Oleh: hafidzohalmawaliy | April 30, 2009

Gap Gaji di Belanda, KDRT di Indonesia (Menuju Jejaring Komunitas Perempuan Global I)

kompetiblogbadge-neo4
Negara maju seperti Belanda, tidak menjamin adanya sistem yang mendukung kesetaraan jender yang maju pula. Dalam hal ini, antara Indonesia dengan Belanda memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Membandingkan kondisi kesetaraan perempuan antara Indonesia dengan Belanda bukanlah hal mudah. Tidak bisa dikatakan, satu negara lebih baik dari lainnya. Sebab Belanda yang memiliki kelebihan di satu sisi, juga punya kekurangan di sisi lainnya. Demikian juga Indonesia, ada sisi yang lebih jika dibandingkan Belanda, meski di sisi lain Nusantara masih perlu banyak belajar dari negeri Kincir Angin itu.

Bagaimanapun, satu tulisan ini tidak akan mampu mewakili kajian perbandingan kondisi kesetaraan perempuan antara Indonesia dengan Belanda. Sebab, pastinya dibutuhkan studi yang lebih dalam baik bentuk tesis ataupun disertasi. Selain itu, akan terkesan berlebihan jika membandingkan Belanda sebagai negara maju, dengan Indonesia sebagai negara berkembang secara head to head. Meski demikian saya akan mencoba mengelaborasi untuk mengetahui sekilas, seperti apa kondisi
kesetaraan perempuan antara kedua negara ini. Sehingga akan diketahui mana-mana yang bisa dipetik pelajarannya dari negara masing-masing.

Perempuan di Parlemen

Dalam hal perjuangan perempuan untuk duduk di kursi parlemen misalnya,
Belanda sudah juah lebih unggul dibanding Indonesia. Berdasarkan catatan Women’s Environment and Development Organization (WEDO), hingga akhir 2006 Belanda masih menempati urutan ke-7 sebagai negara dengan representasi perempuan di parlemen tertinggi di dunia. Presentase perempuan yang duduk di parlemen Belanda mencapai angka 36,7 persen.

Lebih lanjut menurut WEDO, Belanda termasuk salah satu negara yang berhasil memberlakukan affirmative action dengan cara kuota partai dan model zipper sejak tahun 1987. Partai Buruh misalnya, sebagai satu dari tiga partai terbesar di Belanda, menjamin sebanyak 50 persen kandidat anggota parlemen dari partainya adalah perempuan. Selain itu, WEDO juga menyatakan untuk pendanaan kampanye para calon anggota legislatif (Caleg) perempuan disubsidi oleh partai asalnya.

Untuk urutan ranking 10 besar representasi perempuan yang duduk di parlemen tersebut di antaranya, Rwanda (48,8 persen), Swedia (47,3 persen), Finlandia (42,0 persen), Costa Rica (38,6 persen), dan Norwegia (37,9 persen). Lalu Denmark
(36,9 persen), Belanda (36,7 persen), Kuba (36,0 persen), Spanyol (36,0 persen), dan Argentina (35,0 persen).

Sementara berdasarkan catatan Inter-Parliamentary Union (IPU) per April 2004, hanya ada 62 dari 550 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), atau hanya sebesar 11,27 persen yang diduduki oleh perempuan.

Melihat angka ini, representasi perempuan yang duduk di parlemen Indonesia jauh berada di bawah keberhasilan Belanda. Apalagi, dengan pemberlakuan sistem suara terbanyak dalam Pemilu 2009 kali ini, dinilai banyak kalangan memperkecil peluang bagi perempuan untuk duduk di kursi Senayan. Tentu saja, hasilnya masih menunggu penghitungan akhir Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hingga per 30 Maret 2009 ini masih berlangsung.

Jumlah Kasus

Sebagaimana di Indonesia yang memiliki Komisi Nasional Perempuan (Komnas
Perempuan), di Belanda pun memiliki institusi yang hampir serupa, meskipun berbeda. Kebijakan Pemerintah Belanda mendirikan Dutch Equal Treatment Commission atau Commissie Gelijke Behandeling (CGB) sejak 1994. Ini adalah sebuah institusi independen yang menangani komplain dari masyarakat korban diskriminasi. CGB ini tidak hanya menangani kasus diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, namun juga ras, agama, orientasi seksual, keyakinan, durasi waktu pekerjaan, status karyawan dalam bekerja, cacat fisik atau penyakit kronis,
hingga umur.

Berdasarkan catatan CGB, jumlah perkembangan kasus diskriminasi yang dilaporkan sejak 1994-2005 cenderung naik setiap tahunnya. Di antaranya untuk kasus baru tercatat sebanyak 275 pada 1994/1995, kemudian naik menjadi 421 kasus pada 1996, serta 509 kasus pada 1997. Namun pada tahun 1998, jumlah kasus baru yang dilaporkan cenderung menurun yakni sebanyak 346 kasus. Kemudian 242 kasus (1999), 232 kasus (2000), 464 kasus (2001), 304 kasus (2002), 238 kasus (2003), 428 kasus (2004), dan melonjak menjadi 621 kasus pada 2005.

Meski demikian, tidak sedikit pula kasus yang diselesaikan CGB. Baik itu kasus yang berakhir dengan kesimpulan pendapat dari Majelis Hakim, ditarik kembali, bukti yang diajukan tidak dapat diterima, maupun kasus ditutup. Sebanyak 213 kasus selesai pada 1994/1995, lalu 243 kasus (1886), 561 kasus (1997), 347 kasus (1998), 267 kasus (1999), 227 kasus (2000), 378 kasus (2001), 370 kasus (2002), 289 kasus (2003), 369 kasus (2004), serta 543 kasus (2005).

Namun khusus kasus diskriminasi yang berdasarkan jenis kelamin tidak banyak jumlah kasus yang akhirnya diberikan pendapat oleh Majelis Hakim CGB. Yakni pada 1994/1995 sebanyak 87 kasus. Kemudian 85 kasus (1996), 73 kasus (1997), 96 kasus (1998), 42 kasus (1999), 51 kasus (2000), 70 kasus (2001), 101 kasus (2002), 86 kasus (2003), 88 kasus (2004), serta 53 kasus (2005).

Artinya kasus diskriminasi berbasis jender di Belanda masih terbilang minim jika dibandingkan Indonesia. Sebagai negara berkembang, dengan permasalahan ekonomi yang belum terselesaikan tentu sangat mempengaruhi maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan meski Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sudah diberlakukan, namun angka pelaporan kasus KDRT masih tinggi.

Komnas Perempuan mencatat pada 2004 saja ada sebanyak 1.782 kasus Kekerasan Terhadap Istri (KTI). Kemudian sebanyak 251 kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Anak (KTPA), 321 kasus Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), dan 71 kasus Pekerja Rumah Tangga (PRT). Lalu pada 2005 angka tersebut meningkat menjadi 4.886 kasus KTI, 421 kasus KTPA, 635 kasus KDP, serta 87 kasus PRT. Tahun 2006, 1.348 kasus KTI, 552 kasus KTPA, 816 kasus KDP, dan 73 kasus PRT. Sedangkan pada 2007 angka KTI melonjak lebih dari 13 kali lipat menjadi 17.772 kasus. Sementara untuk KTPA sebanyak 469 kasus, KDP 776 kasus, serta PRT 236 kasus. Secara akumulatif, sejak 2004-2007 ada sebanyak 25.788 kasus KTI, 1.693 kasus KTPA, 2.548 kasus KDP, dan 467 kasus PRT.

Tentu saja jika dibandingkan antara 53 kasus diskriminasi berdasarkan jenis kelamin di Belanda pada 2005, dengan lebih dari 5000 kasus KDRT di Indonesia pada tahun yang sama adalah sangat tidak berimbang.

Antara Gap Gaji dan KDRT

Belanda memang sukses memperjuangkan representasi perempuan di parlemen dan mengurangi angka diskriminasi jender. Namun tidak semua perjuangan perempuan di negeri Kincir Angin sudah mencapai keberhasilan. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu mahasiswi program master Faculty of Philosophy Vrije Universiteit De Boelelaan Amsterdam, Nina Van Egmond, masih banyak hal yang perlu diperjuangkan kaum perempuan di Belanda. Di antaranya mengenai belum
adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di tempat kerja. Gap besaran gaji yang diperoleh adalah salah satunya.

“Hingga saat ini masih ada gap antara gaji karyawan laki-laki dan perempuan, meskipun dalam posisi yang sama,” ujar perempuan berkebangsaan Belanda yang saat ini sedang melakukan penelitiannya di Yayasan Rahima.

Menurut Nina, hal ini terjadi akibat sistem ketenagakerjaan di Belanda, setelah diberlakukannya sistem paruh waktu bagi perempuan. Sebenarnya, menurut Nina, ini ibarat buah simalakama. Sebab sebelumnya kaum perempuan menuntut untuk diberikan ruang dan kesempatan untuk bekerja, sebagaimana laki-laki. Sementara sudah lazim terjadi di Belanda, bagi perempuan yang sudah menikah dan kemudian melahirkan anak, maka mereka akan berhenti bekerja untuk kemudian merawat bayinya. Lalu dibuatlah sistem paruh waktu, yang mengakomodasi perempuan-perempuan di Belanda untuk tetap bekerja meski hanya 2-3 hari dalam seminggu.

Namun sistem ini tidak hanya membuat besaran upah perempuan bekerja di Belanda menjadi lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sistem ini juga telah membuat perempuan semakin tidak memiliki kesempatan meniti karir hingga ke posisi puncak sebagaimana yang dilakukan laki-laki. Menurut Nina, hanya sedikit perempuan di Belanda yang mencapai puncak karir memimpin sebagai direktur atau presiden direktur di sebuah perusahaan. Selain itu, sudah dipastikan meskipun sama-sama menjabat sebagai CEO, namun gaji CEO perempuan lebih rendah dibandingkan CEO laki-laki.

Gap besaran gaji sebenarnya tidak hanya terjadi di Belanda. Tapi juga terjadi di negara-negara lain di Eropa. Sebagaimana dilansir dalam http://www.eurofound.europa.eu, rata-rata gap gaji antara perempuan dan laki-laki di negara-negara Eropa mencapai angka 14,5 persen. Sementara di dunia rata-rata gap sebesar 16,5 persen. Rinciannya, yakni Jerman (22 persen), Austria dan Inggris (20 persen), Belanda (18 persen), Denmark (17 persen), Norwegia dan Swedia (16 persen), Luxemburg (14 persen), Spanyol (13 persen), Prancis (11 persen), Yunani (10 persen), Irlandia; Italia; dan Portugal (9 persen), serta Belgia (7 persen).

Sebagaimana dilansir dutchnews.nl (15/4/09), perbedaan gaji antara laki-laki dan perempuan ini masih tidak berubah sejak 2003. Berdasarkan hasil statistik CBC, pada 2007 perempuan hanya meraih gaji 56 persen dari rata-rata gaji laki-laki. Jika rata-rata lelaki memperoleh penghasilan sebesar 37.000 Euro, perempuan hanya meraih 20.000 Euro. Menurut CBS, perbedaan ini karena perempuan lebih banyak bekerja paruh waktu.

Meskipun perjuangan kaum perempuan di Belanda untuk meraih penghasilan yang sama dibandingkan karyawan laki-laki masih panjang, tapi untuk masalah KDRT, perempuan di Belanda bisa sedikit lega. Nina Van Egmond mengisahkan, setelah didirikannya CGB, kini banyak suami (laki-laki) yang harus berpikir ulang untuk melakukan kekerasan terhadap istrinya. Sebab sudah lazim di kalangan masyarakat Belanda, perempuan yang merasa menjadi korban KDRT maka akan mengajukan komplain ke CGB.

Hukumannya, suami tidak hanya harus menjalani terapi dan pelatihan tentang bagaimana agar tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan, bahkan juga diasingkan dari istrinya dalam kurun waktu tertentu jika istri menghendakinya. Patut dicatat, kebanyakan pengadilan kasus KDRT dimenangkan oleh perempuan. Sehingga laki-laki pun harus berhati-hati dalam memperlakukan istrinya. Semena-mena sedikit, hakim akan bertindak.

Bagaimanapun, penegakan hukum atas kasus KDRT Belanda bisa dijadikan contoh bagi Indonesia. Sebab tidak jarang penanganan kasus KDRT di Indonesia, bukannya memihak perempuan sebagai korban. Melainkan justru menambah panjang daftar penderitaan perempuan sebagai korban diskriminasi.

Sementara untuk kasus diskriminasi di tempat kerja bagi perempuan di Indonesia, tidak sesanter terdengar sebagaimana di Belanda. Meskipun tidak menafikan, bisa jadi ada kasus serupa terjadi di Indonesia. Namun banyaknya wanita karir di Indonesia yang mencapai posisi puncak sebagai CEO ataupun direktur utama, membuktikan bahwa di tempat kerja posisi perempuan Indonesia cukup diperhitungkan dibandingkan laki-laki. [ ] Hafidzoh

Kategori : umum

Sumber :
http://www.wedo.org/learn/library/media-type/pdf/50-50-getting-the-balance-right-in-national-parliaments
http://www.ipu.org
http://www.cgb.nl
http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2009/02/catatan-tahun-kekerasan-terhadap-perempuan-2007.pdf
http://www.dutchnews.nl/news/archives/2009/04/male_female_income_gap_unchang.php
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/04/articles/nl0804029i.htm
Hasil wawancara saya dengan Nina Van Egmond mahasiswi program master Faculty of Philosophy Vrije Universiteit De Boelelaan Amsterdam di Yayasan Rahima.


Responses

  1. kejauhan dunk teh, mbandingin Belanda dengan Indoneisa, but inspiring…;)

  2. Indonesia memang harus belajar dari Belanda untuk masalah KDRT. namun untuk urusan kiprah perempuan di posisi puncak, kok Indonesia lebih unggul ya? Presiden, CEO, Presdir, pengusaha di Indo jumlahnya seabrek

  3. Soal keterwakilan perempuan. Masih jauh, Boo…. dibandingkan negara-negara Nordic (Norwegia, Swedia dan konco-konconya), Indonesia gak ada seberapanya. Apalagi dengan putusan MK.Yang bisa meraih suara terbanyak adalah mereka yang jadi bintang alias tersohor oleh media. bagus tapi hanya dikenal di kalangan terbatas, belum membuat mereka terdongkrak suaranya.
    Soal laki-laki pelaku KDRT ? dulu waktu pembahasan RUU ini ada usulan hukuman itu juga berbentuk “kerja sosial”, dan tetap menterapi mereka. Bukankah mereka sebenarnya juga “korban” ketidakadilan sistem patriarki, yang menuntut mereka jadi superior terus-terusan. Meskipun kenyataannya, kagak mesti gitu, kan ?

  4. tulisan ini kaya dengan data dan sangat bermanfaat bagi para pemerhati masalah perempuan di parlemen dan masalah-masalah ketidakadilan gender, meski di sadari membandingkan Indonesia dengan Belanda bukanlah sesuatu yang mudah.seperti disebutkan oleh penulisnya di awal artikel ini.

    sebagai pembaca, tentu saya sangat mengapresiasi atas tulisan ini yang telah menyediakan data dan informasi tersebut.

  5. Setelah membaca artikel ini, terlihat bahwa budaya di Belanda masih menempatkan perempuan di posisi yang kurang menguntungkan karena (1)mereka “sudah lazimnya” berhenti bekerja setelah mempunyai anak, hal ini menaruh beban lebih berat pada perempuan untuk menjaga keluarga hanya karena ia perempuan (2)mendapatkan upah yang timpang karena pekerjaan paruh waktu yang mereka kerjakan, padahal hal ini adalah suatu bentuk kompromi yang dilakukan karena kebutuhan untuk mengurus keluarga dan kebutuhan untuk aktualisasi diri

  6. good luck for you…!!!!!!!!!!!


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: