Oleh: hafidzohalmawaliy | Juli 8, 2008

Perempuan dan HAM : Komitmen Negara, Tantangan Penegakan HAM dan HAP di Indonesia

Bagi tokoh dengan julukan Mr. Ambassador di kalangan NGO (Non Goverment Organization) ini, menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah menjadi dua pertiga bagian hidupnya. Semenjak mahasiswa, mantan aktivis senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia era ‘80-an ini, sudah aktif memperhatikan masalah-masalah sosial dan politik. Bahkan sebagai mahasiswa yang berkiprah di jaman Orde Baru, ia pernah mengalami pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara terhadap diri dan sejumlah rekannya. Pasalnya, pada saat itu mereka menyelenggarakan sebuah diskusi panel terbuka sebagai upaya memperjuangkan kebebasan akademik di lingkungan kampus, dengan mengundang pembicara Pramoedya Ananta Toer dan seorang wartawan senior Kompas kala itu. Tak pelak, ia dan beberapa temannya ditangkap dan diinterogasi tanpa diadili, dan dicabut haknya untuk mendapatkan pendidikan, karena dianggap membahayakan dan mengandung unsur-unsur subversif. Peristiwa inilah yang tampaknya sampai sekarang menjadi pembakar semangat bagi lulusan S2 Politik Pembangun Pertanian Institute of Social Studies, Den Haag – Belanda, untuk terus menegakkan HAM. Kini Suami dari dr. Lili Djoyo Atmojo, yang lahir di Padang Sumatera Barat, 7 November 1957 ini, menjabat sebagai koordinator HRWG (Human Rights Working Groups) Indonesia’s NGO Coalition for International Human Rights Advocacy, sebuah koalisi NGO untuk advokasi HAM internasional. Sehari setelah peringatan seabad Kebangkitan Nasional, redaksi Swara Rahima melakukan wawancara seputar tema yang digelutinya. Berikut adalah hasil perbincangannya.

Rafendi Djamin

“Komitmen Negara,
Tantangan Penegakan HAM dan HAP di Indonesia”

Apakah konsep HAM itu berasal dari Barat?
Secara sederhana, HAM adalah satu induk deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) sejak tahun 1948. Setelah 20 tahun kemudian, negara-negara di dunia baik Barat, Timur, maupun Selatan, merumuskan konvensi hak sipil politik (SIPOL) dan konvensi hak sosial ekonomi dan budaya (EKOSOB). Oleh karena itu sangat tidak benar jika dikatakan bahwa HAM adalah produk dari Barat. HAM adalah produk negara-negara anggota PBB pada tahun 1948 dan 1966, di mana dua konvensi tersebut lahir. Tentunya dengan melalui proses negosiasi yang panjang, untuk melahirkan sebuah konvensi yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB termasuk rakyat dari semua negara tersebut.

Bagaimana sejarah Deklarasi Universal HAM (DUHAM) ini?
Awalnya, hal itu merupakan pengalaman kekejaman selama Perang Dunia (PD) II yang begitu terasa, meskipun sebelumnya juga terjadi kekejaman PD I di dalam peradaban manusia. Di sana ada banyak kekejaman yang mengorbankan jutaan masyarakat sipil atas pertarungan kekuatan-kekuatan politik tertentu. Namun yang paling dekat adalah pengalaman PD II, karena telah terjadi pembasmian orang-orang yang berketurunan Yahudi, kaum Gay, Lesbian, dan penyandang cacat dari sebuah komunitas. Di sana juga terjadi pembunuhan yang sistematis pada masa Hitler di Jerman, lalu adanya fasisme Asia yang dilakukan oleh Jepang. Dari peristiwa tersebut lahirlah sebuah upaya untuk merumuskan norma-norma hak dasar manusia, yang bisa disepakati bersama oleh anggota bangsa-bangsa di dunia.

Apa saja hak-hak dasar manusia yang diatur dalam DUHAM?
Hak-hak dasar itu adalah hak SIPOL dan EKOSOB. Pada hak EKOSOB yang paling mendasar ada 4 hal, yaitu hak atas rumah yang layak, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini dapat berkembang lagi menjadi adanya hak atas air bersih, dan hak atas lingkungan yang bersih. Sementara pada hak SIPOL yang paling mendasar adalah hak kebebasan untuk berpikir dan berkeyakinan, tanpa adanya intervensi dari siapapun, sekalipun itu otoritas negara. Maka inilah yang disebut sebagai freedom of religion and believe (hak kebebasan atas agama dan kepercayaan). Terkait pula dengan hak-hak SIPOL adalah hak untuk diperlakukan sama di depan hukum, dan hak untuk tidak dibunuh atau disiksa. Ini disebut pula sebagai hak dasar, atau non-derogable rights yang artinya hak-hak dasar manusia yang tidak bisa ditunda dan tidak bisa dicabut dalam situasi apapun. Baik itu dalam keadaan perang, maupun dalam situasi darurat, negara harus tetap melindunginya.

Dalam DUHAM sejauh mana Hak Asasi Perempuan (HAP) terakomodir?
Dalam DUHAM sebetulnya HAP sudah terakomodir. Di sana disebut ada prinsip non-diskriminasi. Dalam prinsip ini tercantum “tidak dibenarkan praktik diskriminasi maupun peraturan yang diskriminatif berdasarkan keturunan, suku, bangsa, ras, jenis kelamin, aliran politik, aliran keagamaan, bahkan berdasarkan kasta”. Untuk Masalah kasta ini, sekarang sedang dikembangkan dalam wacana abad ini, bahwa telah terjadi perdebatan di Dewan HAM, di mana India akan menyangkal mengenai diskriminasi berdasarkan “kasta” tersebut. Menurutnya persoalan kasta ini tidak diatur dalam undang-undang internasional, padahal hal itu termasuk di dalam norma-norma HAM internasional.

Jika DUHAM telah mengakomodir HAP, mengapa masih ada konvensi yang mengatur khusus HAP seperti CEDAW?
Justru karena rumusan-rumusan yang ada dalam deklarasi tidak diuraikan secara detil mengenai diskriminasi terhadap perempuan. Maka disepakatilah oleh negara-negara PBB, tentunya melalui sebuah kelompok kerja yang mengusulkan adanya perangkat peraturan, norma-norma internasional yang berkaitan dengan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Lalu dibuatlah apa yang disebut dengan konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women).

Secara spesifik apa latar belakang terbentuknya konvensi CEDAW?
Latar belakang dalam bentuk peristiwa, hal itu berkaitan dengan perjuangan yang dilakukan oleh berbagai macam kelompok emansipasi yang ingin agar haknya diakui secara setara dengan laki-laki dalam berbagai persoalan, yang diawali dengan hak untuk memilih. Hak memilih adalah sebuah perjuangan awal dari kelompok perempuan tersebut. Kemudian hal itu berkembang menjadi adanya hak reproduksi yang lebih spesifik, yang juga adalah hak-hak dasar manusia. Di sini bukan berarti HAM tidak menghargai kodrat, justru karena laki-laki dan perempuan berbeda, maka muncul sebagai akibat perbedaan itu yakni adanya hak-hak yang spesifik bagi perempuan. Oleh karena itu perlu dibuat seperangkat peraturan atau norma yang melindungi kebutuhan-kebutuhan spesifik perempuan tersebut.

Dari sekian banyak perjanjian internasional, perjanjian apa saja yang telah diratifikasi Indonesia?
Indonesia sampai hari ini hampir meratifikasi semua konvensi pokok HAM internasional. Konvensi pokok HAM ini ada 7, yakni: (1) Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial (Convention on the Elimination of Rasial Discrimination). Konvensi ini merupakan yang tertua yakni tahun 1965, sebelum lahir konvensi hak SIPOL (ICCPR) dan EKOSOB (ECOSOC) tahun 1966. (2) Konvensi Hak Sipil Politik (International Convention on Civil and Political Rights/ICCPR), (3) Hak Ekonomi Sosial Budaya (Economic Social and Cultural Rights/ ECOSOC). (4) Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Againts Torture/ CAT). (5) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/ CEDAW) tahun 1980. (6) Konvensi Hak-Hak Dasar Anak (Children Rights Convention/ CRC) tahun 1989. (7) Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya, yakni konvensi yang lahir terbaru pada tahun 2000-an.

Inilah 7 konvensi HAM yang pokok, meskipun sebetulnya masih ada peraturan-peraturan yang lain di tingkat internasional yang berkaitan dengan HAM. Misalnya saja Geneva Convention, yakni sebuah konvensi yang mengatur perlindungan masyarakat sipil dalam perang, bagaimana tingkah laku negara yang sedang berperang, dan bagaimana sebuah pasukan harus bertindak dalam kondisi di mana ada masyarakat sipil di sana. Ini diatur dalam Fourth Urgent Geneva Convention. Di dalamnya ada konvensi lain yang berkaitan dengan perlindungan untuk pengungsi atau refugees. Indonesia sendiri belum meratifikasi konvensi ini.

Kemudian ada lagi konvensi yang berkaitan langsung dengan HAM, yang spesifik mengenai Hak Buruh, yakni Konvensi ILO (Internatioal Labor Organization). Di dalamnya berbicara pula tentang HAP. Misalnya hak perempuan untuk memperoleh gaji yang sama dengan laki-laki, dan haknya untuk bebas dari sexual harrashment atau pelecehan seksual.

Selain itu, satu lagi prestasi peradaban umat manusia untuk HAM, adalah Statuta Roma. Statuta ini menjadi dasar dibentuknya Peradilan Pidana Internasional (International Criminal Court/ ICC), untuk melaksanakan apa yang tercantum dalam Statuta Roma tersebut. Di sini ada 4 kejahatan penting yang tercatat, yaitu kejahatan universal Genosida (pembasmian keturunan tertentu), War Crime (kejahatan perang), Crime Against Humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan), di mana tercantum elemen yang sangat banyak tentang pemerkosaan, maupun tindakan yang tegas terhadap para pemerkosa. Terakhir adalah Crime of agretion (kejahatan penyerangan).

Dari tujuh konvensi pokok HAM tersebut, mana yang terkait secara spesifik dengan HAP?
Konvensi tersebut tentunya adalah CEDAW dan Buruh Migran. Untuk yang lain jelas, karena itu menyangkut anti penyiksaan yang sangat spesifik. Bahkan sekarang di dalam perkembangan Komite Anti Penyiksaan maupun mandat Pelapor Khusus Anti Penyikasaan PBB, yang baru-baru ini datang ke Indonesia, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pun masuk dan menjadi mandat Komite Anti Penyiksaan. Jadi memang ada konvensi yang spesifik untuk perempuan, tetapi bukan berarti konvensi-konvensi yang lain tidak melindungi perempuan.

Menurut Anda sejauh mana komitmen negara dalam melaksanakan apa yang telah diratifikasi ini?
Inilah yang sampai detik ini, semenjak gelombang ratifikasi dilakukan, masih sangat minim pelaksanaannya. Problem dasarnya adalah soal pemahaman yang ada dalam sistem hukum nasional. Di sana berlaku pemahaman bahwa undang-undang ratifikasi tidak berarti bisa dilaksanakan. Padahal menurut pemahaman saya, undang-undang ratifikasi adalah undang-undang yang bisa disebut sebagai keputusan politik dari pihak legislator yakni DPR, untuk menjadikan norma-norma yang ada dalam konvensi tersebut sebagai hukum nasional. Jadi konvensi ini sudah menjadi hukum nasional, namun dipertanyakan lagi undang-undang pelaksanaannya. Saya kira inilah kesalahpahaman yang paling serius dalam melaksanakan undang-undang ratifikasi. Pihak birokrat dan penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, maupun lainnya, selalu berkilah bahwa itu belum ada undang-undang pelaksanaannya. Saya kira itu adalah argumen yang tidak bisa dipakai.

Salah satu hutang yang belum dilakukan dari proses ratifikasi, adalah proses membuat penyesuaian terhadap undang-undang atau peraturan yang ada, apakah bertentangan dengan konvensi yang hendak diratifikasi atau tidak. Sayangnya proses itu tidak terjadi, yang terjadi adalah ratifikasi dulu, urusan bertentangan atau tidak, dibahas belakangan. Harusnya proses ini berjalan dulu, baru bisa melakukan ratifikasi atau bahkan aksesi. Kalau aksesi berarti langsung jadi bagian dari hukum nasional. Inilah probem palaksanaan dari undang-undang hasil ratifikasi.

Problem tersebut terkait pula dengan kesadaran dari lembaga-lembaga yang berwenang tentang konvensi-konvensi yang menjadi tanggungjawabnya sebagai duty bearer, atau pihak yang wajib menjalankan atau menunaikan hak-hak masyarakat sebagai claim holder. Tampaknya pihak duty bearer ini banyak yang tidak mengetahui tentang norma-norma konvensi internasional tersebut. Apalagi kalau kita pergi ke propinsi-propinsi atau bupati-bupati. Kita tahu ada program Rencana Aksi Nasional HAM (RAN HAM) yang sudah berjalan untuk periode ketiga semenjak 8 tahun lalu. Hasil evaluasinya, apakah sebagai panitia RAN HAM mereka dapat memastikan bahwa aparat dari 400-an kabupaten itu mengetahui apa itu HAM; apa saja konvensi yang telah diratifikasi; apa saja isinya? Itulah yang menjadi tantangan besar untuk pelaksanaan undang-undang HAM dan HAP.

Dalam konvensi dikenal ‘state obligation’ atau tanggungjawab negara. Sejauh mana negara melaksanakan kewajibannya terkait dengan hak-hak rakyat?
State obligation itu adalah kewajiban negara yang dirumuskan di dalam konvensi-konvensi. Salah satu kewajiban yang paling utama tentu melaksanakan konvensi tersebut dan membuat laporan secara periodik kepada komite yang mengawasi pelaksanaan konvensi. Sebab masing-masing konvensi mempunyai komite pemantau, untuk melihat apa yang menjadi bagian dari kewajiban masing-masing negara untuk dilaksanakan. Memang jika kita melihat dari international obligation-nya untuk menjawab dan membuat laporan periodik selama 2 tahun terakhir; ada prestasi yang cukup membaik dari pemerintah. Mereka mencoba untuk memenuhi hutang-hutang laporan periodik yang belum selesai.

Misalnya tentang konvensi Hak Anak, yang sebentar lagi akan dibahas; Hak Perempuan telah dibahas tahun lalu; Diskriminasi Rasial juga telah dibahas tahun lalu, dan laporan Komisi Anti Penyiksaan juga usai dibahas. Kini yang tersisa adalah tantangan yang terkait dengan persoalan pengetahuan aparat pemerintah yang belum ada, dan ketidaktegasan melakukan harmonisasi terhadap perundang-undangan yang ada, sampai pada persoalan penegakan hukumnya.

Berkaitan dengan masyarakat sipil, apa yang bisa dilakukan masyarakat agar negara dapat menjalankan kewajibannya?
Tentunya masyarakat sipil juga harus tahu apa itu konvensi. Jadi sesungguhnya konvensi itu memberikan penguatan baru bagi masyarakat sipil, karena ia adalah sebuah instrumen baru yang disediakan oleh ‘rezim’ HAM internasional. Di mana Indonesia adalah bagian dari ‘rezim’ HAM internasional tersebut. Dengan pernyataan bahwa Indonesia menjadi bagian dari state party, menjadi negara pihak atas konvensi tertentu, maka ia mempunyai kewajiban ekstra yaitu harus melaksanakan konvensi tersebut. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban ekstra pula untuk “membuktikan”, bukan hanya kepada komite yang memantau, tetapi kepada rakyatnya. Kewajiban baru negara itulah yang akan memperkuat masyarakat sipil. Bila masyarakat sipil tahu akan hak-haknya, maka dia bisa menggunakannya sebagai upaya untuk memonitor bagaimana pemerintah menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu melalui berbagai kelompok masyarakat, seperti NGO maupun kelompok-kelompok masyarakat sipil lain, rakyat bisa membantu proses dari memonitoring pelaksanaan pasal-pasal konvensi HAM.

Apa hambatan yang dialami oleh para aktivis HAM, khususnya perempuan?
Karena apa yang diperjuangkan oleh kelompok perempuan tidak lain dilakukan oleh perempuan sendiri di tengah masyarakat Indonesia yang patriarkhal, terkadang justru stigmatisasi itu datang dari komunitasnya sendiri. Atau bahkan dari teman-teman aktivis laki-laki yang lain. Itu persoalan serius yang spesifik dihadapi oleh aktivis perempuan.

Lalu apa pandangan Anda tentang nilai-nilai HAM dalam Islam?
Harus digaris bawahi, bahwa tidak ada HAM Islam, HAM Hindu, HAM Kristen. Norma-norma HAM adalah norma yang sekuler atau universal. Jadi untuk mengatakan bahwa ada hak asasi Islam, hak asasi Kristen, itu adalah keyakinan yang salah kaprah. Karena nilai-nilai HAM sesungguhnya menjadi sangat lintas agama, lintas kepercayaan, lintas kesukuan, lintas budaya. Makanya disebut sebagai nilai-nilai universal.

Apa pandangan Anda terhadap isu HAM dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat Islam?
Kalau kita melihat di dalam konstalasi dunia, ada 192 negara anggota PBB. Lalu pada skup yang lebih kecil Dewan HAM PBB terdiri dari 47 negara. Sekitar 16 negara di antaranya adalah anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) internasional. Yang sangat memprihatinkan saat ini adalah, OKI di dalam kancah Dewan HAM PBB, menurut saya didominasi oleh pemahaman agama Islam tertentu yang kemudian mempengaruhi arah dan langkah politik negara-negara anggota kelompok tersebut. Misalnya dalam isu penistaan agama, sampai dibuat beberapa resolusi yang disponsori oleh negara-negara anggota OKI yang secara de facto lebih dominan di dalam PBB untuk menentukan agenda-agendanya. Untuk konteks Indonesia misalnya, Indonesia pasti mendukung resolusi tersebut dan tidak bersikap abstain. Artinya dia mendukung adanya sebuah resolusi hanya karena menjadi bagian dari politik negara-negara anggota OKI. Bila dibahas lebih dalam mengenai latar belakang resolusi itu – yang banyak didominasi unsur dominan dari pemahaman agama Islam tertentu – bila kita kritis, belum tentu Indonesia akan mengikuti resolusi tersebut. Kita perlu mengambil langkah lain dan jalur yang lebih tegas, yaitu kepada siapapun kita tidak boleh bersikap diskriminatif. Masih banyak sekarang kepercayaan yang dianggap sesat oleh kelompok lain, padahal sesat atau tidak sesat, tidak ditentukan oleh mainstream pemahaman tertentu yang menguasai suatu negara. Hal ini tidak boleh lagi terjadi, karena kita harus menghargai suatu eksistensi dari perbedaan-perbedaan tersebut. Saya kira ini yang belum selesai tentang persoalan HAM dalam Islam (maupun agama yang lain).

Bagaimana menurut Anda menciptakan sinergi antara nilai HAM dan prinsip-prinsip ajaran Islam?
Sebetulnya banyak sekali nilai-nilai Islam yang sangat dekat dengan rumusan HAM Internasional. Mungkin kalau bisa kita buat matriks, akan dapat kita bandingkan. Sementara kalau bicara agama, tidak ada satu agama pun yang tidak merasa paling benar sendiri. Semua agama, pasti (mengaku) paling benar sendiri. Namun pada tingkat pelaksanaan nanti, nilai kemanusian, nilai toleransi, dan nilai solidaritas macam apa yang akan kita terapkan? Saya kira dalam Islam kuat sekali nilai solidaritas, dan di dalam HAM pun itu adalah satu hal yang penting.

Apa harapan Anda untuk penegakan HAM dan HAP di Indonesia?
Harapan saya supaya pihak penanggungjawab negara, pihak departemen-departemen yang berwenang, betul-betul melaksanakan dan memahami apa pasal-pasal yang ada dalam konvensi internasional untuk diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan mereka. Maka hal itu akan melatih mereka untuk memiliki perspektif HAM.

Kalau sebagai Mr. Ambassador bagi NGO, apa harapan Anda?
Saya berharap ada pemahaman dan partisipasi yang lebih luas dari NGO-NGO yang ada di Indonesia. Terutama kelompok masyarakatnya seperti kelompok masyarakat petani, kelompok ibu-ibu, kelompok miskin kota, mereka semua harus memahami betul kehadiran instrumen HAM yang ada. Sehingga proses-proses apa saja yang terjadi di dunia internasional menjadi relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari.[ ] Hafidzoh Almawaliy

 


Responses

  1. perbanyak artikel tentang HAM yach ,,
    karena dari zaman sekarang sudah
    banyak yang menyiksa seorang perempuan ..

    good luck..!!!!


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: