kelamin, golongan, kepercayaan, agama, maupun lainnya.

Penghargaan dan penghormatan terhadap manusia tersebut, sesungguhnya dapat ditemukan konsepnya dalam sumber Islam, yaitu Alquran. Di antaranya:

“Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik serta Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan ciptaan Kami”. (Q.S. al Isra, 70)

“Wahai manusia Kami ciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa kepada-Nya”. (Q.S. al Hujurat, 13)

Dua ayat di atas menjelaskan kemuliaan dan kesetaraan martabat manusia tanpa melihat latarbelakang asal usulnya, warna kulit, jenis kelamin, bahasa dan sebagainya. Keunggulan yang dimiliki manusia satu atas manusia yang lain hanyalah pada aspek kedekatannya dengan Tuhan.

Pernyatan paling eksplisit lainnya mengenai kesetaraan hak dan kewajiban antara lelaki dan perempuan adalah:

“Sesungguhnya lelaki dan perempuan yang muslim, lelaki dan perempuan yang mukmin, lelaki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, lelaki dan perempuan yang benar, lelaki dan perempuan yang sabar, lelaki dan perempuan yang khusyu’, lelaki dan perempuan yang bersedekah, lelaki dan perempuan yang berpuasa, lelaki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, lelaki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar”. (QS. al Ahzab, 35)

KH. Husein Muhammad menyebutkan bahwa, doktrin persamaan (egalitarianisme atau al musawah) Islam di atas juga dinyatakan oleh Nabi Muhammad saw. dalam sebuah hadis:

“Manusia bagaikan gigi-gigi sisir, tidak ada keunggulan orang Arab atas non Arab, orang kulit putih atas kulit hitam, kecuali atas dasar ketakwaan kepada Tuhan”. (Hadis)

“Sungguh, Allah tidak menilai kamu pada tubuh dan wajahmu melainkan pada tindakan dan hatimu”. (Hadis)

Menurut kiai Husein Muhammad, pernyataan-pernyataan Alquran dan hadis tersebut telah digunakan sebagai dasar untuk mendeklarasikan apa yang dikenal dengan Shahifah Madinah atau Mitsaq al Madinah yakni “Piagam Madinah”, pada tahun 622 M. Isinya meliputi kesepakatan-kesepakatan tentang aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat Madinah. Para ahli sejarah menyatakan bahwa Piagam Madinah ini adalah naskah otentik yang tidak diragukan keasliannya. Mereka menyatakannya sebagai deklarasi HAM pertama di dunia.[19]

Hal itu berarti bahwa tidak ada pertentangan antara deklarasi HAM dan HAP dengan ajaran murni Islam. Hak-hak dasar manusia dan hak-hak dasar perempuan bukanlah konsep yang dihembuskan oleh Barat, ataupun konsep yang penuh kepentingan (misionari) Barat. Di dalam Islam hak-hak asasi perempuan dan manusia, sepenuhnya diakui dan dihormati.

Demikian pula menurut Faqihuddin Abdul Kodir, bahwasanya Sahabat Umar bin Khottab r.a. menyatakan dalam berbagai kesempatan:

“Demi Allah, kami pada masa Jahiliyah tidak pernah memperhitungkan perempuan. Kemudian Allah menurunkan beberapa ayat tentang mereka, dan memberikan hak kepada mereka. Kami sadar lalu bahwa ternyata mereka juga memiliki hak secara otonom di mana kami tidak bisa lagi mengintervensi”. (Hadis Bukhari, kitab 77, bab 31, no. 5843)

Menurut Faqihuddin beberapa teks hadis lain, secara eksplisit telah menyatakan hak-hak perempuan dalam kehidupan rumah tangga, di mana sebelumnya hak itu tidak dimiliki perempuan (Arab masa Jahiliyah). Teks hadis itu antara lain yang diriwayatkan Hakim bin Mu’awiyyah bin Haydah al-Qusyairy, bahwa kakeknya bertanya kepada Rasulullah saw:

“Apa saja hak-hak istri itu?”. Rasul menjawab: “Kamu harus memberinya makan sebagaimana yang kamu makan, memberinya pakaian sebagaimana yang kamu pakai, tidak memukul wajahnya, tidak melecehkan dan tidak memusuhinya dengan meninggalkan rumah”. (Lihat Ibn al-Atsir, Jami’ al-Ushul, juz VII, hal. 357) [20]

Meskipun demikian, terkadang banyak pula teks-teks agama yang saling bertentangan, antara mengekang dan membebaskan perempuan. Misalnya saja beberapa ulama melarang perempuan untuk datang dan memasuki masjid. Padahal di masjid itulah, pusat pendidikan, informasi, politik, dan ekonomi, di samping sebagai tempat ibadah tentunya.

Larangan tersebut biasanya didasarkan pada teks hadis tertentu mengenai ancaman terhadap perempuan yang suka menggoda dengan wewangian yang dikenakannya itu. Menurut Faqihuddin, dalam hal ini Aisyah ra., Ummul Mukminin telah mengkritik fatwa itu, dengan mengatakan bahwa hak pergi ke masjid adalah sama, antara lelaki dan perempuan. Tidak boleh ada perempuan yang dilarang. Jika persoalannya ‘mengganggu dan menggoda’, maka harus ada penertiban untuk keduanya, lelaki dan perempuan, tidak hanya sepihak, perempuan saja. Relasi lelaki dan perempuan, harus ditertibkan dan diarahkan agar tidak terjerumus pada ketertarikan tubuh dan moral rendah. Namun untuk kerja keagamaan dan kemanusiaan, yang didasarkan pada pikiran dan amal perbuatan yang baik, maka harus diberikan ruang yang seimbang di antara mereka.

Dalam pandangan kiai Husein, apabila ditemukan pertentangan-pertentangan dalam teks agama yang cenderung diskriminatif atau bertentangan tersebut, barangkali cara bijak untuk menyikapinya adalah, pertama, dengan menegasikan (menafikan) bentuk-bentuk diskriminasi antar manusia, termasuk dalam hal relasi lelaki dan perempuan. Hal ini karena diskriminasi tidak sejalan dengan prinsip Tauhid (Keesaaan Tuhan). Kedua, dengan menghindarkan kontradiksi-kontradiksi dalam teks-teks suci. Alquran telah menyatakan dalam ayatnya:

“…tidak datang kepadanya (Alquran) kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji”. (Q.S. Fusshilat, 42)

Barangkali cara terbaik untuk itu semua adalah dengan membaca kembali teks-teks suci; Alquran, dan hadit Nabi saw. maupun teks-teks kitab klasik karangan para ulama. Tentunya pembacaan ini melalui cara-cara yang memungkinkan semua untuk mampu mengatasi keadaan yang tampaknya saling bertentangan terebut. Di sini Kiai Husein mengajak umat untuk memandang seluruh teks-teks Alquran maupun hadis Nabi saw. sebagai kitab-kitab petunjuk bagi manusia untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan tersebut tidak lain adalah mewujudkan kerahmatan (kasih sayang dan cinta), dan perdamaian bagi seluruh manusia. Karena Alquran menyatakan:

"Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) kecuali agar menjadi rahmat bagi alam semesta". 
(QS. Al-Ambiya/21: 107) 

Akhirnya, barangkali umat membutuhkan ruang sosial baru yang memungkinkan perempuan dan lelaki dapat mengaktualisasikan dirinya di mana saja dengan tetap terjaga dan aman dari tindakan-tindakan yang dapat merendahkannya. Untuk itulah diperlukan nilai-nilai HAM dan HAP yang dapat menjamin kehidupannya dengan penuh damai, tanpa kekerasan, dan diskriminasi. Perlu diingat bahwa jumlah perempuan di Indonesia adalah separoh lebih dari jumlah penduduk. Potensi intelektual mereka yang semakin hari semakin meningkat merupakan potensi besar bagi pembangunan bangsa. Mereka juga memiliki aspirasi dan kepentingan yang tidak bisa diwakili oleh kaum lelaki. Dengan menegakkan hak-hak asasi mereka sebagai manusia, dan menghargainya sama dengan lelaki, semoga akan lahir suatu kehidupan yang lebih adil dan setara.[ ]


[1] http://caping.wordpress.com/2008/04/28. Dalam Goenawan Mohamad, Ini Pagi, Kata Kartini. Dikutip 1 juli 2008

[2] http://www.rahima.or.id/SR/11-04/Kiprah1.htm. Dalam Perempuan dan Syariat Islam, oleh Heny, 2004. Dikutip 19 Juni 2008

[3] http://www.vhrmedia.net/home/index (Voice of Human Rights News Centre) Dalam Setahun Perda Syari’at di Padang, oleh Widya Siska, 2006. Dikutip 16 Juni 2008

[4] http://www.rahima.or.id/SR/02-01/Fokus.htm. Dalam Legislasi Syari’at Islam dan Aspirasi Perempuan, oleh Nevisra Viviani, 2001. Dikutip 19 Juni 2008

[5] http://www.eramuslim.com/berita/int. Dalam Muslim Inggris Menentang Tradisi Kawin Paksa. Dikutip 17 Juni 2008

[6] http://www.sinarharapan.co.id/berita/0512/12/nas03.html. Dalam Belenggu Perempuan Buru dalam Kawin Piara, oleh Emmy Kuswandari. Dikutip 17 Juni 2008

[7] http://id.wikipedia.org/wiki/Ghana. Dikutip 19 Juni 2008

[8] http://www.eramuslim.com/berita. Dalam Tim Sepakbola Mesir Bangun Masjid di Ghana. Dikutip 19 Juni 2008

[9] http://64.203.71.11/ver1/Kesehatan. (Kompas Cyber Media). Ditulis Lily Zakiyah Munir (Aktivis Hak Perempuan dan Fellow pada Program Islam and Human Rights, Emory University, Atlanta) dalam Sunat Perempuan dan Pelanggaran Hak. Dikutip 1 Juli 2008

[10] http://artikel-kesehatan-online.blogspot.com/2008/06. Dalam Penyiksaan Kaum Hawa Di Jaman Modern. Dikutip 17 Juni 2008

[11] http://www.eramuslim.com/berita. Dalam Perjuangan Perempuan Saudi Agar Dibolehkan Mengendarai Mobil Sendiri, pada Senin, 10 Maret 2008. Dikutip 17 Juni 2008

[12] Suara Pembaruan, Politik, dalam Kaum Perempuan Kuwait Dapatkan Hak Politik Mereka, 22 Mei 2005. Dikutip 17 Juni 2008

[13] Nur Said, 2005. Perempuan Dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia. Pilar Media, Yogyakarta, hlm. 49-51.

[14] http://ms.wikipedia.org/wiki. Dalam Perang Dunia I dan II (Wikipedia Bahasa Indonesia dan Melayu). Dikutip 25 Juni 2008

[15] Pasal 1 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dalam CEDAW untuk Kesetaraan Perempuan. UNIFEM, t.t. hlm. 8

[16] Sjamsiah Achmad. Dalam Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women atau CEDAW). Diambil dari Makalah In House Training Rahima Mei 2008

[17] http://www.balitbangham.go.id/detail. Ditulis KH. Husein Muhammad, Ham Dan Gender Dalam Perspektif Islam. Dikutip pada 27 Juni 2008

[18] Achie Sudiarti Luhulima (ed). Dalam Bahan Ajar tentang Hak Perempuan, UU No. 7 tahun 1984, Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, NZAID bekerjasama dengan Convention Watch, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2007.

[19] http://www.balitbangham.go.id/detail. Ditulis KH. Husein Muhammad, Ham Dan Gender Dalam Perspektif Islam. Dikutip pada 27 Juni 2008

[20] Faqihuddin Abdul Kodir. Dalam Penegasan Nabi atas Hak-hak Perempuan. Dirasah Hadis, Swara Rahima Edisi 25. 2008

Oleh: hafidzohalmawaliy | Juni 27, 2008

Perempuan dan Budaya : MEDIA BUDAYA, Kritis Merajut Setara

“Bagaimana kita bisa membebaskan perempuan

dari tirani pesan-pesan media yang mengungkung,

Kehidupannya sebatas tungku dan rumah.”

(Gaye Tuchman)

Hearth and Home, 1978

Bait di atas menarik dan tetap menandakan kondisi perempuan sekarang, meskipun telah dibacakan tiga dekade lalu. Dalam pandangan media budaya perempuan masih dianggap sebagai “tidak tahu apa-apa” selain urusan domestik (rumah tangga) belaka.

Perempuan di dalam film, novel, maupun dongeng, bahkan di dalam hukum adat dan agama, digambarkan sebagai manusia kelas dua setelah laki-laki. Hal ini merupakan peminggiran terhadap “diri” perempuan yang sudah mapan dan berkepanjangan. Elemen-elemen budaya telah memiliki watak memihak pada dominasi laki-laki. Dari sini dapat diambil kesimpulan, dalam media budaya perempuan belum “terbebaskan”.[1]

Perempuan dianggap sebagai obyek sasaran produk-produk media. Mereka adalah konsumen utama yang harus dipengaruhi, dan harus menerima produk secara ‘pasrah’ tanpa sikap kritis. Lebih jauh mereka dieksploitasi (dan mengeksploitasi) keperempuanannya, dan dijadikan komoditas industri. Ia dianggap sebagai umpan yang dapat menarik para konsumen pria untuk membeli produk, atas dasar seksualitas. Anehnya tidak ada kesadaran dan tekad perlawanan untuk melepaskan perempuan dari tragedi kemanusiaan ini. Kalaupun ada kesadaran membangun hidup yang merdeka dan setara antara lelaki dan perempuan, masih jauh panggang dari api.

Mengapa harus Media Budaya?

Dalam media budaya tampil berbagai produk kreatifitas yang membuat masyarakat terbius. Mulai dari anak-anak, hingga orang tua, baik lelaki maupun perempuan, hidupnya terpola dengan tampilan media. Tanpa sadar, gaya hidup yang dipilih hampir dapat dipastikan, tiruan dari tayangan media yang membudaya.

Baik televisi, radio, internet, film atau musik, juga karya sastra seperti novel dan chick lit, menjejali masyarakat dengan nilai-nilai yang tidak pernah dipertanyakan nilai pencerahannya (tanwir), ataupun pembebasannya (tahrir). Masyarakat terlanjur menganggap apa yang dikemas media adalah baik dan sahih. Anggapan mapan ini menghilangkan nalar kritis. Daya kritis terkuasai oleh media untuk memilihkan sesuatu yang tidak dibutuhkan, menjadi hal yang paling dibutuhkan masyarakat. Media menuntunnya berbondong-bondong mencari rujukan, trend setter untuk gaya hidup, lewat tampilan yang disajikan.

Akibatnya, anak-anak sangat lancar menghafal dan menyanyikan lagu dengan tema-tema orang dewasa, seperti buaya darat, selingkuh, dan sebagainya. Budaya kekerasan pun mereka serap untuk dipraktekkan dalam pergaulan. Para remaja dengan percaya diri mengikuti mode yang disaksikan dalam sebuah film. Mereka akan berkecil hati jika tidak bisa mengikuti trend dalam sinetron yang ditonton. Dari sini masyarakat patut khawatir, produk media dapat membahayakan generasinya. Syukur jika informasi yang dibawa ikut mendidik dan mencerdaskan, alih-alih malah menambah masalah sosial seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika, tindak kekerasan, dan perilaku seksual menyimpang, yang telah mencuat pada 1970-an.[2]

Di luar hal negatif yang dibawa, harus diakui media memiliki kemampuan luar biasa untuk menanamkan nilai kepada masyarakat. Dengan kemampuan ini, media budaya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan nilai kesetaraan. Bagaimana hal itu dapat dilakukan?

Munculnya fenomena-fenomena menarik, seperti Indonesian Idol, Akademi Fantasi Indosiar, Mamamia Show, atau kontes pelawak Indonesia, telah menyumbang ide kreatif bagi gerakan budaya untuk kesetaraan. Pementasan Shalawat Kesetaraan yang pernah digagas peserta lokalatih Rahima mengenai “Islam dan Isu-isu kesetaraan” di Jember tahun 2001, adalah salah satu upaya kreatif tersebut. Film Shalawat Kesetaraan Rahima ini menjadi lebih inovatif, ketika digabung dengan budaya lokal seperti gamelan Cirebonan, atau diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda, Madura, Jawa yang dinyanyikan di tiap pengajian. Perpaduan dengan warna musik daerah membuat Shalawat Kesetaraan akrab di telinga publik, dan layak ditampilkan dalam seminar, atau dipopulerkan dengan festival.

Melalui film, Rifka Annisa sebuah lembaga swadaya yang berkonsentrasi pada advokasi perempuan di Yogyakarta, telah lama menggunakan media ini. Dalam tajuk Untuk Perempuan di tahun 2005, Rifka meluncurkan film berdasarkan kisah nyata tentang ketertindasan perempuan. Langkah Rifka diharapkan dapat mendobrak kemapanan berpikir di masyarakat, yang membiarkan ketertindasan perempuan sebagai hal yang bukan ketertindasan. Lebih dari itu, pemilihan media film dimaksudkan untuk memudahkan menyebarkan pemahaman bahwa kekerasan terhadap perempuan harus segera dihentikan. Karena pada dasarnya pesan yang disampaikan melalui audio-visual, lebih mudah dipahami isinya.

Sebagai gerakan budaya untuk kesetaraan, yang terpenting lagi warna perfilman yang diproduksi di Indonesia tidak melulu bias perempuan. Diakui atau tidak, dalam film banyak sekali kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan. Mereka selalu digambarkan sebagai obyek dan laki-laki sebagai subyek. Perempuan pasif dan laki-laki aktif. Laki-laki selalu diidentikkan dengan ‘produksi’ (kaum pekerja, pabrik, teknologi, manajemen), sedang perempuan identik dengan ‘konsumsi’ (belanja, mal, dapur, kosmetik, dan kecantikan).[3]

Layaknya film, seni pertunjukan drama, komedi, teater, maupun seni tari, kepopuleran dan keunikannya dalam bertutur, dapat digunakan pula untuk membangun kesetaraan. Sekalipun telah terjadi bias kesetaraan, jenis kesenian ini dapat diolah menjadi pementasan yang peka terhadap perempuan (baca: Kesetaraan).

Media Budaya dalam Islam

Dalam doktrin tauhid, prinsip kemerdekaan dan persamaan berarti pula kesetaraan manusia secara universal. Semua manusia adalah setara di hadapan Tuhan. Muhammad saw. pada 14 abad lalu, memberikan satu pernyataan menakjubkan dalam hal kesetaraan.[4]

“Hai manusia, Kami jadikan kamu laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu adalah yang paling bertakwa”. (Q.S.al Hujurat, 13)

Dalam ayat-ayat lain, doktrin kemerdekaan, persamaan, keadilan, dan kesetaraan menjadi prinsip yang harus ditegakkan dalam tatanan hidup manusia, baik dalam tataran personal, keluarga maupun sosial. Segala hal yang menghalangi dan berpotensi merusak nilai-nilai tersebut akan berhadapan dengan Islam. Karena Islam adalah agama yang mengutamakan keadilan (al-‘adalah), kesederajatan (al-musawah), persaudaraan (al-mu’akhah), toleransi (al-tasamuh), dan kasih sayang (al-rahmah). Nilai-nilai ini menjadi tema sentral dalam perjuangan Islam yang harus di sebarluaskan.[5]

Dalam menyebarluaskan nilai-nilai Islam, khususnya nilai kesetaraan inilah, niscaya dibutuhkan sebuah media budaya yang fasih dalam berbagi pemahaman di tengah masyarakat yang beragam.

Dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, gagasan tentang penggunaan media budaya untuk memperjuangkan perubahan bukanlah hal yang baru. Masa awal pengembangan Islam di Indonesia, para ulama memanfaatkan kepopuleran dan nilai-nilai simbolik budaya untuk menyebarkan ajaran agama. Misalnya media wayang kulit di Jawa, wayang golek Sunda, sastra, syair dan lagu-lagu dengan iringan musik gamelan.[6]

Begitu dahsyatnya pengaruh kebudayaan, melalui hikayat dan syair, masyarakat Aceh turut menanamkan nilai-nilai. Sehingga tak heran di sana terdapat “Hikayat Perang Sabi” (Perang Sabil-Red.) yang sanggup menggerakkan semangat jihad. Hikayat perang Sabi ini dijadikan masyarakat Aceh sebagai ruh untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah.

Berbeda dengan sastra Melayu yang mengenal hikayat sebagai prosa, dalam sastra Aceh, hikayat adalah puisi di luar jenis pantun, yang berisi kisah dan nasib. Hikayat ini tidak sekedar cerita fiksi, namun berisi pula butir-butir ajaran moral. Masyarakat Aceh menggunakannya sebagai hiburan utama yang mendidik.[7]

Terkait budaya pewayangan, Sunan Kalijaga telah memadukan dakwahnya dengan seni budaya yang mengakar di masyarakat ini. Kisahnya tak pernah padam di kalangan masyarakat pesisir utara Jawa Tengah, hingga Cirebon. Cara berdakwah yang digunakan, dianggap berbeda dengan metode para Wali yang lain.

Tidak hanya wayang, gamelan, dan tembang, dalam catatan Babad Tanah Jawi, Sunan Kalijaga juga menggunakan ukir, dan batik yang sangat populer pada masa itu untuk berdakwah. Babad dan Serat juga mencatatnya sebagai penggubah beberapa tembang, di antaranya Dandanggula Semarangan, sebuah paduan melodi Arab dan Jawa. Tembang lain adalah Ilir-ilir, meski ada yang menyebutnya sebagai karya Sunan Bonang. Tafsir dalam syair lagu ini sarat dengan nilai dakwah. Misalnya ”Tak ijo royo-royo dak sengguh penganten anyar”. Ungkapan ”ijo royo-royo” bermakna hijau, lambang Islam. Sedangkan Islam, sebagai nilai baru, diumpamakan ”penganten anyar”, alias pengantin baru.

Dalam seni gamelan, Sunan Kalijaga meninggalkan alat-alat gamelan yang diberi nama “Kanjeng Kyai Nagawilaga” dan “Kanjeng Kyai Guntur Madu”. Gamelan itu tersimpan di Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta, yang dikenal sebagai “gamelan Sekaten”.

Seiring maraknya peringatan Maulid Nabi Muhammad saw., gamelan Sekaten digunakan untuk mengawal jalannya upacara. Oleh masyarakat Solo dan Yogyakarta kebiasaan ini dikenal sebagai “Perayaan Sekaten”. Dari berbagai surau dan mushalla di kampung-kampung biasanya dilantunkan “Shalawat” sebagai puji-pujian atas pribadi Nabi saw. yang saleh.

Karya Sunan Kalijaga yang juga menonjol adalah wayang kulit. Sejarah menyebut, wayang yang digemari masyarakat sebelum kehadirannya adalah wayang beber. Wayang jenis ini sebatas kertas yang bergambar kisah pewayangan. Sedang wayang kulit, tiap tokohnya dibuat gambar dan disungging di atas kulit lembu.

Cerita dari mulut ke mulut menyebut, Sunan Kalijaga juga piawai mendalang. Di wilayah Pajajaran, ia lebih dikenal sebagai Ki Dalang Sida Brangti. Bila sedang mendalang di kawasan Tegal, dirinya berganti nama menjadi Ki Dalang Bengkok. Ketika mendalang itulah Sang Wali menyisipkan dakwahnya. Lakon yang dimainkan tak lagi bersumber dari kisah Ramayana dan Mahabarata. Ia mengangkat kisah-kisah yang terkenal dengan cerita ”Dewa Ruci”, ”Jimat Kalimasada”, dan ”Petruk Dadi Ratu”. Dewa Ruci ditafsirkan sebagai kisah Nabi Khidzir. Sedang Jimat Kalimasada tak lain perlambang dari kalimat Syahadat.[8]

Dalam kisah-kisah perang kebaikan melawan kejahatan inilah, Sunan Kalijaga menyisipkan ajaran tauhid Jimat Kalimasada. Kata Jimat sendiri berarti senjata yang ampuh. Sedang Kalimasada atau “Kalimah Syahadat”, berisi pengesaan Tuhan, Allah swt. dan pengakuan terhadap Muhammad saw. sebagai Nabi dan utusan-Nya.

Dalam perkembangannya, legenda Jimat Kalimasada tidak sekedar dongeng antara yang baik melawan kebatilan. Masyarakat berbondong-bondong meyakini bahwa untuk mencapai kebaikan dan kesalehan hidup, mereka harus meneguhkan “Kalimat Syahadat” dalam sanubarinya.

Inilah upaya penanaman nilai yang dilakukan Sang Wali dengan begitu arifnya, melalui media budaya yang menyentuh umat. Bahkan kebiasan kenduri pun jadi sarana syiarnya. Sunan Kalijaga mengganti puja-puji dalam sesaji masyarakat dengan doa dan bacaan kitab suci Alquran.

Alquran sendiri di dalam menyampaikan pesan Islam menggunakan media sastrawi. Oleh Nabi Muhammad saw. pesan yang dibawa ini mampu memberikan pencerahan bagi kehidupan masyarakat Arab. Dengan bahasa budaya setempat, Alquran memberi tuntunan untuk menghargai perempuan. Sehingga perempuan terangkat derajatnya dan disetarakan dengan kaum lelaki.

Penyampaian pesan dengan media sastrawi dalam Alquran, telah dijadikan ‘ibrah bagi para Wali dan ulama untuk menyampaikan pesan kemanusiaan. Bahasa satra yang indah digubah menjadi lagu, nyanyian, syair, dan puisi. Dalam masyarakat Indonesia, upaya ini melahirkan karya-karya seperti Shalawat Barzanji dan Qasidah Burdah, yang mengisahkan perjalanan dan keteladan Muhammad saw.

Di masa kini, ada pula Nasyid yang awalnya berkembang sebagai pembangkit semangat juang para mujahid. Nasyid ini digunakan pula sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Akhir-akhir ini musik yang hanya menggunakan alat duff (sejenis rebana) tersebut, juga dapat digunakan sebagai media untuk menyebarkan nilai keadilan dan kesetaraan.

Di Malaysia musik ini melahirkan grup-grup terkenal semisal Raihan, dengan album “Puji-pujian”. Kabarnya Raihan, dibanding dengan grup Nasyid lain, ia paling terkenal di seluruh dunia. Bahkan dibanding dengan Yusuf Islam, yang dulu bernama “Cat Steven” asal Inggris, Raihan lebih ngetop. Ia satu-satunya grup Nasyid yang tur keliling dunia dan pernah pentas di hadapan Ratu Inggris.[9]

Dari uraian di atas, nampak bahwa Islam kaya akan media budaya. Sayang, penggunaan media tradisi mulai ditinggalkan, dan pemanfaatan media masa kini belum banyak dilakukan. Padahal media-media ini sangat efektif untuk strategi pengembangan ide-ide Islam, termasuk kesetaraan. Karena selain dianggap memiliki visi ke depan, media budaya pada dasarnya memiliki kemampuan menyentuh seluruh dimensi cara pandang, sikap hidup, dan aktualisasi kehidupan umat.

Perempuan dan Media Budaya

Produk media budaya oleh kaum perempuan di Indonesia telah ramai untuk menyuarakan kesetaraan. Sayangnya hasil kreatifitas tersebut dinikmati oleh kaum perempuan saja. Aspirasi yang disampaikan tidak terbaca oleh kaum lelaki sebagai partner; kawan penyeimbang untuk membangun hidup yang setara.

Di ranah cyber, internet, siapa saja boleh bicara apapun mengenai kebudayaan, dan melemparkan keluh-kesahnya terhadap diskriminasi yang ada di masyarakat. Semua orang bisa ikut membaca, tidak hanya perempuan namun juga lelaki. Mereka bisa ikut aktif dalam diskusi yang diangkat. Sayangnya, komputer, internet, dan media cyber, adalah barang luks untuk lebih dari 90% masyarakat Indonesia, utamanya perempuan.

Meski demikian, bukan berarti tidak ada jalan keluar guna membangun kesadaran perempuan, untuk melawan ketimpangan. Debra H. Yatim direktur Komunikasi untuk Seni (Komseni), mencontohkan apa yang dilakukan oleh seorang Umi Lasmina, mencetak buku puisi mini dengan dana sendiri dan menjualnya di toko buku ternama. Bagi perempuan hal itu sudah merupakan upaya yang patut dihargai untuk membangun hidup yang setara. Selain itu, penerbitan majalah kebudayaan oleh kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pandangan Debra, juga menjadi salah satu pilihan. Pertunjukan seni budaya dengan tema kesetaraan, juga merupakan salah satu solusi. Sekalipun sebatas pementasan pada komunitas kecil masyarakat tingkat rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW).

Begitu pula yang dilakukan semua anak SMA Jakarta terhadap tarian Saman yang berasal dari Aceh, adalah satu gerakan budaya yang sensitif terhadap perempuan. Untuk Tari Saman versi mereka, perempuan digambarkan sebagai sosok yang aktif, ceria, dan sangat terlibat di dalam masyarakat.

Menurut Debra, meskipun terkesan sedikit kontroversial, fenomena tari Saman untuk anak perempuan ini menarik. Sebab pemahaman tentang kesetaraan telah diberikan sejak dini. Tari Saman di Kota Serambi Mekah merupakan tarian untuk kaum lelaki. Sedang untuk kaum perempuan bernama Tari Ratoh Duek. Bisa jadi, orang di Aceh akan kurang nyaman karena merasa adatnya dilanggar, dan kebudayaannya didobrak. Sebab secara tidak sengaja, perempuan menggantikan ranah lelaki, dan menjadikannya sesuatu yang khas perempuan. Meski demikian, masyarakat tidak akan berhenti menanggap para gadis remaja itu untuk meramaikan perhelatan yang membutuhkan penampilan kesenian.

Upaya menarik lain yang dilakukan perempuan dalam membangun kesetaraan, adalah pentas Guyon Maton. Pentas komedi ini digagas oleh Nyai Hj. Shinto Nabilah di lingkungan Pondok Pesantren (PP) Al-Hidayat Magelang. Sekalipun hanya sekedar pementasan drama guyonan (bercanda-Red.), namun isi pertunjukan sarat dengan nilai kesetaraan. Lebih unik lagi, pesan-pesan yang disampaikan disusun secara Islami. Sehingga apa yang tadinya menjadi stereotype, bahwa isu-isu tentang kesetaraan perempuan akan susah ditanamkan lewat pendekatan agama, itu harus dikaji ulang (baca: itu tidak benar).

Gagasan cantik Nia Dinata dalam film “Berbagi Suami” yang diluncurkan tahun 2006 lalu, pun menunjukkan kekuatan perempuan membangun kesadaran dan mengkritisi fenomena sosial melalui media budaya. Film yang mengisahkan tiga perempuan dari tiga kelas sosial, ekonomi dan suku yang berbeda ini membeberkan dan menentang kehidupan poligami yang banyak merugikan perempuan. Keadaan sehat sejahtera secara fisik, mental dan sosial yang utuh, tidak terpenuhi. Bahkan bahaya Inveksi Menular Seksual (IMS) juga menggrogoti fungsi reproduksi mereka. Sekalipun dalam hal ini tidak banyak diungkap, Nia sebagai sutradara, telah ‘berbuat’ untuk menyuarakan perempuan.

Kreatifitas-kreatifitas perempuan ini penting untuk dicatat. Bahwa dalam mengusung kesetaraan dan hak-hak perempuan, perlu menggunakan berbagai media. Dan ini tidak terbatas oleh media tradisional ataupun kontemporer.

Membangun Ikhtiar Baru

Apa yang terbayangkan mengenai jalan keluar untuk membangun kesetaraan, menuntut semua untuk lebih kreatif dan mampu menghadirkan sesuatu yang lain, yang mudah diterima masyarakat. Dari sini diharapkan akan membawa perubahan. Namun perubahan ini nampaknya tak terjadi secara alamiah, melainkan hasil upaya yang harus dilakukan dengan kerja keras.

Muslim Indonesia telah memiliki budaya tradisi yang dapat dimodivikasi untuk sesuatu yang baik dan sahih ini (baca: ide kesetaraan). Para ulama telah memberi teladan dengan menggunakan wayang, gamelan, syair, puisi, dan tembang shalawatan. Kesenian ini terbukti dapat membantu menyampaikan pesan agama maupun kemanusiaan, dengan lebih meresap dan mudah diterima oleh masyarakat umum.

Oleh karena itu, ke depan kreatifitas seni yang menghadirkan nuansa tradisi Islam lokal seperti shalawatan, rebana, marawis, qasidah, dan nasyid, juga penting untuk menyuarakan kesetaraan. Begitu juga dengan film, teater, komedi panggung, atau karya-karya sastra lain.

Untuk menentukan media mana yang harus digunakan, nampaknya telah tersedia ‘bak’ ruang kontestasi (perlombaan) media. Dalam kontestasi ini tentu siapapun tidak ingin terlewatkan ambil bagian, termasuk perempuan. Karena ketertinggalan itu hanya akan membuat perempuan semakin tergerus oleh ketertindasan di mana-mana. ‘Terserah’ hendak menggunakan media budaya yang mana. Satu kata, kesetaraan harus tetap disebarluaskan. (Hafidzoh)

Catatan:


[1] Moh. Sobary, Perempuan dalam Budaya: Dominasi Simbol dan Aktual Kaum Lelaki, dalam Menakar Harga Perempuan, 1999, hlm. 83

[2] Moh. Sobary, Perempuan dalam Budaya: Dominasi Simbol dan Aktual Kaum Lelaki, dalam Wanita dan Media, 1998, hlm. 19

[3] Yasraf Amir Piliang, Masih adakah ‘Aura’ Wanita Di Balik ‘Euphoria’ Media, dalam Wanita dan Media, 1998, hlm. Xiii

[4] KH. Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren, 2004, hlm. 9

[5] Swara Rahima No. 17 Th. VI Februari 2006, hlm. 9

[6] Mafred Oepen, Media Rakyat, Komunikasi Pengembangan Masyarakat, 1988, hlm. 86

[7] http://www.kaskus.us/archive/index.php/t-576798.html, Si-Pandir, Jakarta 25 Nopember 2005 (sumber : Sastra Perang – Sebuah Pembicaraan mengenai Hikayat Perang Sabil, yang ditulis oleh Prof. DR. Ibrahim Alfian. MA, dan diterbitkan oleh Penerbit Balai Pustaka)

[9] http://www.bogornasheedcentre.com, Tertanggal Jum’at 22 Februari 2008

Oleh: hafidzohalmawaliy | Juni 27, 2008

Atas Nama Tan Malaka dan Fritjof Capra

Puisinya sdh jadi tapi perlu diedit…
kirimlah..
untuk puisi,,, sebelum diedit adalah hasil yang asli..
ah ternyata rumit untuk diuraikan
mana puisinya..
aku tidak tau harus memotongnya dari mana?
Hamba Hukum…

sejak itu aku tidak pernah berpuisi lagi
sampai hari ini…
dan aku merasa resah sekali
tapi sudahlah…
apa pendapatmu?
Sebentar..
belum selesai kubaca…
MANTAAAAAAAAAAAPPPPPPPPPPP
??????
apa boleh langsung ku posting di blog ku??
tentu tapi kau tak perlu menyebutku
Kenapa???
“aku tidak punya alasannya”
???
Itu saja judul yang diberikan ya???
jika sudah diposting kasih tahu aku..
aku hanya edit satu huruf “G” yang tertinggal dan merubah font-nya
setuju Baca Lanjutannya…

Oleh: hafidzohalmawaliy | Juni 27, 2008

Perempuan dan Budaya : Perempuan Rebut Media Budaya

Media budaya lahir dan bertahan karena ada kebutuhan untuknya di dalam masyarakat. Namun tak jarang dalam media budaya perempuan masih dianggap sebagai obyek, pun di dalam berbagai bentuk. Untuk itu, perempuan perlu lebih proaktif dan produktif suarakan aspirasinya melalui media budaya. Bagaimana cara perempuan memanfaatkan media budaya dengan efektif untuk menyuarakan kesetaraan, Swara Rahima telah menggali informasi dari seorang aktivis perempuan, yang juga pendiri Yayasan Kalyanamitra, salah satu LSM perempuan tertua di Indonesia. Bagaimana informasi itu dibeberkan, berikut adalah petikan wawancara kami dengan Debra H. Yatim, direktur Komseni (Komunikasi untuk Seni) yang juga mantan wartawan kantor berita radio Australia. Baca Lanjutannya…

kompetiblogbadge-neo3Sebagian orang Barat, termasuk sebagian warga Belanda berpikir muslimah adalah unik. Itulah sebabnya saat ini, feminisme Islam dianggap sebagai isu paling menarik (hot issue) untuk dikaji di Belanda.

Sebagian warga Belanda menganggap jilbab misalnya, adalah salah satu bentuk penjajahan agama terhadap perempuan. Namun di sisi lain, justru para muslimah di Belanda bangga mengenakan jilbab di tempat kerja, kampus, atau tempat publik lainnya.

Jilbab ini adalah salah satu bentuk yang membedakan Indonesia dengan Belanda. Di Indonesia, tidak jarang terjadi seorang muslimah rela menanggalkan jilbab demi tuntutan pekerjaannya sebagai sekretaris, asisten direktur, atau profesi lainnya. Sementara di Belanda, bukan karyawan yang dituntut untuk menyesuaikan diri dengan peraturan perusahaan dalam hal berpakaian. Melainkan perusahaan yang bisa dituntut secara hukum karena telah melakukan tindakan diskriminasi atas nama agama.

“Kini banyak kaum muslimah di Belanda justru bangga ketika mengenakan jilbab ke tempat kerja, universitas atau tempat lainnya.” Kata mahasiswi program master Faculty of Philosophy Vrije Universiteit De Boelelaan Amesterdam, Nina Van Egmond dalam wawancara dengan saya di Jakarta.

Menurut Nina, bagi sebagian masyarakat Belanda melihat muslimah mengenakan jilbab adalah tindakan yang tidak masuk akal. Sebab selain dianggap menjajah hak perempuan untuk berpakaian, juga dianggap mengganggu pemandangan publik. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, justru kini mulai banyak pihak yang mulai memberikan simpati terhadap kaum muslimah.

Hal tersebut terjadi, terutama setelah isu tentang fundamentalisme Islam dihembuskan oleh salah seorang politisi Belanda serta Pemimpin Freedom for Party, Geert Wilders, melalui film Fitna pada 2008 lalu. Film durasi pendek yang diklaim Wilder sebagai isi dari Alquran itu tak urung menimbulkan kontroversi dan reaksi dari berbagai kalangan komunitas muslim di dunia. Kecaman dan demonstrasi merebak di mana-mana.

Namun, terlepas dari pro kontra terhadap film Fitna tersebut, menurut Nina, Wilders benar-benar mampu memanfaatkan isu fundamentalisme Islam sebagai komoditas politik. Sebab usai hal tersebut, tidak sedikit dukungan dari masyarakat atas kiprah Wilders. Namun bagi Nina, tidak sedikit pula masyarakat Belanda yang prihatin atas politisasi isu agama ini. Apalagi populasi muslim di Belanda adalah minoritas atau sekitar 5-15 persen penduduk Belanda. Sehingga wajar, jika komunitas ini rawan mengalami tindakan diskriminasi.

Dari fenomena tersebut, Nina mengaku sangat tertarik ingin belajar tentang feminisme Islam. Dia akhirnya memutuskan untuk meneliti tentang kiprah muslimah di Indonesia dengan studi kasus tentang apa yang dilakukan kawan-kawan muslim di Yayasan Rahima. Yaitu, sebuah lembaga nirlaba yang berkonsentrasi sebagai Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-hak Perempuan. Di sini, Nina mengaku kagum dengan kiprah perempuan muslim di Indonesia. Bahkan dia menilai, apa yang dia ketahui dari hasil bacaannya di media massa dan pemahaman banyak orang di Belanda, ternyata sangat berbeda 180 derajat dengan apa yang terjadi di Indonesia.

“Ternyata komunitas muslimah di Indonesia sangat menyenangkan. Ini sangat berbeda dengan pemahaman banyak orang di Belanda selama ini.” Ujar Nina kepada saya.

Selain itu, Nina juga mengaku akhirnya dirinya memiliki tugas yang berat. Yakni mengkomunikasikan hasil penelitiannya ini kepada teman-teman dan koleganya tentang kondisi muslimah di Indonesia. Menurut dirinya, Yayasan Rahima telah menunjukkan bahwa tidak semua muslimah memiliki paham fundamentalis. Selain itu, muslimah di Indonesia ternyata lebih bisa berkiprah dan berkarya dibandingkan di negara asalnya, di mana perempuan belum memiliki kesempatan yang sama dalam hal berkarir (selengkapnya silahkan baca tulisan saya sebelumnya: Gap Gaji di Belanda, KDRT di Indonesia).

“Ini tugas yang berat bagi saya. Tapi saya berjanji akan menyebarkan informasi ini, bahwa muslimah ternyata tidak seperti yang mereka kira.” Kata Nina.

Bukan bermaksud apologi, namun Nina merupakan representasi perempuan berkebangsaan Belanda. Jika Nina saja kagum dengan keberadaan dan kiprah muslimah di Indonesia, Maka tidak ada salahnya, saya sebagai seorang muslimah ikut bangga dan berjuang menunjukkan kepada dunia, bahwa muslimah juga bisa menjadi feminis demi tegaknya hak-hak dan relasi setara lelaki dan perempuan. Sebab, hanya kaum muslimah sendirilah yang mampu menepis opini sebagian orang Barat, yang menganggap muslimah terjajah hanya karena mengenakan jilbab.

Ambigu Soal Jilbab

Jika kaum muslimah di Belanda saja bisa dengan kepala tegak mengenakan jilbab ke tempat kerja dan tempat publik lainnya, maka hal itu patut menjadi catatan. Sebab kontroversi penggunaan jilbab di tempat publik memang masih menuai pro-kontra di Negeri Kincir Angin itu.

Diakui atau tidak, tampaknya masih terbangun sikap ambigu di beberapa negara Eropa, termasuk Belanda, terkait kebebasan menggunakan jilbab. Sebab di satu sisi pemerintah setempat ingin menghilangkan diskriminasi atas nama agama, namun di sisi lain isu jilbab juga dimanfaatkan sebagai komoditas politik.

Nina Van Egmond, mengisahkan ada beberapa kasus muslimah di Belanda mengajukan komplain ke lembaga Dutch Equal Treatment Commission atau Commissie Gelijke Behandeling (CGB).

CGB merupakan sebuah lembaga independen yang menangani komplain dari masyarakat korban diskriminasi. CGB tidak hanya menangani kasus diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, namun juga ras, agama, orientasi seksual, keyakinan, durasi waktu pekerjaan, status karyawan dalam bekerja, cacat fisik atau penyakit kronis, hingga umur.

Terkait dengan penggunaan jilbab, tidak jarang CGB justru mengabulkan komplain dari muslimah yang merasa didiskriminasi di tempat kerjanya. Dengan demikian, perusahaan harus mengijinkan muslimah untuk tetap menggunakan jilbab dalam bekerja. Sehinga perusahaan tidak boleh melarang karyawannya untuk berjilbab.

Sementara berdasarkan catatan BBC (17/11/2006) jilbab telah menjadi isu kontroversi di beberapa negara Eropa. Tidak hanya di Belanda, kontroversi itu terjadi di Prancis, Italia, Jerman, Rusia dan Belgia. BBC mencatat, per 2006, di Prancis jilbab sudah diijinkan untuk dipakai muslimah di universitas namun dilarang di sekolah-sekolah. Pelarangan jilbab di sekolah ini sudah diperkenalkan di Prancis sejak tahun 2004. Sementara di Inggris tidak ada aturan yang melarang penggunaan jilbab.

Sedang di Jerman, meskipun pada September 2003 Pengadilan Konstitusi Federal mengatur guru-guru yang ingin menggunakan jilbab, namun pemerintah Jerman menyerahkan sepenuhnya aturan tentang jilbab kepada pemerintah lokal. Tercatat, empat negara bagian di Jerman sudah mengeluarkan aturan pelarangan menggunakan jilbab bagi guru-guru. Juga satu negara bagian melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggunakan jilbab. Dan di Rusia, Pengadilan Tinggi negara setempat sudah mematahkan Peraturan Menteri yang melarang penggunaan jilbab dalam foto passport.

Di Belanda, per 2006 jajaran kabinet mendukung proposal Kementrian Imigrasi yang melarang muslimah untuk menggunakan jilbab ditempat publik. Namun kebijakan ini menuai kritikan dan dianggap sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan sekaligus Hak Asasi Manusia (HAM).

Jejaring Komunitas Perempuan

Bagaimanapun, kiprah CGB dalam memberantas tindakan diskriminasi atas nama ras, agama, jender, atau lainnya patut mendapatkan penghargaan. Selain itu, kalangan cendikiawan berkebangsaan Belanda yang tertarik ingin meneliti kondisi muslimah juga menjadi nilai tambah. Secara sederhana, bisa dikatakan masyarakat Barat tidak hanya penasaran terhadap kehidupan sosial kaum muslimah. Namun juga mulai memahami bahwa kalangan muslimah juga bisa pluralis dan open minded.

Nina Van Egmond pun menyadari paham fundamentalis ada di semua agama. Tidak hanya di Islam, namun juga Kristen, maupun agama lainnya. Untuk itu, satu kesimpulan tidak bisa digeneralisasi berlaku bagi semua kalangan.

Terkait hal ini, jika saya memperoleh kesempatan untuk melanjutkan studi di Belanda maka saya akan tunjukkan kepada masyarakat Barat bahwa muslimah juga mampu berkarya.

Jika Nina tertarik studi tentang kondisi muslimah di Indonesia, maka saya pun akan melakukan kajian kondisi muslimah di Belanda. Tidak hanya itu saya juga ingin mempelajari bagaimana sistem di negara itu memberikan ruang gerak kepada perempuan untuk berkarya. Keberhasilan Belanda dalam mewujudkan representasi perempuan di Parlemen adalah contoh sukses. Selain itu, kiprah CGB yang menjadi peran kunci dalam membantu mengurangi tindakan diskriminasi juga menarik untuk dikaji. Sehingga ada praktik-praktik perwujudan kesetaraan jender yang bisa diadopsi Indonesia di kemudian hari.

Meskipun di sisi lain, sebagai muslimah saya memiliki kewajiban untuk mengkomunikasikan kepada orang-orang Barat bahwa kehidupan muslimah tidaklah seperti yang mereka pikirkan. Cap teroris yang selama ini dilekatkan kepada kaum muslim adalah salah. Sebab selalu ada oknum yang memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadinya.

Toh, sebenarnya menurut Nina, ada beberapa muslimah di Belanda yang cukup terkenal. Sebutlah Ayaan Hirsi Ali, perempuan kelahiran Somalia 13 November 1969 warga negara Belanda dan sempat berkiprah sebagai salah satu anggota parlemen. Hirsi Ali menjadi cukup fenomenal dan kontroversial karena kritikannya terhadap ajaran-ajaran Islam yang akhirnya mengakibatkan nyawanya terancam. Beberapa buku dan banyak penghargaan juga telah diraih oleh Hirsi Ali. Namun kini setelah pengadilan negeri setempat menyarankan agar Hirsi Ali pindah ke negara lain, dia mengajukan kewarganegaraan di Amerika Serikat (AS).

Terlepas kontroversi Hirsi Ali sebagai tokoh muslimah di Belanda, jika tak dianggap muluk, secara pribadi saya ingin membangun jejaring komunitas perempuan global. Hal ini tak lain adalah untuk saling memberikan dukungan satu sama lain dalam berikhtiar mengupayakan keadilan bagi perempuan di seluruh dunia. Salah satunya,

keinginan awal saya saat ini adalah bagaimana menghilangkan stigma yang ditempelkan di kalangan muslimah yang berjilbab bahwa mereka fundamentalis. Selain itu, saya juga ingin menunjukkan bahwa kalangan muslimah harus bangga menjadi dirinya dan terus berkarya, meskipun berada di Belanda, atau di negara-negara lain di dunia. [ ] Hafidzoh

Peserta Kategori umum

Sumber :

http://72.14.235.132/search?q=cache:zIKofyhOM4IJ:news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/5414098.stm+muslim+head+scarf+netherland&cd=17&hl=en&ct=clnk&gl=id

http://72.14.235.132/search?q=cache:irMgImCLrk4J:www.humanityinaction.org/docs/Bendrif__Haney.pdf+head+scarf+netherland&cd=5&hl=en&ct=clnk&gl=id

http://72.14.235.132/search?q=cache:dc5_ClafvsEJ:www.thedailybeast.com/blogs-and-stories/2008-10-06/life-on-the-run/+ayaan+hirschi+ali+now+lived+in+2009&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=id

Hasil wawancara saya dengan Nina Van Egmond mahasiswi program master

Faculty of Philosophy Vrije Universiteit De Boelelaan Amsterdam di

Yayasan Rahima.

kompetiblogbadge-neo4
Negara maju seperti Belanda, tidak menjamin adanya sistem yang mendukung kesetaraan jender yang maju pula. Dalam hal ini, antara Indonesia dengan Belanda memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Membandingkan kondisi kesetaraan perempuan antara Indonesia dengan Belanda bukanlah hal mudah. Tidak bisa dikatakan, satu negara lebih baik dari lainnya. Sebab Belanda yang memiliki kelebihan di satu sisi, juga punya kekurangan di sisi lainnya. Demikian juga Indonesia, ada sisi yang lebih jika dibandingkan Belanda, meski di sisi lain Nusantara masih perlu banyak belajar dari negeri Kincir Angin itu.

Bagaimanapun, satu tulisan ini tidak akan mampu mewakili kajian perbandingan kondisi kesetaraan perempuan antara Indonesia dengan Belanda. Sebab, pastinya dibutuhkan studi yang lebih dalam baik bentuk tesis ataupun disertasi. Selain itu, akan terkesan berlebihan jika membandingkan Belanda sebagai negara maju, dengan Indonesia sebagai negara berkembang secara head to head. Meski demikian saya akan mencoba mengelaborasi untuk mengetahui sekilas, seperti apa kondisi
kesetaraan perempuan antara kedua negara ini. Sehingga akan diketahui mana-mana yang bisa dipetik pelajarannya dari negara masing-masing.

Perempuan di Parlemen

Dalam hal perjuangan perempuan untuk duduk di kursi parlemen misalnya,
Belanda sudah juah lebih unggul dibanding Indonesia. Berdasarkan catatan Women’s Environment and Development Organization (WEDO), hingga akhir 2006 Belanda masih menempati urutan ke-7 sebagai negara dengan representasi perempuan di parlemen tertinggi di dunia. Presentase perempuan yang duduk di parlemen Belanda mencapai angka 36,7 persen.

Lebih lanjut menurut WEDO, Belanda termasuk salah satu negara yang berhasil memberlakukan affirmative action dengan cara kuota partai dan model zipper sejak tahun 1987. Partai Buruh misalnya, sebagai satu dari tiga partai terbesar di Belanda, menjamin sebanyak 50 persen kandidat anggota parlemen dari partainya adalah perempuan. Selain itu, WEDO juga menyatakan untuk pendanaan kampanye para calon anggota legislatif (Caleg) perempuan disubsidi oleh partai asalnya.

Untuk urutan ranking 10 besar representasi perempuan yang duduk di parlemen tersebut di antaranya, Rwanda (48,8 persen), Swedia (47,3 persen), Finlandia (42,0 persen), Costa Rica (38,6 persen), dan Norwegia (37,9 persen). Lalu Denmark
(36,9 persen), Belanda (36,7 persen), Kuba (36,0 persen), Spanyol (36,0 persen), dan Argentina (35,0 persen).

Sementara berdasarkan catatan Inter-Parliamentary Union (IPU) per April 2004, hanya ada 62 dari 550 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), atau hanya sebesar 11,27 persen yang diduduki oleh perempuan.

Melihat angka ini, representasi perempuan yang duduk di parlemen Indonesia jauh berada di bawah keberhasilan Belanda. Apalagi, dengan pemberlakuan sistem suara terbanyak dalam Pemilu 2009 kali ini, dinilai banyak kalangan memperkecil peluang bagi perempuan untuk duduk di kursi Senayan. Tentu saja, hasilnya masih menunggu penghitungan akhir Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hingga per 30 Maret 2009 ini masih berlangsung.

Jumlah Kasus

Sebagaimana di Indonesia yang memiliki Komisi Nasional Perempuan (Komnas
Perempuan), di Belanda pun memiliki institusi yang hampir serupa, meskipun berbeda. Kebijakan Pemerintah Belanda mendirikan Dutch Equal Treatment Commission atau Commissie Gelijke Behandeling (CGB) sejak 1994. Ini adalah sebuah institusi independen yang menangani komplain dari masyarakat korban diskriminasi. CGB ini tidak hanya menangani kasus diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, namun juga ras, agama, orientasi seksual, keyakinan, durasi waktu pekerjaan, status karyawan dalam bekerja, cacat fisik atau penyakit kronis,
hingga umur.

Berdasarkan catatan CGB, jumlah perkembangan kasus diskriminasi yang dilaporkan sejak 1994-2005 cenderung naik setiap tahunnya. Di antaranya untuk kasus baru tercatat sebanyak 275 pada 1994/1995, kemudian naik menjadi 421 kasus pada 1996, serta 509 kasus pada 1997. Namun pada tahun 1998, jumlah kasus baru yang dilaporkan cenderung menurun yakni sebanyak 346 kasus. Kemudian 242 kasus (1999), 232 kasus (2000), 464 kasus (2001), 304 kasus (2002), 238 kasus (2003), 428 kasus (2004), dan melonjak menjadi 621 kasus pada 2005.

Meski demikian, tidak sedikit pula kasus yang diselesaikan CGB. Baik itu kasus yang berakhir dengan kesimpulan pendapat dari Majelis Hakim, ditarik kembali, bukti yang diajukan tidak dapat diterima, maupun kasus ditutup. Sebanyak 213 kasus selesai pada 1994/1995, lalu 243 kasus (1886), 561 kasus (1997), 347 kasus (1998), 267 kasus (1999), 227 kasus (2000), 378 kasus (2001), 370 kasus (2002), 289 kasus (2003), 369 kasus (2004), serta 543 kasus (2005).

Namun khusus kasus diskriminasi yang berdasarkan jenis kelamin tidak banyak jumlah kasus yang akhirnya diberikan pendapat oleh Majelis Hakim CGB. Yakni pada 1994/1995 sebanyak 87 kasus. Kemudian 85 kasus (1996), 73 kasus (1997), 96 kasus (1998), 42 kasus (1999), 51 kasus (2000), 70 kasus (2001), 101 kasus (2002), 86 kasus (2003), 88 kasus (2004), serta 53 kasus (2005).

Artinya kasus diskriminasi berbasis jender di Belanda masih terbilang minim jika dibandingkan Indonesia. Sebagai negara berkembang, dengan permasalahan ekonomi yang belum terselesaikan tentu sangat mempengaruhi maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan meski Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sudah diberlakukan, namun angka pelaporan kasus KDRT masih tinggi.

Komnas Perempuan mencatat pada 2004 saja ada sebanyak 1.782 kasus Kekerasan Terhadap Istri (KTI). Kemudian sebanyak 251 kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Anak (KTPA), 321 kasus Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), dan 71 kasus Pekerja Rumah Tangga (PRT). Lalu pada 2005 angka tersebut meningkat menjadi 4.886 kasus KTI, 421 kasus KTPA, 635 kasus KDP, serta 87 kasus PRT. Tahun 2006, 1.348 kasus KTI, 552 kasus KTPA, 816 kasus KDP, dan 73 kasus PRT. Sedangkan pada 2007 angka KTI melonjak lebih dari 13 kali lipat menjadi 17.772 kasus. Sementara untuk KTPA sebanyak 469 kasus, KDP 776 kasus, serta PRT 236 kasus. Secara akumulatif, sejak 2004-2007 ada sebanyak 25.788 kasus KTI, 1.693 kasus KTPA, 2.548 kasus KDP, dan 467 kasus PRT.

Tentu saja jika dibandingkan antara 53 kasus diskriminasi berdasarkan jenis kelamin di Belanda pada 2005, dengan lebih dari 5000 kasus KDRT di Indonesia pada tahun yang sama adalah sangat tidak berimbang.

Antara Gap Gaji dan KDRT

Belanda memang sukses memperjuangkan representasi perempuan di parlemen dan mengurangi angka diskriminasi jender. Namun tidak semua perjuangan perempuan di negeri Kincir Angin sudah mencapai keberhasilan. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu mahasiswi program master Faculty of Philosophy Vrije Universiteit De Boelelaan Amsterdam, Nina Van Egmond, masih banyak hal yang perlu diperjuangkan kaum perempuan di Belanda. Di antaranya mengenai belum
adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di tempat kerja. Gap besaran gaji yang diperoleh adalah salah satunya.

“Hingga saat ini masih ada gap antara gaji karyawan laki-laki dan perempuan, meskipun dalam posisi yang sama,” ujar perempuan berkebangsaan Belanda yang saat ini sedang melakukan penelitiannya di Yayasan Rahima.

Menurut Nina, hal ini terjadi akibat sistem ketenagakerjaan di Belanda, setelah diberlakukannya sistem paruh waktu bagi perempuan. Sebenarnya, menurut Nina, ini ibarat buah simalakama. Sebab sebelumnya kaum perempuan menuntut untuk diberikan ruang dan kesempatan untuk bekerja, sebagaimana laki-laki. Sementara sudah lazim terjadi di Belanda, bagi perempuan yang sudah menikah dan kemudian melahirkan anak, maka mereka akan berhenti bekerja untuk kemudian merawat bayinya. Lalu dibuatlah sistem paruh waktu, yang mengakomodasi perempuan-perempuan di Belanda untuk tetap bekerja meski hanya 2-3 hari dalam seminggu.

Namun sistem ini tidak hanya membuat besaran upah perempuan bekerja di Belanda menjadi lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sistem ini juga telah membuat perempuan semakin tidak memiliki kesempatan meniti karir hingga ke posisi puncak sebagaimana yang dilakukan laki-laki. Menurut Nina, hanya sedikit perempuan di Belanda yang mencapai puncak karir memimpin sebagai direktur atau presiden direktur di sebuah perusahaan. Selain itu, sudah dipastikan meskipun sama-sama menjabat sebagai CEO, namun gaji CEO perempuan lebih rendah dibandingkan CEO laki-laki.

Gap besaran gaji sebenarnya tidak hanya terjadi di Belanda. Tapi juga terjadi di negara-negara lain di Eropa. Sebagaimana dilansir dalam http://www.eurofound.europa.eu, rata-rata gap gaji antara perempuan dan laki-laki di negara-negara Eropa mencapai angka 14,5 persen. Sementara di dunia rata-rata gap sebesar 16,5 persen. Rinciannya, yakni Jerman (22 persen), Austria dan Inggris (20 persen), Belanda (18 persen), Denmark (17 persen), Norwegia dan Swedia (16 persen), Luxemburg (14 persen), Spanyol (13 persen), Prancis (11 persen), Yunani (10 persen), Irlandia; Italia; dan Portugal (9 persen), serta Belgia (7 persen).

Sebagaimana dilansir dutchnews.nl (15/4/09), perbedaan gaji antara laki-laki dan perempuan ini masih tidak berubah sejak 2003. Berdasarkan hasil statistik CBC, pada 2007 perempuan hanya meraih gaji 56 persen dari rata-rata gaji laki-laki. Jika rata-rata lelaki memperoleh penghasilan sebesar 37.000 Euro, perempuan hanya meraih 20.000 Euro. Menurut CBS, perbedaan ini karena perempuan lebih banyak bekerja paruh waktu.

Meskipun perjuangan kaum perempuan di Belanda untuk meraih penghasilan yang sama dibandingkan karyawan laki-laki masih panjang, tapi untuk masalah KDRT, perempuan di Belanda bisa sedikit lega. Nina Van Egmond mengisahkan, setelah didirikannya CGB, kini banyak suami (laki-laki) yang harus berpikir ulang untuk melakukan kekerasan terhadap istrinya. Sebab sudah lazim di kalangan masyarakat Belanda, perempuan yang merasa menjadi korban KDRT maka akan mengajukan komplain ke CGB.

Hukumannya, suami tidak hanya harus menjalani terapi dan pelatihan tentang bagaimana agar tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan, bahkan juga diasingkan dari istrinya dalam kurun waktu tertentu jika istri menghendakinya. Patut dicatat, kebanyakan pengadilan kasus KDRT dimenangkan oleh perempuan. Sehingga laki-laki pun harus berhati-hati dalam memperlakukan istrinya. Semena-mena sedikit, hakim akan bertindak.

Bagaimanapun, penegakan hukum atas kasus KDRT Belanda bisa dijadikan contoh bagi Indonesia. Sebab tidak jarang penanganan kasus KDRT di Indonesia, bukannya memihak perempuan sebagai korban. Melainkan justru menambah panjang daftar penderitaan perempuan sebagai korban diskriminasi.

Sementara untuk kasus diskriminasi di tempat kerja bagi perempuan di Indonesia, tidak sesanter terdengar sebagaimana di Belanda. Meskipun tidak menafikan, bisa jadi ada kasus serupa terjadi di Indonesia. Namun banyaknya wanita karir di Indonesia yang mencapai posisi puncak sebagai CEO ataupun direktur utama, membuktikan bahwa di tempat kerja posisi perempuan Indonesia cukup diperhitungkan dibandingkan laki-laki. [ ] Hafidzoh

Kategori : umum

Sumber :
http://www.wedo.org/learn/library/media-type/pdf/50-50-getting-the-balance-right-in-national-parliaments
http://www.ipu.org
http://www.cgb.nl
http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2009/02/catatan-tahun-kekerasan-terhadap-perempuan-2007.pdf

http://www.dutchnews.nl/news/archives/2009/04/male_female_income_gap_unchang.php

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/04/articles/nl0804029i.htm
Hasil wawancara saya dengan Nina Van Egmond mahasiswi program master Faculty of Philosophy Vrije Universiteit De Boelelaan Amsterdam di Yayasan Rahima.

Older Posts »

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.