Oleh: hafidzohalmawaliy | Juli 8, 2008

Perempuan dan HAM : Agama, Perempuan dan Hak Asasi Manusia

“Ini pagi, … ‘jangan lupa gembok’. Lelaki adalah otak, kata ketua majelis setempat, perempuan adalah badan. Lelaki matahari, perempuan bumi, katanya lagi. Yang di dekat langit dekat pula dengan sumber terang dan wahyu, … Surya melahirkan tenaga, bumi melahirkan bahan. Memang dari sini datang bau harum, tapi juga racun. Jangan lupa gembok. Jangan lupa penutup rambut di kepala. Jangan lupa penutup lengan dan tungkai kaki. … Jangan lupa gembok, jangan lupa kunci. O, ya. Jangan lupa …”.[1]

Demikian tulis Goenawan Mohamad dalam Catatan Pinggirnya, sekitar bulan April lalu. Betapa perempuan menjadi obyek stereotip yang kuat di tengah masyarakat, sehingga mereka harus diawasi dan dibelenggu hak-hak asasinya sedemikian rupa.

Ini sungguh memprihatinkan. Ketika dalam situasi kemiskinan, perempuan yang paling sedikit mendapat kesempatan untuk memperoleh makanan, pemeliharaan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan-pelatihan, mereka masih pula direbut haknya untuk memperoleh kesempatan kerja yang leluasa tanpa sakwa-sangka. Karena tak jarang mereka dicurigai sebagai penyebab utama penebar kerusakan di tempat kerja tertentu, sehingga (diwacanakan) harus menggunakan ‘pakaian’ lengkap dengan ‘gembok pengaman’. Tidakkah itu dapat menyakiti badan dan menyinggung hak dan martabatnya sebagai manusia?

Tampaknya, di manapun perempuan seringkali dimarjinalkan dan diperlakukan diskriminatif. Salah satu contoh adalah munculnya perda-perda tentang larangan untuk keluar malam, keharusan berjilbab, dan beberapa waktu lalu adanya pemberlakuan ‘aturan’ mengenakan ‘pakaian bergembok’ bagi perempuan di Batu, Malang Jawa Timur.

Peraturan-peraturan yang cenderung merugikan perempuan itu bergulir di sejumlah wilayah propinsi seperti Banten, Jawa Barat yang berkembang di daerah kabupaten Cianjur, Garut, dan Tasikmalaya.[2] Di daerah Padang, Sumatera Barat terdapat pula peraturan wajib berpakaian muslim bagi para pelajar dari tingkat SD (Sekolah Dasar) hingga SMU (Sekolah Menengah Umum) sejak 2005 lalu. Instruksi itu merupakan terjemahan dari Perda Anti-Maksiat yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota Padang saat itu.[3] Semula, larangan bagi kaum perempuan untuk keluar malam terdapat pula dalam rancangan peraturan daerah tersebut. Namun akhirnya direvisi karena menuai protes akibat begitu kentalnya nuansa ketidakadilan terhadap perempuan.

Protes terhadap peraturan yang diskriminatif tersebut juga terjadi di daerah lain. Di Aceh misalnya, perempuan yang tergabung dalam Dupakat Inong Aceh pernah menggelar forum publik untuk menggugat aturan-aturan yang melemahkan posisi perempuan dalam peraturan daerah.[4] Ini sungguh upaya keras yang memeras otak dan keringat perempuan.

***

Problem Diskriminasi terhadap Perempuan dan Pelanggaran HAM di Sekitar Kita

Pelanggaran HAM dalam bentuk pemaksaan kehendak, berpikir, dan penyiksaan fisik terhadap perempuan ternyata masih banyak terjadi. Sebut saja bride kidnaping atau penculikan terhadap (calon pengantin) perempuan, masih terjadi di Kyrgyztan dan Turkmenistan, dua buah wilayah pecahan bekas negara Soviet. Dalam praktiknya, lelaki beserta keluarganya menculik perempuan yang hendak dinikahi. Perempuan tersebut dibawa secara paksa ke rumah keluarga lelaki, hingga berhari-hari sampai perempuan menyerahkan diri dan bersedia untuk dinikahi lelaki tersebut. Di Indonesia peristiwa ini dikenal dengan istilah “merarik” yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Meski berbeda modus, kekerasan dalam bentuk ‘nikah paksa’ menimpa pula umat Muslim di Inggris. Korbannya tidak hanya perempuan tetapi juga laki-laki. Namun mereka berinisiatif melakukan perlawanan, dengan membentuk organisasi Muslim Arbitration Tribunal (MAT) sejak tahun 2007. Mereka yang tergabung dalam MAT adalah pemuda-pemudi Muslim yang mengahadapi problem pernikahan paksa. Menurut data MAT, lebih dari 70 persen pernikahan di kalangan Muslim Inggris yang pasangannya orang asing, terjadi karena faktor pernikahan paksa dalam keluarga. Dari dua juta warga Muslim yang kebanyakan asal Pakistan, Bengali dan India, menurut data Unit Pernikahan Paksa di sana, sekitar 65 persen kasus tersebut melibatkan Muslim asal Pakistan, dan 25 persennya melibatkan Muslim asal Bangladesh.[5]

Untuk kasus nikah paksa tersebut, di Indonesia yang terjadi beda lagi. Anak-anak perempuan Pulau Buru, di hadapan tradisi mereka harus pasrah dipinang dalam usia belia. Terkadang, kala mereka masih berusia enam tahun, atau bahkan saat masih dalam kandungan. Mereka dipinang oleh lelaki dewasa yang sedang mencari istri. Ketika pinangan sudah dilakukan, sang anak dilarang bersekolah dan kadang juga dilarang untuk bergumul dengan kawan sebaya, seakan tidak boleh mengenal dunia luar. Mereka menyebutnya sebagai “kawin piara”. Anak-anak perempuan itu akan dipelihara sampai dianggap telah siap untuk menjadi ibu dan mengurus rumah tangga. Mereka dipertukarkan oleh ayahnya karena memang di sana perempuan bisa dipertukarkan sebagaimana barang. Bahkan terkadang mereka juga diteruskan pada laki-laki lain dalam satu keluarga jika suaminya meninggal agar persaudaraan di antara kedua keluarga tidak terputus.[6]

Selain pelanggaran hak dasar perempuan untuk memilih pasangan dan menentukan kehidupan, praktik ritual servitude (upacara perbudakan) yang dialami oleh anak-anak perempuan yang beranjak remaja juga terjadi di Ghana.[7] Ghana adalah negara yang menganut paham sekularisme. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Kristen dan Katolik, namun dari total jumlah penduduk 22 juta jiwa, 16 persennya adalah warga Muslim, dan selebihnya memegang teguh kepercayaan tradisional. Muslim Ghana, mereka menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan, seperti wakil presiden dan menteri.[8] Namun demikian, pemerintahan mereka belum mampu menghentikan ritual servitude. Ritual itu tetap berjalan sebagai hukuman bagi sebuah keluarga yang melakukan penyerangan terhadap keluarga lain. Mereka dituntut agar menyerahkan anak perempuannya yang masih gadis untuk dijadikan budak seks bagi keluarga musuh. Kemudian anak-anak perempuan itu diserahkan ke kuil-kuil pemujaan dan dimanfaatkan sebagai pekerja gratis.

Perilaku-perilaku seperti honour killing atau pembunuhan atas alasan merusak kehormatan keluarga maupun bride burning atau membakar istri hidup-hidup, juga masih dipraktikkan di negara-negara seperti Pakistan, Afganistan dan India. Dalam praktiknya, honour killing merupakan hukuman mati bagi perempuan yang diberikan oleh keluarganya sendiri, karena dianggap telah mencemarkan nama baik keluarga. Pencemaran nama baik itu karena perempuan menolak perjodohan, atau meminta cerai (meskipun dari suami yang kasar), atau karena menjadi korban kejahatan seksual, dan melakukan perzinahan. UNICEF (United Nations Emergency Children’s Fund) mencatat, di India 5000 perempuan dibunuh setiap tahun karena alasan ini.

Kasus lain yang terjadi adalah female genital mutilation atau perusakan dan pemotongan organ intim perempuan di mana sebagian atau seluruh bagian eksternal organ intim perempuan dipotong tanpa alasan medis. Di Indonesia, praktik ini dikenal dengan istilah “sunat perempuan”, meskipun sebagian besar hanya dilakukan secara simbolik. Praktik yang dilakukan karena alasan budaya atau interpretasi ajaran agama ini kebanyakan terjadi di benua Afrika. Praktik semacam ini sesungguhnya berdampak pada berkurangnya hak-hak reproduksi perempuan, khususnya dalam hak untuk menikmati hubungan seksual. Secara psikologis juga dapat meninggalkan dampak seumur hidup, perempuan mengalami depresi, ketegangan, rasa rendah diri, dan tidak sempurna.[9]

Kasus lain lagi yang sangat menjerat hak-hak dasar perempuan dan kemanusiaan adalah human trafficking. Perdagangan manusia dan perempuan tersebut terjadi di mana-mana seperti Albania, Moldova, Rumania, Bulgaria, Rusia, Belarusia, dan Ukraina dengan berbagai macam modus. Para perempuan muda dan bahkan anak-anak diiming-imingi akan dipekerjakan di negara yang menawarkan gaji dan pekerjaan yang lebih baik, namun akhirnya dilacurkan. Diperkirakan 2/3 pelacuran yang terbesar di seluruh dunia berasal dari negara-negara tersebut.[10]

Di negara-negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan Kuwait yang saling berdekatan, pelanggaran terhadap hak-hak dasar muncul dalam bentuk larangan bagi perempuan untuk mengambil kiprah di wilayah publik. Di Arab Saudi para perempuan dilarang menyetir mobil sendiri. Mereka yang menentang aturan ditangkap dan dihukum, serta saudara lelaki yang menjadi wali mereka diperingatkan oleh negara.[11] Sedang perempuan di Kuwait, mereka tidak diberi hak mengikuti pemilihan umum. Tetapi karena perjuangan keras, unjuk rasa dan turun ke jalan yang digulirkan terus-menerus, akhirnya hak politik itu diperolehnya. Melalui perjuangan itu mereka juga bisa menghadiri pertemuan parlemen, terutama saat pembahasan kebijakan yang terkait dengan perempuan.[12]

***

Perkembangan Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Asasi Perempuan (HAP)

Untuk menyegarkan ingatan, sesungguhnya motif utama HAM tidak bisa terlepas dari tuntutan dasar tentang hak persamaan (al musawah) dan hak kemerdekaan (al hurriyyah). Dari kedua prinsip dasar inilah berkembang sejumlah prinsip yang lain, seperti prinsip penghormatan dan perlindungan terhadap martabat manusia, partisipasi, dan termasuk pembebasan terhadap hak-hak perempuan.

Secara historis, Nur Said dalam Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia menulis, bahwa HAM terkait erat dengan kekuasaan absolut para raja di masa lalu yang ditunjukkan dengan lahirnya Magna Charta (Piagam Agung) tahun 1215 di Inggris. Tahun 1689 lahir Bill Rights (undang-undang hak) di Inggris yang ditandai dengan munculnya adagium persamaan manusia di hadapan hukum (equality before the law). Di Amerika muncul pula The America Declaration of Independen tahun 1776. Deklarasi ini menyatakan bahwa semua manusia diciptakan sederajat dengan dikaruniai oleh Sang Pencipta hak-hak asasi tertentu seperti kehidupan, kemerdekaan, dan mencari kebahagiaan yang tidak boleh dicabut oleh siapapun. Sementara di Prancis lahir The French Declaration tahun 1789, yang telah memunculkan dasar bagi The Rule of Law. Di dalam the rule of law antara lain menyatakan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena tanpa ada alasan sah atau surat resmi penangkapan. Di sini dipertegas pula dengan beberapa hak lainnya, seperti presumption of innocence, orang-orang yang ditahan atau ditangkap dinyatakan bebas sampai ada kekuatan hukum yang sah menyatakan salah; freedom of expression atau kemerdekaan mengeluarkan pendapat; freedom of religion atau kemerdekaan dalam berkeyakinan; dan the right of property atau hak perlindungan terhadap hak milik.[13]

Perkembangan berikutnya, muncul konsep HAM yang diawali dengan lahirnya Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi ini dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat dunia saat itu yang tengah mengalami pukulan berat akibat kekejaman Perang Dunia (PD) I di tahun 1914-1918, dan PD II tahun 1939-1945. Dalam PD II yang memakan waktu hampir enam tahun, diperkirakan mengorbankan 61 juta orang (tentara dan rakyat sipil). Rusia mengalami jumlah kehilangan jiwa terbesar dibanding negara-negara lain, yakni mencapai 25 juta kematian, diikuti oleh China dengan 11 juta, dan Jerman sebanyak 7 juta kematian. Selebihnya tersebar di seluruh negara-negara yang terlibat dalam kontes pertempuran tersebut seperti Jepang, Australia, Kanada, kerajaan India, Belanda, Korea, dan juga Indonesia.[14]

Dari latarbelakang tersebut, negara-negara dunia berupaya keras untuk merumuskan norma-norma hak dasar manusia, yang bisa disepakati bersama untuk menciptakan perdamaian. Hasil upaya itu menjadi konsensus umum masyarakat di seluruh dunia, yang secara garis besar berisi tentang jaminan hak-hak dasar manusia kepada semua orang. Jaminan HAM tersebut diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dideklarasikan pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris. Oleh Eleanor Roosevelt dari Amerika Serikat, ketua perempuan pertama di Komisi HAM PBB saat itu, dikatakan bahwa deklarasi ini bukanlah sebuah perjanjian, namun mungkin akan menjadi Magna Carta internasional di masa depan.

Di dalam proses perumusan, terjadi dinamika dan perkembangan ketika PBB menghadirkan Comission of the Status of Women (CSW) pada tahun 1946. Pada tahap awal CSW berjuang untuk menegakkan hak-hak dasar perempuan. Ia berhasil memperjuangkan kedudukannya sebagai komisi yang mempunyai hak yang sama dengan Komisi HAM. Menariknya kedua komisi ini, CSW dan CHR (Commission on Human Rights) berkali-kali bertentangan keras selama penyusunan DUHAM. Misalnya, CSW berhasil mengubah rancangan awal dari pasal 1 DUHAM yaitu “all men are brothers” menjadi “all human beings are born free and equal in dignity and rights”. Pada waktu DUHAM diadopsi pada tahun 1948, saat itu mayoritas perempuan di dunia belum dapat memilih atau belum dijamin hak pilihnya.

Setelah deklarasi terlaksana, 20 tahun kemudian, sekitar tahun 1966 negara-negara di dunia baik Barat, Timur, maupun Selatan, kembali duduk bersama melanjutkan upaya kerasnya untuk membangun perdamaian dunia yang berkeadilan. Dari sini lahir konvensi-konvensi lain, yang juga memuat HAM internasional. Di antaranya Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial (Convention on the Elimination of Rasial Discrimination), yang lahir setahun lebih dulu dari hak SIPOL dan EKOSOB, yakni tahun 1965. Kemudian Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/ CEDAW) tahun 1980; Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Againts Torture/ CAT) sekitar tahun 1987; Konvensi Hak-Hak Dasar Anak (Children Rights Convention/ CRC) tahun 1989; dan Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya, sekitar tahun 2000-an lalu.

Pada konvensi hak-hak dasar manusia tersebut, sesungguhnya telah banyak mengakomodir hak-hak dasar perempuan. Sebab di dalam konvensi-konvensi itu disebutkan pula prinsip non-diskriminasi. Namun secara detail CEDAW-lah (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) yang mengatur upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dalam pasal 1 CEDAW menyatakan bahwa:

“Diskriminasi terhadap perempuan, berarti segala pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan antara lelaki dan perempuan”.[15]

Sjamsiah Achmad, anggota Komite CEDAW 2001-2004 mengatakan, konvensi ini merupakan perjanjian internasional tentang perempuan yang paling komprehensif. Di dalamnya menetapkan persamaan antara perempuan dan lelaki dalam menikmati hak-hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Konvensi yang sering digambarkan sebagai International Bill of Rights for Women ini menetapkan kewajiban hukum yang mengikat bagi negara-negara peserta untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan, baik dalam kehidupan publik maupun privat.

Menurut Sjamsiah, konvensi ini mengarahkan negara untuk mengadakan upaya-upaya tambahan guna menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi perempuan di daerah pedesaan. Dalam hal ini negara harus menjamin hak-hak perempuan, atas dasar persamaan antara lelaki dan perempuan, untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pembangunan desa. Konvensi CEDAW ini juga merupakan satu-satunya perjanjian internasional yang menegaskan hak reproduksi perempuan (Sebelum lahir ICPD Kairo, Red). Ia mewajibkan negara untuk memodifikasi pola-pola sosial budaya dari perilaku lelaki dan perempuan agar dapat menghapuskan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan, maupun semua praktik-praktik lain yang berdasarkan pandangan inferioritas atau superioritas pada salah satu jenis kelamin. Selain itu konvensi ini juga mendorong terhapusnya peran-peran stereotip bagi lelaki dan perempuan. Di mana konvensi tersebut telah diratifikasi oleh sejumlah negara baik Barat, Timur, Utara, maupun Selatan. Bahkan isu tentang pemberdayaan perempuan pedesaan yang masuk di dalam konvensi ini, terjadi atas usulan wakil dari Indonesia dan India.[16]

Dalam perjalanan sejarah, satu dekade setelah terbentuknya konvensi CEDAW, lahir Deklarasi Kairo yang dikeluarkan di Kairo pada tahun 1990. Deklarasi ini juga memuat tentang HAM dan HAP. Ia merupakan deklarasi di tingkat regional yang secara khusus ditujukan untuk negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Dengan statusnya yang demikian deklarasi ini bukan merupakan pengganti DUHAM, melainkan dapat melengkapinya. Dalam Deklarasi Kairo ditegaskan bahwa semua orang adalah sama dipandang dari martabat dan kewajiban dasarnya sebagai manusia. Mereka tidak boleh didiskriminasikan atas dasar ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, kepercayaan agama, ideologi politik, ataupun status sosialnya.[17]

Selain Deklarasi Kairo, terdapat pula Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) Kairo pada tahun 1994. Ia memuat tentang konsep hak reproduksi (perempuan) secara mendalam. Kemudian pada tahun 1995, lahir Deklarasi Beijing yang dalam landasan aksinya sangat mengedepankan prinsip kebersamaan dalam kekuasaan dan tanggungjawab di antara perempuan dan lelaki. Baik hal itu dalam rumah tangga, di tempat kerja, maupun di lingkungan masyarakat nasional dan internasional yang lebih luas. Pada deklarasi ini persamaan perempuan dan lelaki juga dinyatakan sebagai masalah hak asasi, syarat dari keadilan sosial dan persamaan pembangunan dan perdamaian.

***

Problem penegakan HAM dan HAP di Indonesia

Dari berbagai konvensi-konvensi HAM pokok internasional, Indonesia hampir meratifikasi semua konvensi tersebut, kecuali konvensi tentang perlindungan buruh migran dan keluarganya. Hal ini sangat ironi karena Indonesia hanya baru menandatanganinya. Sementara salah satu masalah besar bagi Indonesia adalah menyangkut persoalan tenaga kerja yang banyak mendapatkan diskriminasi dan perlakuan tidak manusiawi di dalam maupun di luar negeri, karena tidak ada perlindungan hukum yang pasti. Namun masalahnya di Indonesia tidak semata karena belum adanya ratifikasi atas hukum internasional oleh negara. Problemnya justru ada pada proses penegakan HAM dan HAP itu sendiri, sebagai hukum hasil ratifikasi.

Menurut Achie Sudiarti Luhulima, tindakan ratifikasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh negara dengan memberikan persetujuan tertulis untuk menyatakan terikat pada suatu perjanjian internasional. Apabila ratifikasi sudah dilakukan maka negara bersangkutan resmi menjadi peserta perjanjian internasional tersebut. Negara-negara ini biasanya disebut sebagai “Negara Peserta”, atau “Negara Pihak” (States Party). Mereka berkewajiban melaksanakan isi perjanjian internasioanl ini.

Di Indonesia upaya ratifikasi tersebut telah diatur dalam UU. No. 24 Tahun 2000, tanggal 23 Oktober 2000, tentang Perjanjian Internasional. Tidak hanya ratifikasi (ratification), perbuatan hukum untuk mengikat diri pada perjanjian internasioanl ini, bisa pula melalui aksesi (accession).

Tidak jauh berbeda dengan ratifikasi, menurut Achie, aksesi memiliki efek legal yang sama dengan ratifikasi. Aksesi berarti bahwa suatu negara menerima tawaran atau kesempatan untuk menjadi “Negara Peserta” dari suatu perjanjian internasional setelah perjanjian itu diberlakukan. Ratifikasi dan aksesi ini sama-sama mewajibkan negara untuk menerapkan kebijakan bagi pemenuhan tujuan dari perjanjian internasional itu sesuai dengan syarat-syarat yang digariskan dalam perjanjian tersebut.

Sementara Tandatangan atau Penandatanganan, hanya mewajibkan pemerintah untuk tidak melakukan hal atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditentukan dalam pasal-pasal konvensi, tidak secara khusus mengharuskannya untuk melaksanakan konvensi. Penandatanganan biasanya memberikan kesempatan kepada negara untuk mempelajari sejauh mana suatu perjanjian internasional konsisten atau sama dengan hukum domestik atau hukum nasional yang berlaku. Selain itu juga memberikan kesempatan untuk mengetahui besarnya kerja yang harus dilakukan setelah ratifikasi.[18]

Dalam konteks Indonesia, menurut Rafendi Djamin, semenjak gelombang ratifikasi dilakukan, negara ini masih sangat minim dalam melaksanakan isi-isi perjanjian. Problem dasarnya sangat kompleks, yakni terkait dengan pemahaman yang ada dalam sistem hukum nasional. Ia mengatakan bahwa di kalangan penegak hukum masih berlaku pemahaman bahwa undang-undang ratifikasi tidak berarti bisa dilaksanakan. Padahal undang-undang ratifikasi adalah undang-undang yang bisa disebut sebagai keputusan politik dari negara peserta, untuk menjadikan norma-norma yang ada dalam konvensi sebagai hukum nasional. Tetapi dalam praktiknya konvensi ini dipertanyakan lagi undang-undang pelaksanaannya. Bagi Rafendi ini adalah kesalahpahaman fatal untuk penegakan undang-undang hasil ratifikasi, yang menyangkut HAM dan HAP di Indonesia.

Selain hal itu, problem tersebut juga menyangkut soal belum adanya proses penyesuaian terhadap undang-undang atau peraturan yang ada; apakah bertentangan dengan konvensi yang hendak diratifikasi atau tidak, ternyata hal itu belum dilakukan. Menurut Rafendi yang berlaku ratifikasi dahulu, soal sesuai atau tidak baru dibahas belakangan. Problem tersebut terkait pula dengan kesadaran dari lembaga-lembaga yang berwenang tentang konvensi-konvensi yang menjadi tanggungjawabnya sebagai duty bearer, atau pihak yang wajib menjalankan.

Tampaknya pihak duty bearer banyak yang tidak mengetahui tentang norma-norma konvensi internasional yang telah diratifikasi negara. Pemahaman dan pengetahuan mereka tentang proses-proses hukum dan perundangan masih sangat kurang. Apalagi terkadang terjadi pula politisasi berbagai kepentingan, dalam proses perumusan maupun penegakan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Baik itu peraturan nasional, maupun hasil ratifikasi hukum internasional, semua akan semakin menghambat proses penegakan HAM dan HAP yang seimbang dan berkeadilan.

Tidak berhenti sampai di sini, kurangnya sosialisasi negara atas bentuk-bentuk hak-hak dasar warganya, telah “melemahkan” rakyat utamanya perempuan dalam menikmati hak asasinya. Sehingga proses penegakan HAM dan HAP ini terhambat karena minimnya pemahaman dan pengetahuan rakyat. Semestinya pendidikan yang layak dan memadai diberikan negara kepada mereka. Akan tetapi negara telah mengabaikannya, sehingga mereka tidak tahu apa saja yang menjadi hak-hak dasar untuk kesejahteraan hidupnya. Mereka tidak memperoleh manfaat dari sana. Jika saja mereka memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadahi, tentu akan bisa melakukan monitoring terhadap negara dalam menjalankan undang-undang hasil ratifikasi, dan kebijakan lainnya. Dan hal itu akan memberikan “penguatan” bagi mereka sebagai “pihak yang berhak” memperoleh jaminan hak-hak asasi sebagai perempuan dan manusia.

***

HAM dan HAP dalam Perspektif Islam

Benarkah Islam sebagai ajaran universal berseberangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak dasar perempuan; bagaimana sesungguhnya konsep HAM dan HAP menurut Islam; apakah HAM dan HAP itu produk Barat? Demikian sejumlah pertanyaan yang muncul dalam pembahasan ini.

Ninik Rahayu wakil ketua Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) periode 2007-2009, bercerita tentang perspektif pribadinya. Menurutnya sampai hari ini, Islam telah membuka ruang universalisme tentang hak-hak dasar manusia dan hak-hak dasar perempuan. Dalam pandangannya, Islam yang telah mendobrak gerbang dan membebaskan kaum perempuan dari belenggu jahiliyah, di mana perempuan diperlakukan sebagai barang milik, tanpa secuilpun hak atas dirinya sendiri. Kini jika ada banyak pendapat yang mengatakan bahwa konsep HAM dan HAP adalah produk dari Barat, hal itu dianggapnya tidak tepat.

Sebagai perempuan yang mengenyam pendidikan di Pesantren dan Perguruan Tinggi, Ninik mengaku tidak menemukan teks-teks agama yang membatasi ruang gerak perempuan. Kalaupun ada hal itu sangat kasuistik dan membutuhkan penafsiran ulang yang lebih memperhatikan kondisi kontekstual yang berlaku saat itu.

Ia mencontohkan dirinya yang lahir di tengah keluarga dengan tingkat pemahaman agama yang baik, tetapi sangat memberikan kebebasan bagi semua anggotanya baik lelaki maupun perempuan dalam berkiprah dan menuntut pendidikan. Ayahnya yang tokoh agama, dan Ibunya yang “hanya” lulusan Sekolah Dasar, keduanya bekerja, dan semua saudaranya melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi.

Bagi Ninik, hal tersebut menjadi contoh kecil yang paling mudah dipahami, bahwa sesungguhnya Islam tidak membuat diskriminasi atau pembatasan bagi ruang gerak perempuan dan lelaki. Konsep dasar Islam tentang HAM dan HAP itu tidak lahir dari negeri-negeri Barat, tetapi dari dalam rumahnya, yang katanya udik, akan tetapi sangat menghargai hak-hak dasar dan kebebasan semua orang untuk menentukan pilihan hidup, tanpa membedakan atau mendiskriminasikan jenis kelamin, golongan, kepercayaan, agama, maupun lainnya.

Penghargaan dan penghormatan terhadap manusia tersebut, sesungguhnya dapat ditemukan konsepnya dalam sumber Islam, yaitu Alquran. Di antaranya:

“Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik serta Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan ciptaan Kami”. (Q.S. al Isra, 70)

“Wahai manusia Kami ciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa kepada-Nya”. (Q.S. al Hujurat, 13)

Dua ayat di atas menjelaskan kemuliaan dan kesetaraan martabat manusia tanpa melihat latarbelakang asal usulnya, warna kulit, jenis kelamin, bahasa dan sebagainya. Keunggulan yang dimiliki manusia satu atas manusia yang lain hanyalah pada aspek kedekatannya dengan Tuhan.

Pernyatan paling eksplisit lainnya mengenai kesetaraan hak dan kewajiban antara lelaki dan perempuan adalah:

“Sesungguhnya lelaki dan perempuan yang muslim, lelaki dan perempuan yang mukmin, lelaki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, lelaki dan perempuan yang benar, lelaki dan perempuan yang sabar, lelaki dan perempuan yang khusyu’, lelaki dan perempuan yang bersedekah, lelaki dan perempuan yang berpuasa, lelaki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, lelaki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar”. (QS. al Ahzab, 35)

KH. Husein Muhammad menyebutkan bahwa, doktrin persamaan (egalitarianisme atau al musawah) Islam di atas juga dinyatakan oleh Nabi Muhammad saw. dalam sebuah hadis:

“Manusia bagaikan gigi-gigi sisir, tidak ada keunggulan orang Arab atas non Arab, orang kulit putih atas kulit hitam, kecuali atas dasar ketakwaan kepada Tuhan”. (Hadis)

“Sungguh, Allah tidak menilai kamu pada tubuh dan wajahmu melainkan pada tindakan dan hatimu”. (Hadis)

Menurut kiai Husein Muhammad, pernyataan-pernyataan Alquran dan hadis tersebut telah digunakan sebagai dasar untuk mendeklarasikan apa yang dikenal dengan Shahifah Madinah atau Mitsaq al Madinah yakni “Piagam Madinah”, pada tahun 622 M. Isinya meliputi kesepakatan-kesepakatan tentang aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat Madinah. Para ahli sejarah menyatakan bahwa Piagam Madinah ini adalah naskah otentik yang tidak diragukan keasliannya. Mereka menyatakannya sebagai deklarasi HAM pertama di dunia.[19]

Hal itu berarti bahwa tidak ada pertentangan antara deklarasi HAM dan HAP dengan ajaran murni Islam. Hak-hak dasar manusia dan hak-hak dasar perempuan bukanlah konsep yang dihembuskan oleh Barat, ataupun konsep yang penuh kepentingan (misionari) Barat. Di dalam Islam hak-hak asasi perempuan dan manusia, sepenuhnya diakui dan dihormati.

Demikian pula menurut Faqihuddin Abdul Kodir, bahwasanya Sahabat Umar bin Khottab r.a. menyatakan dalam berbagai kesempatan:

“Demi Allah, kami pada masa Jahiliyah tidak pernah memperhitungkan perempuan. Kemudian Allah menurunkan beberapa ayat tentang mereka, dan memberikan hak kepada mereka. Kami sadar lalu bahwa ternyata mereka juga memiliki hak secara otonom di mana kami tidak bisa lagi mengintervensi”. (Hadis Bukhari, kitab 77, bab 31, no. 5843)

Menurut Faqihuddin beberapa teks hadis lain, secara eksplisit telah menyatakan hak-hak perempuan dalam kehidupan rumah tangga, di mana sebelumnya hak itu tidak dimiliki perempuan (Arab masa Jahiliyah). Teks hadis itu antara lain yang diriwayatkan Hakim bin Mu’awiyyah bin Haydah al-Qusyairy, bahwa kakeknya bertanya kepada Rasulullah saw:

“Apa saja hak-hak istri itu?”. Rasul menjawab: “Kamu harus memberinya makan sebagaimana yang kamu makan, memberinya pakaian sebagaimana yang kamu pakai, tidak memukul wajahnya, tidak melecehkan dan tidak memusuhinya dengan meninggalkan rumah”. (Lihat Ibn al-Atsir, Jami’ al-Ushul, juz VII, hal. 357) [20]

Meskipun demikian, terkadang banyak pula teks-teks agama yang saling bertentangan, antara mengekang dan membebaskan perempuan. Misalnya saja beberapa ulama melarang perempuan untuk datang dan memasuki masjid. Padahal di masjid itulah, pusat pendidikan, informasi, politik, dan ekonomi, di samping sebagai tempat ibadah tentunya.

Larangan tersebut biasanya didasarkan pada teks hadis tertentu mengenai ancaman terhadap perempuan yang suka menggoda dengan wewangian yang dikenakannya itu. Menurut Faqihuddin, dalam hal ini Aisyah ra., Ummul Mukminin telah mengkritik fatwa itu, dengan mengatakan bahwa hak pergi ke masjid adalah sama, antara lelaki dan perempuan. Tidak boleh ada perempuan yang dilarang. Jika persoalannya ‘mengganggu dan menggoda’, maka harus ada penertiban untuk keduanya, lelaki dan perempuan, tidak hanya sepihak, perempuan saja. Relasi lelaki dan perempuan, harus ditertibkan dan diarahkan agar tidak terjerumus pada ketertarikan tubuh dan moral rendah. Namun untuk kerja keagamaan dan kemanusiaan, yang didasarkan pada pikiran dan amal perbuatan yang baik, maka harus diberikan ruang yang seimbang di antara mereka.

Dalam pandangan kiai Husein, apabila ditemukan pertentangan-pertentangan dalam teks agama yang cenderung diskriminatif atau bertentangan tersebut, barangkali cara bijak untuk menyikapinya adalah, pertama, dengan menegasikan (menafikan) bentuk-bentuk diskriminasi antar manusia, termasuk dalam hal relasi lelaki dan perempuan. Hal ini karena diskriminasi tidak sejalan dengan prinsip Tauhid (Keesaaan Tuhan). Kedua, dengan menghindarkan kontradiksi-kontradiksi dalam teks-teks suci. Alquran telah menyatakan dalam ayatnya:

“…tidak datang kepadanya (Alquran) kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji”. (Q.S. Fusshilat, 42)

Barangkali cara terbaik untuk itu semua adalah dengan membaca kembali teks-teks suci; Alquran, dan hadit Nabi saw. maupun teks-teks kitab klasik karangan para ulama. Tentunya pembacaan ini melalui cara-cara yang memungkinkan semua untuk mampu mengatasi keadaan yang tampaknya saling bertentangan terebut. Di sini Kiai Husein mengajak umat untuk memandang seluruh teks-teks Alquran maupun hadis Nabi saw. sebagai kitab-kitab petunjuk bagi manusia untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan tersebut tidak lain adalah mewujudkan kerahmatan (kasih sayang dan cinta), dan perdamaian bagi seluruh manusia. Karena Alquran menyatakan:

"Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) kecuali agar menjadi rahmat bagi alam semesta". 
(QS. Al-Ambiya/21: 107) 

Akhirnya, barangkali umat membutuhkan ruang sosial baru yang memungkinkan perempuan dan lelaki dapat mengaktualisasikan dirinya di mana saja dengan tetap terjaga dan aman dari tindakan-tindakan yang dapat merendahkannya. Untuk itulah diperlukan nilai-nilai HAM dan HAP yang dapat menjamin kehidupannya dengan penuh damai, tanpa kekerasan, dan diskriminasi. Perlu diingat bahwa jumlah perempuan di Indonesia adalah separoh lebih dari jumlah penduduk. Potensi intelektual mereka yang semakin hari semakin meningkat merupakan potensi besar bagi pembangunan bangsa. Mereka juga memiliki aspirasi dan kepentingan yang tidak bisa diwakili oleh kaum lelaki. Dengan menegakkan hak-hak asasi mereka sebagai manusia, dan menghargainya sama dengan lelaki, semoga akan lahir suatu kehidupan yang lebih adil dan setara.[ ]


[1] http://caping.wordpress.com/2008/04/28. Dalam Goenawan Mohamad, Ini Pagi, Kata Kartini. Dikutip 1 juli 2008

[2] http://www.rahima.or.id/SR/11-04/Kiprah1.htm. Dalam Perempuan dan Syariat Islam, oleh Heny, 2004. Dikutip 19 Juni 2008

[3] http://www.vhrmedia.net/home/index (Voice of Human Rights News Centre) Dalam Setahun Perda Syari’at di Padang, oleh Widya Siska, 2006. Dikutip 16 Juni 2008

[4] http://www.rahima.or.id/SR/02-01/Fokus.htm. Dalam Legislasi Syari’at Islam dan Aspirasi Perempuan, oleh Nevisra Viviani, 2001. Dikutip 19 Juni 2008

[5] http://www.eramuslim.com/berita/int. Dalam Muslim Inggris Menentang Tradisi Kawin Paksa. Dikutip 17 Juni 2008

[6] http://www.sinarharapan.co.id/berita/0512/12/nas03.html. Dalam Belenggu Perempuan Buru dalam Kawin Piara, oleh Emmy Kuswandari. Dikutip 17 Juni 2008

[7] http://id.wikipedia.org/wiki/Ghana. Dikutip 19 Juni 2008

[8] http://www.eramuslim.com/berita. Dalam Tim Sepakbola Mesir Bangun Masjid di Ghana. Dikutip 19 Juni 2008

[9] http://64.203.71.11/ver1/Kesehatan. (Kompas Cyber Media). Ditulis Lily Zakiyah Munir (Aktivis Hak Perempuan dan Fellow pada Program Islam and Human Rights, Emory University, Atlanta) dalam Sunat Perempuan dan Pelanggaran Hak. Dikutip 1 Juli 2008

[10] http://artikel-kesehatan-online.blogspot.com/2008/06. Dalam Penyiksaan Kaum Hawa Di Jaman Modern. Dikutip 17 Juni 2008

[11] http://www.eramuslim.com/berita. Dalam Perjuangan Perempuan Saudi Agar Dibolehkan Mengendarai Mobil Sendiri, pada Senin, 10 Maret 2008. Dikutip 17 Juni 2008

[12] Suara Pembaruan, Politik, dalam Kaum Perempuan Kuwait Dapatkan Hak Politik Mereka, 22 Mei 2005. Dikutip 17 Juni 2008

[13] Nur Said, 2005. Perempuan Dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia. Pilar Media, Yogyakarta, hlm. 49-51.

[14] http://ms.wikipedia.org/wiki. Dalam Perang Dunia I dan II (Wikipedia Bahasa Indonesia dan Melayu). Dikutip 25 Juni 2008

[15] Pasal 1 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dalam CEDAW untuk Kesetaraan Perempuan. UNIFEM, t.t. hlm. 8

[16] Sjamsiah Achmad. Dalam Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women atau CEDAW). Diambil dari Makalah In House Training Rahima Mei 2008

[17] http://www.balitbangham.go.id/detail. Ditulis KH. Husein Muhammad, Ham Dan Gender Dalam Perspektif Islam. Dikutip pada 27 Juni 2008

[18] Achie Sudiarti Luhulima (ed). Dalam Bahan Ajar tentang Hak Perempuan, UU No. 7 tahun 1984, Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, NZAID bekerjasama dengan Convention Watch, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2007.

[19] http://www.balitbangham.go.id/detail. Ditulis KH. Husein Muhammad, Ham Dan Gender Dalam Perspektif Islam. Dikutip pada 27 Juni 2008

[20] Faqihuddin Abdul Kodir. Dalam Penegasan Nabi atas Hak-hak Perempuan. Dirasah Hadis, Swara Rahima Edisi 25. 2008


Responses

  1. banyakkan lagi artikel2 yg berunsurkan kemanusiaan

  2. mudah-mudahan
    artikel ini ada yang membacanya
    diantara anggota DPR…

    Amiiin…
    supaya mereka tahu..:)

  3. Would you mind if I quote a several of your articles or blog posts as long
    as I provide credit and sources back to your weblog:
    http://hafidzohalmawaliy.wordpress.com/2008/07/08/agama-perempuan-dan-hak-asasi-manusia/.
    I am going to aslo ensure to give you the proper anchor text hyperlink using your website title: Perempuan dan HAM
    : Agama, Perempuan dan Hak Asasi Manusia | … Muara Baca .
    … Please let me know if this is okay with you. With thanks

  4. Hey there! This post could not be written any better! Reading
    this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this.
    I will forward this article to him. Fairly certain
    he will have a good read. Thanks for sharing!


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: